Kajian Kependudukan Penduduk dan Lingkungan

Food Estate di Kalimantan: Dilematika Ketahanan Pangan8 min read

September 13, 2020 5 min read

Food Estate di Kalimantan: Dilematika Ketahanan Pangan8 min read

Reading Time: 5 minutes

Negara Indonesia terbentang luas mulai dari Sabang hingga Merauke, di dalamnya terkandung kekayaan alam yang menjadi penopang hidup berbagai komunitas lokal dengan latar budaya dan pengetahuan lokal yang beragam. Setiap komunitas mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda dalam memanfaatkan kekayaan alam di sekitar lokus hidup komunitas tersebut. Pun dengan pemanfaatan sumber daya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari.

Komunitas-komunitas di Indonesia telah mengembangkan berbagai tanaman yang digunakan sebagai makanan pokok misalnya saja sagu, jagung, ketela pohon, ubi jalar, maupun tanaman alternatif lain (Fadhilah, 2013). Belum lagi tanaman lain seperti talas, gembili, jawawut, dan banyak tanaman lain yang dimanfaatkan komunitas lokal sebagai bahan pangan seperti pada masyarakat Papua (Rauf dan Lestari, 2009).

Dewi (2016) menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia adalah entitas yang sifatnya aktif terhadap dunia tempatnya hidup, manusia mengerti keberadaan kehidupannya lewat refleksi dari lingkungan hidupnya. Hal ini juga melatarbelakangi manusia dan kelompok manusia mempunyai refleksi pemikiran masing-masing untuk menafsirkan kehidupannya, seperti bagaimana mereka mencukupi kebutuhan pangannya? Apa saja yang bisa dimakan? Patut untuk direnungi.

Sistem pangan lokal dengan menanam untuk kecukupan komunitas, patut menjadi percontohan sistem pangan yang baik. Artinya orang Kalimantan sendiri tidak bisa dikatakan dalam kondisi krisis pangan. Program food estate (lumbung pangan) di Kalimantan bukan lagi wacana, presiden Jokowi sudah memerintahkan pengembangan lumbung pangan di Kalimantan Tengah sebagai antisipasi kemungkinan krisis pangan di Indonesia (Lumanauw, 2020). Padahal program lumbung pangan yang pernah dilakukan di Kalimantan pada masa orde baru, hasilnya gagal total.

Berkaca pada program food estate yang sudah berlangsung di Papua Barat sejak tahun 2010 lalu, yang membuat masyarakat adat (indigenous people)  di papua tidak mendapatkan perlindungan hak atas tanah dan pangan, serta budaya ekonomi yang berorientasi kapitalis (Pusaka, 2011). Program food estate bukan mensejahterakan orang Papua, justru yang terjadi perampasan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua dan memunculkan konflik baru seperti konflik energi dan lahan (Hukum Online, 2010; Environmental Justice Atlas, 2018). Tanah adalah bagian dari kehidupan dan budaya bagi orang Papua (Ginting, 2010). Demikian pula dengan masyarakat adat di Kalimantan, yang memiliki faktor budaya dekat dengan hutan dan tanah menjadi penghidupan mereka.

Terasing di Tanah Sendiri

Food estate adalah pengalihan dari semua kegiatan pertanian tradisional untuk pertanian modern. Artinya suku Dayak di Kalimantan akan “mengungsi” di tanah mereka sendiri, karena cara manajemennya yang masih tradisional. Program food estate berpotensi meminggirkan dan mencerabut masyarakat adat yang hidupnya masih bergantung pada alam.

Janji pemerintah dengan membuka lahan lumbung pangan di Kalimantan merupakan angin segar bagi ketahanan pangan nasional. Hal ini sama dengan janji pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dimulai sejak 1980-an lalu (Katadata, 2019). Kesejahteraan rakyat menjadi benteng utama dalam program pengembangan perkebunan kelapa sawit, yang pada kenyataannya justru merenggut hak atas hutan, penghidupan layak, makanan air dan kebudayaan masyarakat adat (Nnoko-Mewanu, 2019).

Belum lagi konflik agraria yang terjadi karena adanya perusahaan sawit, korban-korbannya adalah masyarakat adat. Konflik tenurial antara masyarakat adat dengan perusahaan yang terjadi di Kalimantan seperti masyarakat adat Punan Dulau di Kalimantan Utara, Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah dan masyarakat adat Dayak sub-suku Dayak Iban di Semunying Jaya Kalimantan Barat (Alfonsius, 2016; Nurhayati, 2016; Taka, 2016; dan Unjing, 2016).

Begitu pula dengan program food estate yang berpotensi memunculkan permasalahan sosial dan ekologi baru seperti migrasi orang dari luar pulau, cara bertani yang menggunakan racun kimia, dan persoalan lainnya. Permasalahan agraria di Kalimantan belum tuntas, adanya program food estate membuka lagi peluang konflik yang lebih luas. Terlebih program ini berbasis pemodal, yang artinya masyarakat adat dipandang sebagai faktor produksi yang rentan menjadi korban (Barahamin, 2020). Pada akhirnya masyarakatadat di Kalimantan kemudian dihadapkan pada situasi paksa yang mengharuskan mereka bertani modern, yang pada dasarnya sistem itu asing bagi mereka.

Menanam Untuk Makan: Belajar Menjaga Ketahanan Pangan dari Komunitas Lokal

Berkenaan dengan ketahanan pangan, setiap komunitas mempunyai pengetahuannya masing-masing untuk menjaga kecukupan kelompok komunitasnya. Seperti pada komunitas adat Dayak Bakatik di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat, komunitas adat Dayak Mali dan Dayak Benawan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat yang berladang berpindah dengan sistem pengetahuan lokal yang mereka miliki (Pahlevi, 2019; Niko, 2017). Contoh lain misalnya pada komunitas masyarakat Desa Bakaran di Kabupaten Pati (Alfian dkk, 2018) yang mempunyai budaya pantangan (larangan) di mana salah satunya adalah pantangan menjual nasi. Ingatan akan kisah pendiri desa membuat warga hingga sekarang melarang untuk menjual nasi.

Satu petuah yang selalu diingat dari kelompok masyarakat Bakaran adalah “mangan siji mangan kabeh, ora mangan siji ora mangan kabeh. Wong Bakaran ojo ngati ono sing ora iso mangan” (makan satu makan semua, tidak makan satu tidak makan semua. Orang Bakaran jangan sampai ada yang tidak bisa makan). Petuah tersebut memberikan dampak bagi kehidupan komuitas masyarakat Bakaran, mereka menanam padi secukupnya, lahan pertanian tidak luas tapi cukup untuk warganya. Ingatan terhadap kisah leluhur juga menciptakan ritus-ritus lainnya seperti syukuran, slametan, dan hajatan lain di mana pada ritus tersebut ada makanan yang dibagikan kepada tetangga juga sanak saudaranya.

Kemudian, contoh lain misalnya pada komunitas masyarakat Baduy dan Cipta Gelar yang menanam padi secara kolektif dan melarang warganya untuk menjual beras hasil panen dan menyimpannya dalam lumbung untuk menjaga kecukupan pangan anggota komunitasnya. Berbeda pula pada masyarakat Dayak Mali yang mempunyai falsafah menghargai tanah sebagai pemberi hidup melalui padi yang tumbuh (Niko, 2017).

Melalui pemahaman tersebut, apa yang dibutuhkan oleh komunitas lokal cukup sederhana, yaitu bisa makan dan cukup makan. Masyarakat pada tataran lokal tak sepenuhnya berorientasi pada ekonomi, bahkan pada sebagian besar masyarakat adat, tujuan dari bercocok tanam adalah hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan komunitasnya. Pemerintah harus mengerti fakta sosial yang mendasar ini. Pemerintah perlu mempertimbangkan dan memahami praktik pada masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhan pangannya ketika mengeluarkan program ketahanan pangan. Mewujudkan ketahanan pangan tidak berarti harus membuka lahan baru yang nantinya juga ditanami tanaman “asing” bagi para masyarakat pengampu.

Pembukaan lahan yang masif dan introduksi jenis tanaman baru, sedikit banyak akan membuat masyarakat harus tercerabut dari pengetahuan lokal, ritus-ritus, dan kehidupan ideal mereka. Mewujudkan ketahanan pangan adalah tentang memahami praktik-praktik masyarakat (yang terwujud dalam budaya seperti cara menanam, cara bertani, konsep pertanian yang holistik, tujuan bercocok tanam, dan cara mencukupi kebutuhan pangan).

Pada akhirnya bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukan sentralisasi lahan pertanian, tapi kesempatan masyarakat untuk menanam di lahan sekitar mereka hidup. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri, hal ini bisa terwujud apabila semua komunitas diberi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan cara dan pengetahuannya masing-masing.

Ditulis oleh:

Nikodemus Niko – Mahasiswa Program Doktor Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Rahman Latif Alfian – Alumni Pascasarjana Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Referensi

Alfian, Rahman Latif, dkk. (2018). The Local Wisdom of the Coastal Community of Bakaran Village, Central Java, Indonesia, in Maintaining Rice to Improve the Food Security. Asian Journal of Ethnobiology. 1(1): 47-52.

Alfonsius. (2016). Masyarakat Adat Punan Dulau: Ditipu, Dimiskinkan, dan Diadu Domba, Dalam Cayhono, Edy dkk (Ed). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Barahamin, Andre. (2020, 19 Juni). Pernyataan Sikap AMAN Kalimantan Tengah terkait Rencana Food Estate (Cetak Sawah). Retrieved from: http://www.aman.or.id/2020/06/pernyataan-sikap-aman-kalimantan-tengah-terkait-rencana-food-estate-cetak-sawah/(diakses 22 Juli 2020).

Dewi, Saras. (2016). Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia Dengan Alam. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

Environmental Justice Atlas. (2018, 28 Mei). Marauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Papua, Indonesia. https://ejatlas.org/conflict/mifee(diakses 23 Juli 2020).

Fadhilah, Amir. 2013. Kearifan Lokal dalam Membentuk Daya Pangan Lokal Komunitas Molamahu Pulubala Gorontalo. Al-Turas. Vol. XIX (1): 23-37.

Ginting, Fuad Perdana. (2010, 27 April). Food Estate, Untuk Siapa? Retrieved from: https://spi.or.id/food-estate-untuk-siapa/(diakses 22 Juli 2020).

Hukum Online. (2010, 16 Februari). Food Estate di Ujung Timur Indonesia. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b7aa9f2a07c2/ifood-estatei-di-ujung-timur-indonesia/(diakses 23 Juli 2020).

Katadata. (2019, 3 Desember). Kalimantan Barat, Lumbug Sawit yang Masih Miskin. https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/berita/5e9a4c4b6131a/kalimantan-barat-lumbung-sawit-yang-masih-miskin(diakses 23 Juli 2020).

Lumanauw, Novy. (2020, 10 Juli). Jokowi: Food Estate Kalteng untuk Antisipasi Krisis Pangan. https://investor.id/business/jokowi-food-estate-kalteng-untuk-antisipasi-krisis-pangan (diakses 23 Juli 2020).

Masrani. (2016). Hutan Adat Kami Dirampas, Warga Kami Dikriminalisasi Komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Kampung Muara Tae Memperjuangkan Hutan Adat, Dalam Cayhono, Edy dkk (Ed). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Niko, Nikodemus. (2017). Perempuan Dayak Mali: Melindungi Alam dari Maut. UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology. 2(2):78-87.

Nnoko-Mewanu, Juliana. (2019). “Kehilangan Hutan Berarti Kehilangan Segalanya” Perkebunan Kelapa Sawit dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Diakses 22 Juli 2020, dari: https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509#

Nurhayati. (2016). Perempuan Punan Dulau: Dari Resettelment Hingga Pendudukan PT Intracawood, Dalam Cayhono, Edy dkk (Ed). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pahlevi, Aseanty. (2019). Bagi Masyarakat Dayak, Berladang Itu Sekaligus Menjaga Keragaman Hayati. Retrieved from: https://www.mongabay.co.id/2019/10/17/bagi-masyarakat-dayak-berladang-itu-sekaligus-menjaga-keragaman-hayati/

Pusaka. (2011, Juni). MIFEE, Untuk Siapa? https://pusaka.or.id/2011/06/mifee-untuk-siapa/ (diakses 22 Juli 2020).

Rauf, Wahid A & Lestari, Sri M. 2009 Pemanfaatan Komoditas Pangan Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif Di Papua. Jurnal Litbang Pertanian. 28(2): 54-62.

Taka, Yohanes. (2016). Hilangnya Hak Masyarakat Adat Dayak Ma’anyan Mengelola Sumber Daya Alamnya, Dalam Cayhono, Edy dkk (Ed). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Unjing, Paulus. (2016). Dianiaya di Tanah Leluhur, Dalam Cayhono, Edy dkk (Ed). Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *