#MencatatCOVID-19

Refleksi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2020: Memahami Ketahanan dalam Menghadapi Pandemi COVID-199 min read

August 10, 2020 6 min read

author:

Refleksi Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia 2020: Memahami Ketahanan dalam Menghadapi Pandemi COVID-199 min read

Reading Time: 6 minutes

Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) atau The World Day of Indigenous Peoples, diperingati setiap tanggal 9 Agustus. Tanggal tersebut untuk memperingati keberhasilan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak masyarakat adat (indigenous peoples rights), yaitu pengakuan PBB melalui dokumen Indigenous Peoples Rights dan adanya lembaga permanen di PBB untuk urusan masyarakat adat. Tema peringatan tahun 2020 adalah “COVID-19 and Indigenous Peoples Resilience” yang sangat sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh penduduk dunia, termasuk yang dialami oleh komunitas-komunitas adat. Komunitas ini disebut indigenous peoples, indigenous population, First National (Kanada), Orang Asli (Malaysia), Indigenous Cultural Communities/Indigenpus Peoples (Filipina), masyarakat (hukum) adat (Indonesia) dan sebutan lainnya.

Realitasnya tidak akan ada satu definisi tunggal tentang masyarakat adat ini, karena adanya pandangan sejarah, pandangan subyektif dan obyektif, pendekatan kerentanan sosial budaya, pendekatan budaya dan gaya hidup dan pendekatatan konstruktivis (Daulay, 2011: 39-63). Konstitusi Indonesia sendiri tidak memberikan definisi, tetapi bebagai undang-undang yang bersifat sektoral telah membuat definisi masyarakat adat sesuai dengan ruang lingkup sektor itu sendiri-sendiri; misalnya UU Kehutanan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan sebagainya. Bappenas (2013: 2-3) mencatat adanya 19 istilah yang berbeda terkait masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional dan sebagainya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahkan mempunyai dua definisi yang berbeda, karena ada dua UU yang mengatur masyarakat adat dalam kementerian tersebut. Demikian halnya dengan jejaring organisasi non pemerintah, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas-komunitas yang  hidup berdasarkan asa-usul leluhur secara turun-temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Accioli dalam Davidson dkk 2010 : 328). Selain istilah dan definisi yang beragam, setidaknya terdapat kriteria yang relatif sama yaitu terkait asal-usul dan sifat turun-temurun, wilayah adat, kehidupan sosial budaya yang khas serta adanya lembaga adat dan hukum adat.

Berkaitan dengan tema HIMAS 2020 “COVID-19 dan ketahanan masyarakat adat” mempunyai relevansi dengan situasi Indonesia saat ini. Data resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia hingga tanggal 9 Agustus 2020, terkonfirmasi positif 123.503 orang. Jumlah yang sembuh 79.306 dan meninggal dunia 5.658 orang. Walaupun belum ada data resmi terkait konfirmasi positif untuk anggota komunitas adat di Indonesia. Tetapi indikasi semakin meluasnya penyebaran virus ke berbagai daerah sudah terjadi. Persebaran COVID-19 hingga saat ini ada di 34 provinsi dan kabupaten/kota, apabila melihat peta sebaran dari gugus tugas semakin banyak kabupaten yang merupakan wilayah hidup dan wilayah interaksi komunitas-komunitas adat, seperti kabupaten kepulauan Mentawai, kabupaten Jayawijaya dan kabupaten-kabupaten lainnya di Tanah Papua

Terkait pandemi COVID-19, terdapat dua cara pandang yang saling berkait. Cara pandang pertama melihat dari sisi kerentanan eksternal dan internal dari komunitas adat. Kemudian pandangan kedua dari sisi ketahanan komunitas adat  ketika menghadapi pandemi dan daya pulih (resilience) dalam situasi pandemi dan ketidak-pastian menghadapi  masa depan.

Cultural Survival, sebuah civil society organization (CSO) global, yang telah melakukan advokasi terhadap komunitas adat sejak tahun 1972 memberikan beberapa gambaran tentang situasi komunitas adat di dunia. Pertama banyak anggota komunitas adat ketika melakukan upacara ritual dan persiapan makanan upacara tersebut seringkali menggunakan asap yang dapat berdampak negatif terhadap sistem pernafasan. Kedua,  akses pada kesehatan dasar kurang karena mereka seringkali hidup pada lokasi-lokasi yang terisolasi. Ketiga, akses pada air dan sanitasi juga seringkali buruk kondisinya. Empat, komunitas adat hidup pada sebuah ruang kultural yang bersifat komunal, sehingga masalah jarak sosial dan fisik (social and physical distancing) merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Lima, informasi yang terkait dengan masalah kesehatan seringkali sulit dipahami, karena informasi-informasi itu tidak menggunakan bahasa yang dipahami oleh komunitas adat (Cultural Survival, 2020).  Selain itu masyarakat adat yang tinggal di dekat pertambangan serta  pembangunan infrastruktur membuat semakin intensif kontak dengan pekerja dari luar. Komunitas adat seringkali juga menjadi destinasi wisata, hal ini juga menambah kerentanan mereka terhadap penyebaran  COVID-19.

Kerentanan yang dialami oleh masyarakat adat di berbagai belahan dunia, juga dialami oleh komunitas-komunitas adat di Indonesia. Fasilitas kesehatan yang memadai sukar dijumpai pada daerah-daerah terpencil. Misalnya di seluruh kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ada dokter spesialis paru, apalagi wilayah pulau Enggano yang hanya merupakan kecamatan dari kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi ini akan lebih parah lagi pada berbagai wilayah di tanah Papua. Kondisi-kondisi kerentanan karena perubahan lingkungan, kontak dengan penduduk migran, kontak dengan pekerja tambang dan industri lainnya, kontak dengan pekerja infrastruktur, kontak dengan tenaga militer dan polisi serta komunitas-komunitas adat yang kontak dengan wisatatawan yang tertarik melihat kehidupan komunitas adat, atau sekedar melintas di kawasan adatnya, menjadi ancaman serius persebaran COVID-19. Kerawanan ini diperparah dengan kehidupan keseharian komunitas-komunitas adat yang mempunyai permasalahan sanitasi maupun tradisi yang membuat kondisi anggota komunitas adat semakin rentan.

Sebaliknya pandangan ketahanan, khususnya kapasitas dan kapabilitas komunitas adat dalam menghadapi pandemi COVID-19 seringkali tidak menjadi bagian yang penting yang dilihat oleh pihak luar. Terdapat pandangan bahwa komunitas adat hanya bersifat pasif dan menunggu kebijakan dari pemerintah untuk menghindari penularan COVID-19 Termasuk cara bertahan komunitas dari sisi keterjaminan pangan dan aspek kesehatan.

Beberapa komunitas Orang Rimba di Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD), khususnya di wilayah Jambi, mempunyai kebiasaan besesandingon yang merupakan upayamengkarantina diri sendiri atau beberapa orang yang jauh dari pemukiman yang sehat ratusan meter bahkan kiloan-meter (Tampung, 2020). Konsep yang dikemukakan oleh pemuda adat dari komunitas Makekal ini menjadi menarik untuk dipahami, karena pertama kali yang bersangkutan menuliskannya di laman Facebook pada awal pandemi. Pengetahuan ini kemudian direplikasikan oleh berbagai pihak dan menjadi satu pembelajaran penting bagaimana komunitas adat mempunyai mekanisme menghadapi pandemi.

Kemudian komunitas adat Bolemo di Sulawesi Selatan mempunyai dua strategi. Pertama ketika berita pandemi tiba di desa, kemudian diadakan pertemuan para tetua adat untuk mencari jalan keluar. Salah satu caranya adalah dengan menggali kembali ingatan dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa lalu. Peristiwa yang disebut Ra Ba Biang, mirip kejadian di Tiongkok, dimana tiba-tiba jumlah orang mati dalam jumlah yang banyak dan waktu yang cepat (FGD, 30 Mei 2020). Diduga kejadian ini berkaitan dengan pandemi Flu spanyol 1918 yang menimpa beberapa wilayah Hindia Belanda pada saat itu (Wibowo, 2009). Kemudian dari pengalaman kesejarahan tersebut, komunitas mengetahui salahsatu cara untuk mengobatinya dengan cara ditongkok, yaitu semacam sauna tradisional. Uap rebusan berbagai daun dari tanaman yang dari hutan dipercayai berkhasiat menyembuhkan atau paling tidak mencegah penduduk dari COVID-19.

Berbagai komunitas adat juga menyadari tentang dampak dari COVID-19 dari sisi ketersediaan pangan. Oleh sebab itu beberapa komunitas adat menyiapkan ketersediaan pangan lokal, termasuk sistem lumbung padi orang kasepuhan Banten Selatan, ketersediaan sagu pada orang Bolemo dan ketersediaan umbi-umbian. Ungkapan simbolik “hutan adat adalah lumbung pangan dan apotik kami!” merupakan cara komunitas adat menggambarkan tentang pentingnya fungsi hutan adat, sekaligus menjadi pengingat kepada pemerintah agar Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) segera disahkan. Mengingat UU ini akan menjadi sumber hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat yang selama ini bersifat sektoral dan menyulitkan komunitas adat untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Selain itu, beberapa komunitas adat melakukan cara lock down, yaitu menutup kampung adatnya dari orang luar. Misalnya pemimpin komunitas adat kasepuhan Cipta Gelar di Sukabumi Selatan mengirimkan surat terbuka yang diedarkan melalui media sosial pada bulan Maret 2020, isi suratnya adalah melarang orang luar komunitas adat untuk datang ke kampung adat. Kemudian pada bulan Juli 2020 dikeluarkan surat lainnya yang mengatur kunjungan ke kampung adat dengan konsep “new normal” dan pada awal Agustus 2020, dikirimkan surat yang menghimbau orang luar untuk tidak datang pada upacara tahunan seren taun yang akan dilakukan pada akhir bulan Agustus 2020.

Selain strategi untuk menutup atau membatasi kunjungan dari luar wilayah, beberapa komunitas adat lainnya, seperti komunitas adat Enggano di Bengkulu meminta pemerintah daerah untuk menutup pelayaran penumpang masuk dan keluar pulau Enggano. Bupati kabupaten Kepulauan Mentawai meminta pembatasann kapal penumpang ke beberapa titik pelabuhan di kabupaten. Selain itu kebijakan pemerintah Provinsi Papua yang ingin melakukan pembatasan dapat dipahami karena penularan COVID-19 di wilayah tanah Papua disebabkan oleh warga yang bepergian keluar daerah dan juga dibawa oleh orang luar ketika bermigrasi ke Papua (Nahuway dan Korwa 2020 : 9).

Selain beberapa strategi di atas, cara ritual adat juga dilakukan oleh beberapa komunitas adat, seperti orang Rejang di Bengkulu menggelar kedurei; penganut agama Kaharingan dari sub-suku dayak yang tinggal di Tumbang Malahoi Kalaimantan Tengah melakukan ritual manggatang sahur lewu (BBC Indonesia, 10 April 2020).

Berhadapan dengan situasi tersebut, belum ada suatu kebijakan pada tataran nasional maupun lokal yang memberikan perhatian secara khusus terhadap komunitas-komunitas adat dengan gambaran kerentanan khusus seperti telah digambatkan.  Pada tataran nasional, justru CSO yang secara aktif menyuarakan permasalahan ini. Sekjen AMAN telah mengeluarkan berbagai pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh komunitas adat dalam menghadapi COVID-19 Selain itu Gugus Tugas AMAN untuk  COVID-19 telah bekerja di berbagai komunitas adat (KAK, 2020)

Tampaknya kesadaran dari komunitas maupun upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil belum diimbangi dengan upaya-upaya oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan suatu kebijakan yang menyasar situasi-situasi khusus yang dihadapi oleh komunitas-komunitas adat di Indonesia. Belum adanya kebijakan-kebijakan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu (1) pemerintah dan pemerintah daerah belum menempatkan komunitas-komunitas adat sebagai kelompok yang memerlukan penanganan khusus terkait pandemi (2) pemerintah dan pemerintah daerah mengetahui situasi khusus dan ingin menempatkan posisi komunitas adat sebagai kelompok rentan tetapi belum ada instrumen yang dapat memberikan pedoman apa yang harus dilakukan dan (3) pemerintah dan pemerintah daerah, sudah mempunyai pedoman, tetapi belum operasional di lapangan karena adanya keragaman dari komunitas-komunitas adat itu sendiri.

Melalui peringatan HIMAS tahun 2020 ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan refleksi bagi pemerintah untuk memberikan strategi jangka pendek yang tepat terkait situasi masyarakat adat ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang kita hanya tahu awalnya, tetapi tidak pernah mengetahui kapan akan berakhir. Kemudian dengan menyegerakan pengesahan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat akan menjadi langkah strategis untuk keberadaan masyarakat adat di Indonesia secara jangka panjang.

Ditulis oleh Herry Jogaswara, Peneliti sekaligus Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Referensi

Accialoli, Greg. (2010). Dari Pengakuan Menuju Pelaksanaan Kedaulatan  Adat: Konseptualisasi Ulang Ruang Lingkup dan Signifikansi Masyarakat Adat dalam Indonesia Kontemporer dalam Davidson, dkk. Adat Dalam Politik Indonesia. Penerbit Pustaka Obor. Jakarta

Bappenas/ (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Pelindungan Sosial yang Inklusif. Direktorat Pelrindungan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.

Daulay, Zainul. (2011). Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya. Penerbit Rajawali. Jakarta.

Nahuway, Jevon E.M. dan Korwa, Johni R.V.  (2020). Pertimbangan Demografis di Tengah Pandemi COVID-19: Kebijakan Pembatasan Perjalanan ke Provinsi Papua. Jurnal Kependudukan  Indonesia. Edisi Khusus COVID 19 dan Demografi. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Jakarta. pp. 7-10

Wibowo, Priyanto dkk (2009). Yang Terlupakan: Sejarah Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda. Kerjasama Departemen Sejarah FIB UI, UNICEF Jakarta dan Komnas FBPI. Jakarta

Sumber Lain :

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) “Pencegahan Covid 19 Bagi Komunitas Adat di Indonesia. Tim Peneliti Kedeputian bidang IPSK LIPI

Notulensi FGD Kedeputian bidang IPSK LIPI tanggal 30 Mei 2020

Tampung, Mijak (2020). Cara Orang Rimba Menghadapi Pandemi  COVID 19. Hands Out Presentasi Pendidikan Adat dalam Menghadapi  COVID 19.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *