Seputar Kegiatan PPK

Isu Sanitasi, Problem Kehidupan Masyarakat Perkotaan yang Belum Tuntas3 min read

November 23, 2020 3 min read

author:

Isu Sanitasi, Problem Kehidupan Masyarakat Perkotaan yang Belum Tuntas3 min read

Reading Time: 3 minutes

Jakarta, Humas LIPI. Persoalan tata ruang dan sanitasi tampaknya masih menjadi tantangan besar dan pekerjaan rumah beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengutip data WHO (World Health Organization), Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Yogaswara, menyebut bahwa masih banyak masyarakat di berbagai belahan dunia belum tersentuh fasilitas sanitasi yang layak. “Tercatat, masih ada 4,2 milyar warga dunia yang tidak bisa mengakses toilet yang aman. Data WHO, jumlah 800 juta – 1 milyar warga dunia dilaporkan masih menggunakan toilet terbuka,” ujar Herry dalam pelaksanaan acara virtual peringatan World Toilet Day 2020 bertajuk “Dibuang ke mana? Potret Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga di DKI Jakarta”, Kamis (19/11).

Herry menambahkan bahwa isu sanitasi menjadi penting sebab ia menimbulkan water born disease. Water born disease yaitu jenis-jenis penyakit yang timbul akibat permasalahan sanitasi dan merupakan salah satu penyebab kematian yang cukup mengkhawatirkan. “WHO pun menyatakan water born disease merupakan 4,1% dari total penyebab kematian,” tutur Herry.

Menurut Herry, permasalahan sanitasi begitu erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat diremehkan. “Dari perspektif kependudukan kami melihatnya sebagai sesuatu yang serius,” tegas Herry. “Jadi hulunya adalah toilet, tapi sebetulnya ketika masuk wilayah tengah dan hilir ia akan melewati berbagai problem kehidupan yang ada di masyarakat,” imbuhnya.

Di lingkungan perkotaan, seperti ibukota DKI Jakarta, pengelolaan limbah cair merupakan isu sosial kependudukan yang masih perlu banyak dibenahi. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi, menyoroti bahwa penyelesaian masalah sanitasi ini perlu segera diatasi mengingat pertumbuhan penduduk kota yang terus meningkat secara signifikan. “Proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di kota semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data 2015, penduduk Indonesia yang tinggal di kota telah mencapai lebih dari 50%,” kata Rusli. 

“Sistem pengelolaan limbah cair terpusat atau skala kota perkembangannya sangat lambat,” terang Rusli. Ia menyebut beberapa indikator penyebabnya antara lain cakupan jumlah penduduk atau rumah tangga yang dilayani kecil serta penggunaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) belum maksimal. “Dari 68 kota atau 416 kabupaten, hanya 13 kota yang memiliki IPAL Skala Kota, di Jakarta saja hanya 5%” imbuhnya. Dalam kurun waktu 2018 -2019 PT PAL Jaya hanya mampu menambah sejumlah 6 konsumen rumah tangga, 12 konsumen komersial, dan 1 konsumen sosial.

Di sisi lain, kuantitas masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses sanitasi layak kian meningkat, namun hal itu tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa telah terjadi pencemaran air tanah yang sangat parah. “Sembilan puluh persen air di Jakarta itu sudah tercemar, baik berat maupun sedang. Pencemaran ini tidak terlepas dari fakta bahwa tangki septik tempat penetralan limbah itu bocor,” ungkap Rusli.

Pengelolaan limbah cair rumah tangga sebagian besar didesain, dibuat oleh masyarakat secara mandiri, tidak heran jika tingkat kebocoran tangki septik mencapai 83% – 90% di Indonesia dan 85% di Jakarta. 

Rusli menyebutkan, salah satu solusi menarik yang sebenarnya sudah dilakukan juga di Jakarta adalah peningkatan peran sistem komunal. Sanitasi komunal atau Sanimas. “Prinsip dasar dalam pengembangan pengelolaan limbah cair adalah menuju kepada penggantian secara gradual sistem onsite individual menuju kepada sistem komunal dan skala kota. Sistem komunal (kawasan tertentu)yang terintegrasi dengan skala kota adalah tujuan akhir,” sebut Rusli.

Pengintegrasian sistem komunal dengan sistem skala kota ini bersinggungan dengan tiga hal : (1). Sebagian besar sistem komunal yang telah dibangun pengoperasiannya tidak berkelanjutan. “Pada konteks kota seperti Jakarta, warga yang telah bersepakat untuk memelihara fasilitas sanitasi yang terbangun akan digantikan oleh mereka yang kemudian merasa tidak terikat dengan kesepakatan,” urai Rusli; (2),Integrasi dua sistem tersebut juga terkait dengan fakta masih rendahnya jumlah sambungan rumah tangga maupun perkantoran pada sistem perpipaan (skala kota) yang saat ini telah ada di beberapa kota di Indonesia; (3). Dokumen Desain Besar Penyediaan Layanan Air Minum dan Air Limbah Domestik Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 telah menekankan pentingnya pengintegrasian tersebut.

“Akan jauh lebih baik, sebagai strategi jangka pendek dan menengah, sistem sanimas ini dibangun dalam kerangka integratif dengan sistem terpusat atau skala kota,” tutup Rusli. (iz/ed:mtr)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *