Salah satu gejala pengkotaan yang paling kontroversial adalah yang disebut dengan urban sprawl. Kontroversi ini menurut Bruegmann (2005) bahkan telah dimulai dari makna psikologis kata sprawl itu sendiri. Bruegmann menyatakan bahwa “..., sprawl has been one of those words more useful in suggesting an at­titude than in indicating any actual conditions. The attitude has almost always been negative. Even the look and sound of the word suggest something unpleasant”. Pada tingkatan lenih lanjut perdebatan tentang urban sprawl telah menghasilkan dua kutub pemikiran yaitu mereka yang menentang gejala tersebut dan mencoba un­tuk menghentikannya dan kelompok yang pro terhadap gejala dan kecenderungan tersebut (Bogart 2006).

 

Para ahli perkotaan telah mengembangkan berbagai definisi berkaitan dengan konsep Urban sprawl. Zhang (2000) mendefinisikannya sebagai “the phenomenon of disproportional expansion of urbanized areas into undeveloped land...”. Sementara Bruegmann (2005) mendefinisikannya sebagai “...low-density, scattered, urban development without systematic large-scale or regional public land-use planning”. Sedangkan Nechyba & Walsh (2004) memandangnya sebagai “...the scattering of new development on isolated tracts, sepa­rated from other areas by vacant land...”.Lebih lanjut Nechyba dan Walsh menyatakan bahwa urban sprawl adalah tipe perkembangan kota yang mubazir baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Persoalannya bagi kedua penulis ini adalah perkembangan kota semacam ini akan melemahkan atau bahkan menghancurkan kehidupan komunitas lokal (Nechyba & Walsh, 2004).

 

Menurut Nechyba & Walsh (2004) urban sprawl bisa mengejawantah dalam berbagai bentuk, mulai dari yang disebut sebagai edge cities yaitu pemukiman berkepadatan rendah dimana kegiatan an ekonomi dan konsentrasi penduduk terkelompok didalam­nya. Urban sprawl juga bisa berbentuk komunitas terencana yang memiliki pusat kota tersendiri atau yang berpusat pada danau atau taman. Bentuk lainnya adalah perumahan individual yang bermunculan di wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah pedesaan.

 

Gejala urban sprawl secara umum kerap dianggap sebagai gejala masyarakat modern, terutama gejala masyarakat Ameri­ka. Namun beberapa penulis menyatakan bahwa gejala tersebut sama tuanya dengan sejarah kota itu sendiri. Sprawl sudah ter­jadi sejak, misalnya, masa kota kerajaan Roma, Paris pada masa raja Louis XIV dan London pada masa perang dunia pertama (Bruegmann 2005:9). Dimasa lalu, gejala ini akan muncul apabila sebuah kota telah mencapai kematangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduknya meningkat. Penduduk yang punya kemampuan untuk memilih akan pindah ke luar kota untuk menghindari kemacetan dan polusi di tengah kota, mengurangi biaya-biaya serta mencari wilayah yang lebih luas. Saat ini ala­san tersebut bergeser kepada alasan mobilitas, privasi dan pilihan yang lebih banyak tersedia pada wilayah-wilayah yang lebih tersebar (Bruegmann 2005: 220). Beberapa penulis yang mencoba untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya sprawl akhirnya berfokus pada perkem­bangan sistem transportasi, terutama booming kendaraan ber­motor mobil) pada era 1970-1980an (lihat misalnya Glaeser & Kahn, 2003), meningkatnya pendapatan, meningkatnya segrega­si sosial serta terbentuknya pasar tanah.

 

Dampak yang paling mengemuka dari gejala perkembangan kota dan terutama urban sprawl adalah semakin berkurangnya lahan pertanian maupun wilayah bertajuk yang menjadi wilayah resapan air. Sprawling atau yang dalam bahasa Indonesia kerap diterjemahkan sebagai perkembangan kota yang lintang pukang, ditandai oleh perkembangan kota yang tidak terencana, dan terse­bar ke segala arah. Perkembangan semacam ini akan memakan wilayah/daerah atau tepatnya tanah yang berharga murah yang biasanya berupa lahan pertanian di wilayah pinggiran kota. La­han pertanian dengan segera berubah fungsi menjadi perumahan, kantor dan pabrik.

 

Menguatnya gejala pemanfaatan lahan pertanian di pinggiran kota ini dipicu oleh perkembangan sistem transportasi baik berupa pertambahan dan terutama kemudahan dalam mendapatkan kendaraan serta perkembangan jalan raya. Dalam konteks Indonesia setiap pembangunan jalan raya akan selalu diikuti oleh perkembangan pemukiman di sisi kiri-kanannya. Pertambahan jumlah kendaraan dan jalan raya ini pada gilirannya akan membawa serta dampak negatif baru yaitu pencemaran udara. Kota-kota satelit maupun kompleks perumahan yang tersebar di sekitar kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogya dan lain-lain merupakan asal dari iring-iringan kendaraan di pagi hari menuju pusat kota dan sebaliknya di sore hari. Prasarana jalan yang tidak sepadan dengan kendaraan ber­motor telah menyebabkan kemacetan dan polusi (lihat Garling dan Steg, Eds., 2007 untuk berbagai kasus yang mengemukakan dampak negatif kemacetan dan polusi).

 

Di bidang sosial, perkembangan kota dan urban sprawl teru­tama di lihat dalam konteks segregasi sosial. Perkembangan kota baru dan kompleks perumahan yang berserakan di wilayah ping­giran kota ditengarai telah menyuburkan homogenitas sosial. Mereka yang mempunyai kemampuan memilih akan pindah ke wilayah pinggiran kota dan secara alami (karena kemampuan membayar dan preferensi sosial) akan berkumpul dan membentuk komunitas yang relatif homogen (Leisch, 2002). Pada konteks Amerika misalnya, homogenitas ini bukan hanya didasarkan pada status ekonomi akan tetapi juga mengarah kepada homogenitas rasial (Low, 2003; Coy, 2006; Fodor, 1999).

 

*) Tulisan ini merupakan bagian dari buku mengenai kajian perkotaan yang berjudul Dinamika Wilayah Pinggiran

 

Ditulis Oleh Rusli Cahyadi –Peneliti Ekologi Manusia

 

Kontak :

powered by social2s
Go to top