Asuransi pertanian merupakan upaya risk sharing untuk melindungi petani yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2013 . UU ini belum diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, tetapi langsung diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/2018 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sasaran yang ingin dicapai oleh program AUTP adalah (1) Terlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT yang frekuensinya cenderung meningkat akibat dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim; dan (2) Teralihkannya kerugian petani kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. Dengan mengikuti program ini, petani diharapkan mendapatkan manfaat: (1) Memperoleh ganti rugi keuangan yang akan digunakan sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya; (2) Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan dan menerapkan pola pertanian modern; dan (3) Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usahatani yang baik.

Selengkapnya: http://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/72-policy-paper-penguatan-asuransi-usaha-tani-padi-autp-untuk-perlindungan-petani-dan-usaha-tani-padi-yang-berkelanjutan

Screen_Shot_2020-04-17_at_01.04.40.png

powered by social2s
Go to top