Jika ditinjau dalam konteks makro, ketahanan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu negara menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi serta memelihara kelangsungan standar hidup bagi seluruh penduduknya melalui pembangunan ekonomi yang berkualitas dengan tetap memelihara kemandirian ekonomi nasional (Yong, 2007). Kestabilan pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kestabilan capaian PDB (Produk Domestik Bruto) dari tahun ke tahun. PDB merupakan agregat dari belanja pemerintah, investasi, konsumsi swasta serta selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sempat mengalami kondisi tidak stabil saat krisis ekonomi regional yang terjadi pada tahun 1997, sehingga pada pertengahan tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat merosot tajam menjadi -13,1 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 7,6 persen. Meskipun begitu, pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai naik menjadi 0,8 persen. Kinerja perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan yang stabil sejak dekade 2000-an. Pada tahun 2001, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,6 persen dan hingga tahun 2007 menjadi sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi yang kembali meningkat pada dekade 2000-an utamanya didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan juga penurunan belanja pemerintah (Departemen Keuangan, 2008). Sayangnya, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun kembali menjadi 4,5 persen sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Walaupun terpuruk pada tahun 2009, tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan hingga 6,33 persen (Bank Indonesia, 2010). Berbagai faktor yang mempengaruhi tren pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain terkendalinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, inflasi yang stabil, menurunnya suku bunga, dan penerimaan dalam negeri (pajak) yang terus meningkat (Departemen Keuangan, 2008).

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat adanya krisis ekonomi yang terjadi, baik dalam cakupan regional dan global, menandakan pentingnya aspek kemandirian ekonomi untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi suatu negara untuk tetap dapat tumbuh stabil, dengan seminimal mungkin bergantung pada kondisi perekonomian global atau di luar negaranya. Negara yang perekonomiannya mandiri bisa tetap bertahan atau tumbuh ekonominya bahkan ketika sebagian besar negara-negara lain mengalami kondisi goncangan perekonomian. Pondasi utama yang diperlukan dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional adalah konsumsi publik, yang sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat.

Pentingnya konsumsi publik dalam menjaga ketahanan ekonomi di suatu negara dapat terlihat pada saat krisis global yangterjadi tahun 2008/2009. Meskipun mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif mulai tahun 2008, sementara pada saat yang bersamaan negara-negara maju di Asia seperti Singapura, Jepang, ataupun Hongkong mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (Bank Indonesia, 2007). Hal ini disebabkan karena pertumbuhan PDB negara-negara maju tersebut sangat bergantung pada komponen ekspor-impor. Akibatnya ketika krisis global terjadi mengakibatkan turunnya permintaan global dan impor di negara-negara tersebut, maka kondisi ekonomi negara itu rawan mengalami guncangan. Indonesia yang PDBnya bergantung pada komponen konsumsi masyarakat mengalami kondisi perekonomian yang relatif stabil karena ketergantungan pada komponen ekspor-impor yang tidak terlalu besar.

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Indonesia dapat terlihat jelas melalui pengamatan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan antar pulau dan antar provinsi. Jika ditinjau berdasarkan pulau, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 57,64 persen terhadap total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011, sedangkan Pulau Sumatera berkontribusi sebesar 23,54 persen. Di pihak lain, pulau-pulau lain hanya berkontribusi kurang dari 10 persen, seperti Pulau Kalimantan (9,55 persen), Sulawesi (4,61 persen), Nusa Tenggara (3,88 persen), Maluku (3,88 persen), dan Papua (3,88 persen) (BPS, 2012).

Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur merupakan tiga provinsi penyumbang PDB terbesar dengan total kontribusi 45,3 persen. Meskipun begitu, jika ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, terdapat provinsi-provinsi lain yang menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan di atas 10 persen, seperti Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Provinsi Papua merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dalam kurun waktu 2009-2010. Provinsi lainnya yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi rendah adalah Riau, Nangroe Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat.

Gambaran mengenai kemampuan konsumsi masyarakat di suatu wilayah dapat dicermati melalui angka kemiskinan di wilayah tersebut. Kemiskinan dianggap sebagai indikator kemampuan konsumsi masyarakat sebab kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Menurut Sen (1999), kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut. Jumlah penduduk miskin Indonesia berfluktuatif dari tahun 1996 hingga 2010 meskipun semenjak tahun 2006 cenderung menurun. Puncak jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia pada tahun 1998 setelah krisis ekonomi yang mencapai 24,23 persen atau 49,5 juta jiwa. Meskipun begitu, sejak tahun 2003 jumlah penduduk miskin hampir sama dengan jumlah sebelum krisis yaitu sebesar 17,42 persen. Setelah itu jumlah penduduk miskin turun hingga sebesar 14,15 persen pada tahun 2009. Pada September 2012, jumlah penduduk miskin kembali turun lagi menjadi 11,6 persen meskipun garis kemiskinan dinaikkan menjadi Rp 259.520 per kapita per bulan dari Rp 200.262 per kapita per bulan pada tahun 2009.

Persebaran jumlah penduduk miskin di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin di Jawa pada tahun 2009 mencapai rata-rata 56,6 persen dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia (BPS, 2009). Meskipun begitu, jika ditinjau dari persentase penduduk miskin, maka umumnya provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur memiliki proporsi penduduk miskin yang cukup tinggi. Penduduk miskin di Papua, Papua Barat, dan Maluku mencapai kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk provinsi tersebut. Sebaliknya, provinsi DKI Jakarta, Bali dan Kalimantan Selatan tergolong memiliki proporsi penduduk miskin yang rendah dibandingkan provinsi lainnya.

Meskipun terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang positif dengan menurunnya tingkat kemiskinan di tingkat nasional, namun data empiris di tingkat provinsi menunjukkan tidak ada pola hubungan yang linear antara kedua variabel tersebut. Hubungan yang tidak linear tersebut dapat disebabkan berbagai hal, antara lain pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan juga angka kemiskinan. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi setempat. Konsumsi masyarakat pada sektor yang tidak secara langsung mendorong perolehan PDB di suatu wilayah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang rendah, meskipun proporsi penduduk miskin di wilayah tersebut tidak terlampau besar.

Ditulis oleh Meirina Ayumi Malamassam dan Inayah Hidayati - Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

*)Tuisan ini merupakan bagian dari buku yang berjudul ‘Struktur Penduduk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur : Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga’

powered by social2s
Go to top