SDM Ketenagakerjaan

Polemik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bagi Pekerja9 min read

November 24, 2020 7 min read

Polemik disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bagi Pekerja9 min read

Reading Time: 7 minutes

Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu, banyak sekali pihak-pihak yang pro dan kontra dengan undang-undang tersebut. Pihak yang pro terutama adalah para pengusaha dan investor yang ingin membuka usaha baru maupun sudah berjalan. Sedangkan pihak yang kontra terutama para pekerja yang merasa banyak dirugikan dalam hak-haknya sebagai pekerja. Sebetulnya apa sih metode Omnibus Law ini? Apa alasan pemerintah memilih metode ini? Dan bagaimana polemik Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini terjadi? Berikut penulis akan memaparkan secara ringkas:

Definis Omnibus Law dari Berbagai Perspektif

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang pertama kali yang disahkan oleh DPR RI dengan menggunakan metode yang relative baru dipakai di Indonesia yakni Omnibus Law. Kata ‘ominus’ berasal dari bahasa Latin, omnis, yang berarti untuk semuanya, atau banyak. Terdapat beberapa definisi Omnibus Law menurut para pakar. Pertama, Audrey O’Brian dan Marc Bosc mendefinisikan omnibus law sebagai RUU yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang (Audrey, 2009). Kedua, Herb Gray mengartikan omnibus law sebagai satu undang-undang yang mengubah banyak undang-undang yang berbeda. Hal ini didasarkan prinsip adanya satu tujuan yang mengikat semua ketentuan undang-undang yang diusulkan diubah dalam omnibus law (Dodek, 2017). Setidaknya ada Sembilan negara yang telah menerapkan metode ini yaitu: Australia, Inggris, Kamboja, Jerman, Filipina, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Metode ini kemudian hendak diadopsi ke Indonesia setelah Presiden Joko Widodo menyinggungnya dalam pidato pelantikan sebagai Presiden periode kedua tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2019.

Black’s Law Dictionary mengartikan Omnibus Bill sebagai berikut: 

(1) a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions

(2) a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Alasan Pemerintah Memilih Metode Omnibus Law

Salah satu alasan mendasar mengapa Pemerintah memilih metode ini adalah karena saat ini Indonesia mengalami over regulasi. Menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan Omnibus Law. Jika kita bandingkan dengan jumlah perturan di Indonesia dari tahun 1960-2020 sebanyak (kurang lebih) 43.000 peraturan, jadi bisa dikatakan aturan yang diterbitkan selama kurang lebih 5 tahun kepemimpinan Jokowi sudah mencapai hampir seperempat peraturan yang ada. Jumlah regulasi yang banyak ini seringkali saling tumpang tindih dan terkadang kurang atau tidak selaras. Oleh karena itu pemerintahan Jokowi menilai Omnibus Law dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakharmonisan dan jumlah regulasi berlebih dalam peraturan perundang-udangan. Omnibus Law diharapkan dapat merevisi dan menyederhanakan puluhan aturan tersebut. Dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini terdiri dari 812 halaman, 15 bab dan 174 Pasal, serta berdampak pada 1.203 pasal dari 79 Undang-Undang terkait. Pembahasan undang-undang ini dilakukan sebanyak 64 kali terdiri dari 2 kali Rapat Kerja, 56 kali Rapat Panja dan 6 kali Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Biasanya konsep Omnibus Law ini diterapkan dan berkembang di negara-negara yang menganut sistem common law. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem common law sumber hukum utamanya adalah putusan pengadilan dan regulasi relative tidak begitu banyak bila dibandingkan dengan negara yang menganut sistem civil law (Gledonn dkk, 1982).

Sementara dalam sistem civil law sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan, sehingga negara-negara yang menganut sistem civil law biasanya memiliki peraturan perundang-undangan lebih banyak dan kompleks.

Setidaknya ada lima ciri-ciri dalam Omnibus Law yaitu: Pertama, multisektor dan terdiri dari banyak materi muatan dengan tema yang sama. Ada beberapa sektor terkait yang menjadi substansi Omnibus Law dengan materi muatan yang banyak. Kedua, terdiri dari banyak pasal akibat banyak sektor yang dicakup. Metode Omnibus Law akan menyebabkan ‘pembengkakan’ pasal-pasal karena banyaknya sektor yang terkait. Ketiga, terdiri atas banyak peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dalam satu perundang-undangan baru. Sebagai akibat banyaknya peraturan yang diperbaiki, baik melalui reformulasi norma (membuat rumusan ulang), maupun menegasikan norma yang ada, dan menciptakan norma baru, maka jumlah undang-undang yang tercakup dalam suatu Omnibus Law pasti banyak. Keempat, mandiri, berdiri sendiri, dan tanpa terikat atau minimum terikat dengan peraturan lain. Kelima, mereformulasikan, menegasikan, atau mencabut sebagian atau keseluruhan peraturan lain. Teknis omnibus dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan norma yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih, disharmoni, obesitas, atau ketidaksinkronan menjadi bagian penting yang diubah, dinormakan ulang, atau dihapuskan sama sekali melalui omnibus law. Hal ini dapat menyebabkan perubahan paradigma dalam perundang-undangan. (Ahmad Redi, 2020)

Polemik Omnibus Law

Tidak dipungkiri banyaknya pro-kontra dalam Undang-Undang ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari isi/subtansi, waktu pembentukan begitu singkat, uji publik yang masih kurang maksimal, dan juga jumlah banyaknya pasal yang tertuang dalam Undang-Undang ini.

Salah satu tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta penganggur yang ada. Omnibus law diharapkan memberi dampak positif bagi pengembangan usaha, property, unit-unit bisnis maupun invenstasi-investasi lainnya yang potensial. Selain itu dalam Undang-Undang ini juga diatur kemudahan dalam hal perizinan usaha yang meliputi: penerapan perizinan berbasis risiko (yang semula berbasis izin), kesesuaian tata ruang (menghapus izin lokasi bila sudah sesuai dengan RDTR digital), persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF), dan penataan kewenangan perizinan berusaha. Masih ada beberapa kelebihan-kelebihan lainnya yang intinya memudahkan para investor atau pengusaha yang akan membuka lapangan pekerjaan. Namun demikian, di sisi lain apakah hal ini sejalan dengan dampak positif yang diterima oleh para pekerja? Hal inilah yang menjadi catatan penting. Terlepas dari karakteristik yang telah disebutkan sebelumnya, secara subtansi Undang-Undang ini dinilai kurang menguntungian bagi para pekerja. Tak ayal lagi, hak-hak pekerja yang seharusnya dijamin dan dilindungi namun aturan yang tertulis seakan lebih mementingkan pihak pemberi kerja. 

Adapun Pasal-pasal yang menjadi perdebatan oleh para pekerja adalah yang terkait upah minimun (Pasal 88A, 88B, 88C, 88D), jaminan sosial (pasal 82), dan mengenai pesangon (Pasal 156). Bagian spesifik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan terdapat pada Bab IV yang terdiri dari 5 bagian, meliputi: Umum, Jenis Program Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Jenis Program Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beberapa pasal yang dirasa merugikan pekerja adalah pasal-pasal yang membahas tentang PHK, pesangon dan perjanjian kerja. Pada ketentuan pesangon yakni jumlah maksimal 25 kali dengan pembagian 19 kali ditanggung oleh pemberi kerja/pelaku usaha dan 6 kali (cash benefit) diberikan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Padahal jika dibandingkan dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jumlah minimal pesangon sebanyak 32 kali dan ditanggung semua oleh pemberi kerja. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan pesangon yang akan didapatkan para pekerja saat di-PHK yang tadinya 32 kali menjadi 25 kali.

Mengenai Pasal-pasal yang membahas tentang Upah Minimum yakni terdapat dalam Pasal 88A Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun pada prakteknya masih banyak sekali perusahaan atau pemberi kerja yang memberikan upah hanya berdasarkan kesepakatan saja tanpa mematuhi aturan minim ini. Selain itu, pada Pasal 88B upah minimum ditetapkan berdasarkan satuan waktu/ satuan hasil pada pekerjaan tertentu. Hal ini akan menjadi celah bagi beberapa pemberi kerja untuk menggunakan satuan hitung ini, bukan berdasarkan UMP seperti sebelumnya. Polemik ini memang terjadi tarik-menarik antara pemberi kerja dan pekerja, meskipun tidak semua perusahaan/pemberi kerja melakukan perbuatan curang dalam hal ini, namun tidak menutup kemungkinan bagi pemberi kerja yang “ingin berbuat curang” dalam menyiasati hal ini.

Berkaitan dengan jenis program jaminan sosial yang diatur oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini tercantum dalam pasal 82 yang menyatakan bahwa jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja meliputi: jaminan kesehatan; jaminan kecelakaan kerja; jaminan hari tua; jaminan pensiun; jaminan kematian; dan jaminan kehilangan pekerjaan. Keenam jaminan sosial ini sebetulnya bagus dan sangat bermanfaat bagi para pekerja, namun demikian jika kita telusuri dan perhatikan bahwa berapa banyak perusahan-perusahaan yang belum mendaftarkan para pekerjanya pada BP Jamsostek, dan jika telah mendaftarkanpun biasanya hanya program wajib saja yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, sedangkan Jaminan Pensiun sangat sedikit sekali yang didaftarkan oleh perusahaan atau pihak pemberi kerja. Selain itu, masih banyak juga perusahaan yang masih melakukan pelanggaran dalam pendaftaran program ini, misalnya dalam hal penulisan jumlah gaji karyawan tidak dituliskan secara real, namun tertulis jumlah minimal yang menjadi persyaratan. 

Pelanggaran lainnya adalah jumlah karwayan/pekerja yang didaftarkan oleh perusahaan/pemberi kerja tidak sinkron/sesuai dengan jumlah karyawan secara real (misalnya jumlah karyawan 1000 orang namun yang didaftarkan hanya 800 orang). Berkaitan dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang tertuang pada pasal 46 C yang berbunyi “Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran” yang artinya sekali lagi nasib pekerja tergantung oleh perusahan dalam program ini. Sungguh disayangkan hingga artikel ini diterbitkan, berdasarkan penuturan Pak Naufal selaku Direktur Umum dan SDM menyatakan bahwa BP Jamsostek sebagai operator program jaminan sosial ketenagakerjaan belum menerima konsep detail tentang JKP. Semoga jika memang program JKP diluncurkan demi kesejahteraan pekerja bisa direalisasikan dan tidak menunggu waktu yang lama karena proses pengaturan dalam PP yang akan disusun.

Seakan masih belum rampung perjalanan dalam merealisasikan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena masih dibutuhkan konsepsi penyusunan peraturan pelaksanaan yang mendukung Undang-Undang ini. Konsepsi penyusunan pun harus mengikuti konsepsi Undang-Undang Cipta kerja yakni pengintegrasian pengaturan serta penyederhanaan jumlah dan bentuknya. Setidaknya ada 18 K/L yang dilibatkan dengan 34 Peraturan Pemerintah dan 4 Perpres yang semuanya itu ditargetkan dalam waktu paling lama 3 bulan atau kurang lebih harus selesai pada awal bulan Januari 2021. Apakah memang akan terlaksana dengan baik? Melihat banyaknya aturan yang harus segera diselesaikan sepertinya sulit untuk direalisaikan dan masih dibutuhkan kerja keras untuk melaksanakannya.

Penutup

Setiap Undang-Undang yang disahkan memang tidak ada yang sempurna, hal ini bisa saja terjadi meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Disahkannya RUU Cipta Kerja ini sebenarnya menjadi tantangan bagi semua pihak apakah hal ini dapat lebih menguntungkan atau sebaliknya, hal ini tentunya juga berkaitan dengan peraturan pemerintah pendukung undang-undang ini yang akan disahkan maksimal 3 bulan lagi (berdasarkan penjelasan pada Undang-Undang tsb). Metode apapun yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang ini yang jelas masyarakat, pemerintah, investor menginginkan kebermanfaatan dalam mengaplikasikannya. Kemudahan perizinan yang dijanjikan diharapkan dapat benar-benar menyerap pengangguran yang ada di negeri ini, dengan tidak mengabaikan hak-hak pekerja yang seharusnya. Semuanya tergantung oleh pemerintah dalam hal perizinan dll, para investor/pemberi kerja itu sendiri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kinerja pekerja Indonesia yang harus mampu bersaing dengan pekerja-pekerjan kompeten lainnya. 

Ditulis oleh Vera Bararah Barid, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Referensi:

Adam M Dodek. 2017. Omnibus Bill: Constitutional Constraints and Legislative Liberations. Ottawa Law Review, Vol. 48, No. 1, 2017 at p. 6.

Ahmad Redi. 2020. Mengenal Metode “Omnibus Law” diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law?page=2

Audrey O’Brien & Marc Bosc, eds. 2009. House of Commons Procedure and Practice, 2nd ed (Cow- ansville, QC: House of Commons & Éditions Yvon Blais, 2009) at p. 724

Gledon, Marry Ann, Gordon, Michale W dan Osakwe, Christopher. 1982. Comparative Legal Tradition. St Paul Minn: West Publishing Co, 1982

The law Dictionary, Featuring Black’s Law Dictionary 2nd Edition,  diakses melalui https://thelawdictionary.org/omnibus-bill/

Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020.

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *