Kajian Kependudukan Penduduk dan Lingkungan

Catatan Kritis terhadap “Bagian Ketiga” tentang “Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, dan Pemanfaatan Lahan” pada UU Cipta Kerja6 min read

October 8, 2020 5 min read

author:

Catatan Kritis terhadap “Bagian Ketiga” tentang “Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, dan Pemanfaatan Lahan” pada UU Cipta Kerja6 min read

Reading Time: 5 minutes

Undang-undang (UU) Cipta Kerja mencakup banyak aspek, salah satunya mengenai penataan ruang yang mengalami perubahan secara mendasar dari UU nomor 26 tahun 2007. Catatan ini secara spesifik mengkritisi “Bagian Ketiga” tentang “Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, dan Pemanfaatan Lahan”.

Analisis dilakukan secara spesifik terhadap pasal 17 yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Catatan ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan serta mendiskusikan implikasi perubahan tersebut. Catatan dibagi kedalam dua kelompok yakni yang berhubungan dengan soal-soal teknis penulisan dan soal substansi.

UU yang diciptakan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan pemanfaatan lahan ini memang terasa sekali memaknai kata penyederhanaan sebagai pemangkasan kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Kewajiban untuk menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW (provinsi maupun kabupaten/kota) menjadi Peraturan Daerah (Perda) namun kerap terhambat di DPRD merupakan salah satu soal krusial yang diubah.

Soal Teknis

Keteledoran atau inkonsistensi dalam penulisan sebuah UU merupakan permasalahan yang memprihatinkan. Penulisan pasal demi pasal dalam UU menunjukkan keteledoran dan inkonsistensi selevel apa yang dikalangan mahasiswa dikenal sebagai sistem SKS atau sistem kebut semalam.

Masalah-masalah teknis yang ditemukan adalah:

Pertama, konsistensi penulisan pasal terkait penghapusan atau perubahan pasal (butir pasal) dari UU asalnya yakni UU 26/2007. Ada pasal yang memuat frasa yang secara jelas merujuk kepada perubahan atau penghapusan, sementara di pasal-pasal lain perubahan yang dilakukan tidak disebutkan sama sekali.

  1. Pada pasal 17 angka 1 misalnya, dinyatakan bahwa “ketentuan pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29 dan angka 30 dihapus, dan angka 32 diubah sehingga pasal 1 berbunyi…”
  2. Namun, pada pasal-pasal (atau butir lain) lain perubahan yang terjadi tidak disebutkan secara spesifik. Pada pasal 17 butir 2, hanya disebutkan “ketentuan pasal 5 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut…”. Angka mana dari pasal yang dirujuk, tidak disebutkan.

Kedua, ada banyak butir pasal yang dikatakan sebagai “dihapus” dan/atau “diubah”, pada kenyataannya tidak dihapus atau diubah sama sekali.

  1. Pasal 17 angka 1, pernyataan “ketentuan pasal 1 angka 23, angka 24, angka 29 dan angka 30 dihapus, dan angka 32 diubah sehingga pasal 1 berbunyi”, akan tetapi angka 23, 24, 29 dan 30 masih tetap ada dalam UU Cipta Kerja. Hanya angka 32 substansinya memang dirubah sesuai dengan yang dinyatakan.
  2. Pasal 17 angka 2 menyatakan “ketentuan pasal 5 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut”, akan tetapi pada kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali, bahkan tanda baca (titik ataupun koma) masih sama dengan UU no 26/2007.
  3. Kalaupun ada yang diubah, butir mana yang diubah tidak disebutkan.
  1. Pasal 17 angka 3. Terjadi penambahan penambahan butir [angka (3), (4) dan (8)].
  2. Pasal 17 angka 8
  3. Pasal 17 angka 10
  4. Pasal 17 angka 14
  5. Pasal 17 angka 16
  6. Pasal 17 angka 17

Soal Substantif

Penggantian frasa “pemerintah” menjadi “pemerintah pusat” menegaskan dominasi pemerintah pusat dalam perencanaan tata ruang mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Lihat misalnya pasal 17 butir 4, frasa “wewenang pemerintah” ditegaskan menjadi “wewenang pemerintah pusat”. Kewenangan yang meliputi “pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah” dan “pemberian bantuan teknis” semuanya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Kecenderungan penegasan kekuasaan pemerintah pusat dapat pula dilihat pada pasal 17 angka 6 dan angka 7, yang merupakan perubahan dari pasal 10 UU 26/2007. Perubahan yang terjadi membalikkan kewenangan yang tadinya berada pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun penyelenggaraan penataan ruang direduksi sehingga harus “sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang”.

Pasal 17 butir 9, merujuk kepada penambahan pasal 14A (antara pasal 14 dan 15 UU 26/2007). Catatan yang penting dari pasal 14A adalah pencantuman frasa “kajian lingkungan hidup strategis”. Frasa tersebut tidak dikenal dalam UU 26/2007. Makna dan implikasi penambahan pasal ini mesti dipelajari lebih lanjut.

Pasal 17 angka 10 merubah secara substantial penetapan wawasan hutan yang tadinya “paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai” dihilangkan dan diganti “berdasarkan kondisi biogeofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat“. Perubahan ini dapat dilihat sebagai ancaman terhadap sumberdaya hutan karena definisi dasar penetapan yang sangat longgar. Meski tidak tertutup kemungkinan perubahan tersebut bisa pula berimplikasi positif, yakni cakupan hutan bisa jadi lebih dari 30%, namun jika diletakkan di dalam konteks pengelolaan hutan di Indonesia saat ini penghapusan ketentuan minimal 30% akan berdampak sangat negatif terhadap hutan Indonesia.

Pasal 17 angka 12 merubah pasal 20 UU no 26/2007 pada butir (1).f., frasa “arahan perizinan” sebagai salah satu arahan pengendalian pemanfaatan ruang diganti dengan “arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang”. Implikasi dari penggantian ini bisa dilihat sebagai, jika rencana pemanfaatan ruang sudah sesuai maka tidak lagi diperlukan izin untuk melakukan pemanfaatan. Penafsiran terhadap perubahan frasa ini juga mesti dilihat dalam kontek pasal atau butir lain dimana, misalnya, penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten bisa ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lihat Pasal 17 angka 14 yang membahas tentang pasal 23 UU no 26/2007 pada butir (9), dimana penatapan RTRW dengan Perda bisa diganti dengan Penetapan Gubernur serta bisa juga dengan penetapan pemerintah pusat. Lihat juga Pasal 17 angka 17 yang menambah ketentuan pasal 26 UU no 26/2007 butir (7) dengan butir (8), (9), dan (10) yang mengatur perda kabupaten bisa diganti dengan penetapan bupati dan bahkan dengan penetapan pemerintah pusat. Isu serupa juga terdapat pada penetapan RTRW kota.

Penghapusan klausul atau frasa “perizinan” juga terdapat pada pasal 17 angka 17 yang membahasa pasal 26 UU no 26/2007 butir (3) tentang fungsi RTRW kabupaten sebagai “dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan” diganti dengan “RTRW kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan administrasi pertanahan”.

Kewenangan pemerintah pusat dalam penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten ditegaskan oleh Pasal 17 angka 15 yang menghapus ketentuan pasal 24 UU No 26/2007 yang mengatur bahwa “Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi”.

Pasal dan butir yang menyangkut penetapan atau penataan “kawasan strategis” provinsi dan kabupaten diambil alih oleh pemerintah pusat. Lihat pasal 23 (1) butir d dan (2) butir f, juga pasal 25 (2) butir g, serta pasal 26 (1) butir g UU no 26/2007 yang hilang di pasal 17 angka 17 UU CK. Implikasi dari pengambilalihan kewenangan ini perlu dikaji lebih dalam.

Penambahan pasal 34A kian mempertegas posisi dominan pemerintah pusat dalam merubah/menabrak tata ruang provinsi dan kabupaten/kota jika kebijakan strategis nasional memerlukannya. Artinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, akan tetapi tidak diatur dalam rencana tata ruang atau rencana zonasi daerah, tetap dapat dilaksanakan. Yang diperlukan oleh pelaksana “pembangunan” hanyalah “rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat”.

Frasa “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” pada perubahan pasal 1, perubahan pasal  20, perubahan pasal  23, perubahan pasal 26, penambahan Pasal 34A, perubahan Pasal 35, perubahan pasal 37, perubahan pasal 61, dan perubahan pasal 71 yang pada dasarnya mengganti frasa terkait izin pemanfaatan perlu dikaji lebih lanjut implikasinya.

Kesimpulan

Perubahan atas UU 26/2007 yang dilakukan dalam UU Cipta Karya menegaskan dominasi kewenangan pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Penyelengaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan penataan ruang sebagian besar ditarik oleh pemerintah pusat sementara kewenangan yang tertinggal harus dijalankan dengan mengikuti ketentuan pemerintah pusat.

Kesan buru-buru yang selama ini dituduhkan terhadap proses pengesahan UU Cipta Karya sedikit banyak bisa dibaca dari inkonsistensi penulisan pasal.

Ditulis oleh Rusli Cahyadi

Peneliti Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *