Kajian Kependudukan SDM Ketenagakerjaan

Akankah Sejarah Kembali Terulang?: Memahami RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang Sejarah Penetapan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan7 min read

September 25, 2020 5 min read

author:

Akankah Sejarah Kembali Terulang?: Memahami RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dari Sudut Pandang Sejarah Penetapan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan7 min read

Reading Time: 5 minutes

Bicara tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya Klaster Ketenagakerjaan, pastinya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 7 dari 9 isu ketenagakerjaan yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan menyangkut pasal-pasal yang ada di UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya dapat dipahami jika pengajuan  RUU Cipta Kerja merupakan bagian dari upaya pemerintah merevisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketujuh isu ketenagakerjaan beserta pasal-pasalnya yang tercantum dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 42 s.d. 49); Perjanjian Kerja (Pasal 56 s.d. 62); Sistem Kerja Alih Daya/Outsouring (Pasal 64 s.d. 66); Waktu Kerja (Pasal 77 s.d. 79); Pengupahan (Pasal 88 s.d. 99); PHK dan Pesangon (Pasal 150 s.d 172); dan Sanksi (Pasal 185-190). Sementara dua isu lainnya yang tidak termasuk dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan adalah Jaminan Sosial (UU SJSN dan UU BPJS) dan Penghargaan Lainnya (Pasal 92 RUU Cipta Kerja).

Kesembilan bidang yang dibahas pada RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan merupakan isu sensitif, contentious dan sering menjadi sumber konflik dalam konteks hubugan industrial di Indonesia. Maka tidak heran jika usulan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan menuai penolakan, khususnya dari kelompok SP/SB. Bahkan gerakan ‘Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja’ telah menjadi agenda utama banyak SP/SB dalam menyuarakan perjuangan dan tuntutan politik mereka. Mayoritas SP/SB di tingkat nasional dan daerah menolak RUU Cipta Kerja yang dinilai mengabaikan suara pekerja/buruh, sarat kepentingan pengusaha, dan mereduksi kesejahteraan pekera/buruh.

Penuh Kontroversi

Wawancara penulis (2011) dengan seorang politisi yang terlibat dalam proses penyusunan draft UU 13/2003 menyatakan bahwa kelahiran UU 13/2003 bersifat ‘mendesak’ dan ‘yang penting ada dulu’. Kata ‘mendesak’ dimaknai karena pada saat itu tuntutan mereformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia begitu kuat, termasuk desakan dari ILO dan IMF sebagai bagian dari paket bantuan ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi tahun 1998. ILO bahkan terlibat sebagai tim asistensi dalam proses perumusan kelahiran UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebelumnya pada 23 Desember 1998 Director ILO untuk Indonesia (Iftikar Ahmed) dan Menteri Tenaga Kerja (Fahmi Idris) disaksikan Presiden Habibie menandatangai Letter of Intent kerjasama reformasi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Sementara kata ‘yang penting ada dulu’ merujuk pada ketidakstabilan konstalasi politik saat itu, termasuk akibat peralihan pemerintahan dalam jangka pendek dari Presiden Habibie (1998-1999) ke Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan dilanjut Megawati Sukarno Putri (2001-2004). Pada saat itu juga bermuculan SP/SB baru pecahan  SPSI dengan tuntutan yang juga tidak kalah keras agar pemerintah mereformasi hukum ketenagakerjaan, termasuk UU tentang SP/SB dan PPHI.

Proses penetapan UU 13/2003 itu sendiri juga sarat kontroversi dan dipaksakan (Suryomenggolo 2004). Penyusunan draft awal tanpa melibatkan suara perwakilan SP/SB yang saat itu sedang tumbuh seiring merebaknya kebebasan berorganisasi sepeninggalan Orde Baru. Pada saat sosialisasi rancangan dengan jadwal pengesahan yang sudah ditetapkan, muncul penolakan oleh mayoritas pekerja/buruh dan pimpinan SP/SB. Akibatnya, pemerintah saat itu menunda penetapaan dan menunjuk Jacob Nowawea (Menteri Tenaga Kerja), Surya Chandra Surapati dan Rekso Ageng Herman (Anggota Pansus UU Ketenagakerjaan) untuk bernegosiasi dengan kelompok SP/SB. Kemudian dibentuklah ‘Tim Kecil’ perumusan RUU Ketenagakerjaan’ yang berjumlah 20 orang, masing-masing 10 orang pimpinan SP/SB dan 10 orang pengurus Apindo. Tim Kecil bekerja sekitar dua bulan merumuskan beberapa pasal yang dianggap krusial. Salah satu produk Tim Kecil ini adalah rumusan pasal-pasal terkait sistem kerja alih daya/outsourcing, yang hingga saat ini justru menuai penolakan dari mayoritas SP/SB.

Proses pelibatan kelompok SP/SB dalam Tim Kecil tersebut hanya dijadikan tameng justifikasi politik bahwa DPR dan pemerintah saat itu sudah mengakomodasi suara pekerja/buruh dalam perumusan pasal-pasal yang ada di UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Faktanya, setelah ditetapkan sebagai UU Ketenagakerjaan, rumusan awal yang tercantum dalam pasal-pasal draft UU 13/2003 tidak banyak mengalami perubahan berarti (Tjandra, 2016:81). Walaupun jika lebih dicermati, ada juga beberapa pasal yang memihak kepentingan pekerja/buruh (seperti pasal terkait besaran pesangon) dan juga pengusaha (seperti pasal terkait PKWT). Tidak mengherankan jika setelah ditetapkan, UU 13/2003 terus menuai perdebatan.

Upaya Revisi Selalu Gagal

Sejak ditetapkan pada 25 Maret 2003 oleh Presiden Megawati, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sudah berkali-kali diajukan untuk direvisi. Pada 27 Februari 2006, Presiden SBY mengeluarkan Inpres No.3/2006 tentang Paket Kebijakan Percepatan Investasi yang didalamnya menyangkut kebutuhan meliberalisasi pasar kerja Indonesia menjadi lebih flexibel dengan merevisi UU Ketenagakejaan. Setahun sebelumnya di bawah kordinasi Wakil Presiden Budiono dibentuk Tim Kajian Akademis UU Ketenagakejaan yang beranggotakan para guru besar dari lima universitas negeri (UI, UGM, USU, Unpad dan Unhas). Tugas utama tim ini menyiapkan bahan naskah akademik untuk revisi UU Ketenagakerjaan. Dibentuk pula forum Tripartitnas khusus merumuskan rekomendasi revisi UU Ketenagakerjaan. Namun upaya tersebut menemui kegagalan setelah terjadi demonstrasi massa yang cukup besar selama dua bulan (May-April 2006) di berbagai kawasan Industri, termasuk penutupan beberapa ruas jalan tol menuju kawasan industri di Cikarang, Tangerang dan Serang.

Setelah terpilih pada periode kedua (2009-2014), Presiden SBY kembali mengajukan rencana revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Saat itu (2010), atas rekomendasi dari Komisi IX DPR RI, Tripartitnas dan Kementerian Tenaga Kerja, dibentuk Tim Kajian Revisi UU Ketenagakerjaan dengan anggota 12 peneliti dari kedeputian IPSK LIPI. Tim melakukan berbagai FGD di tingkat nasional dan lokal melibatkan perwakian unsur SP/SB, Apindo, akademisi, politisi dan pemerintah, serta wawancara mendalam melibatkan beberapa tokoh perburuhan. Pada tahun 2011, tim yang sama melakukan advokasi penyusunan position paper melibatkan unsur SP/SB dan pengusaha di tingkat nasional dan lokal. Tujuannya adalah mengumpulkan pandangan dan rumusan rekomendasi dari perwakilan SP/SB dan pengusaha terkait 7 isu krusial dalam UU Ketenagakerjaan. Namun upaya ini menemui kegagalan karena dalam pertemuan di tingkat nasional, mayoritas elite SP/SB menolak usulan penyusunan position paper tersebut. Ketidakpercayaan elite SP/SB terhadap rencana pemerintah untuk merevisi UU Ketenagakerjaan saat itu sangat tinggi. Mayoritas SP/SB memilih menggunakan jalur lobi dan aksi politik dalam perjuangan menolak revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.   

Pelajaran yang perlu disikapi

Sejak diajukan oleh pemerintah ke DPR RI pada 12 Februari 2020 gelombang protes RUU Cipta Kerja tidak pernah surut, baik terkait substansi pasal-pasal yang diajukan maupun proses penyusunan draft RUU yang dinilai tidak transparan dan terburu-buru.

Pemerintah, melalui Kemenko Perekonomian mengklaim telah melibatkan 14 perwakilan SP/SB dalam proses perumusan draft RUU Cipta Kerja. Mereka tergabung dalam tim yang dibentuk oleh Kemenko Perekonomian seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim ini ditetapkan di Jakarta pada 7 Februari 2020, hanya 5 hari menjelang penyerahan draft RUU Cipta Kerja ke DPR. Namun faktanya, elit KSPSI dan KSPI (dua Konfederasi terbesar)  dan juga KASBI yang namanya ada dalam daftar tim tersebut  menyangkal keterlibatan mereka (Tempo, 12 Februari 2020).

Semakin derasnya protes terkait RUU Cipta Kerja akhirnya membuat pemerintah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU Cipta Kerja khusus Klaster Ketenagakerjaan. Selanjutnya pada 3 Juli 2020, Menteri Tenaga Kerja membentuk tim khusus dalam forum Tripartitnas dengan tugas utama menyusun rumusan rekomendasi yang kemudian disampaikan ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Tim ini bekerja membahas rumusan rekomendasi RUU Cipta Kerja melalui 9 kali pertemuan dari 8-23 Juli 2020. Menariknya, ada juga tim bentukan DPR dibawah arahan Wakil Ketua Baleg DPR RI, Willy Aditya, beranggotakan perwakilan SP/SB yang keluar dari tim teknis bentukan pemerintah dalam forum Tripartitnas.

Kini, klaim ‘akomodatif’ pemerintah dan DPR RI pastinya akan lebih kuat dibanding sebelum diputuskan proses penundaan pembahasan khusus klaster ketenagkerjaan akhir April lalu. Namun, kompromi politik di gedung parlemen tentunya tidak linear sepeti 1+1=2. Apalagi rekomendasi yang disampaikan antara kelompok SP/SB dengan pengusaha seperti dua kutub magnet yang tidak mungkin bertemu. Misalnya tentang pengupahan dimana SP/SB tetap merekomendasikan diberlakukannya upah minimum kabupaten/kota, propinsi dan sektoral. Sementara pihak pengusaha menginginkan hanya satu upah minimum yaitu upah minimum propinsi (UMP). Akankan sejarah dalam penetapan UU 13/2003 pada awal reformasi dulu terulang kembali? Kita lihat saja nanti endingnya. Semoga saja pelibatan SP/SB dalam konsultasi publik selama proses penundaan pembahasan di DPR RI tidak hanya sebagai ‘stempel politik’. UU Ketenagakerjaan merupakan aturan yang memiliki sifat hukum publik. Maka mendahulukan kepentingan publik (pekerja/buruh) dalam perumusan dan penetapan RUU Cipta Kerja adalah sebuah keharusan (baca: kewajiban negara).

Ditulis oleh:

Nawawi

Peneliti, Klaster SDM dan Ketenagakerjan

Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (P2K LIPI)

; WA:081210055225

Sumber Referensi

LIPI. 2010. Hasil Kajian LIPI terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Laporan Penelitian. IPSK LIPI: Jakarta

Suromenggolo, Jafar. 2004. Dinamika Perumusan UU Ketenagakerjaan dan RUU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: Apa, Siapa dan Bagaimana. Disscussion Paper No.1/Januari, 2004: TURC- Trade Union Rights Center.

Tjandra, Surya. 2016. Labour Law and Development in Indonesia. Dissertation. Leiden University: Netherlands

Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *