“Kami bukan sumber masalah; kami adalah sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Kami bukan biaya; kami adalah investasi. Kami bukan hanya warga yang muda usia; kami adalah rakyat dan warga masyarakat dunia.”(1)

(Dari ‘A World Fit for Us’, Pesan dari Forum Anak, 5-7 Mei 2002, New York, Sidang Istimewa PBB tentang Anak.)

 

Cuplikan kata-kata tersebut sengaja dimasukan pada awal tulisan untuk menggugah pembaca tentang pentingnya peran anak untuk kemajuan bangsa kita kedepan. Anak-anak bukanlah masalah, namun sebaliknya, masing-masing anak Indonesia adalah aset yang harus dijaga dan penuhi hak-haknya untuk masa depan bangsa. Tanggal 23 Juli merupakan  Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Lantas pertanyaannya, sudahkah kita mampu menjamin hak-hak dasar serta melindungi segenap anak Indonesia?

Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (2). Setiap anak memiliki hak dasar (3), yaitu : 1. Hak Sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, 3. Kesehatan dan kesejahteraan social, 4. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan seni budaya, 5. serta perlindungan khusus anak.

Lima hak dasar tersebut merupakan patokan Pemerintah Indonesia yang memiliki komitmen mencapai target dari program Sustainable Development Goals (SDG’s) pada tahun 2030. Salah satu target utamanya tentu saja terkait dengan pembangunan anak, diantaranya; penghapusan kemiskinan anak; tidak ada lagi anak-anak kekurangan gizi dan meninggal karena penyakit yang bisa diobati; menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak; memenuhi kebutuhan pendidikan anak khususnya pendidikan di usia dini; dan target lainnya (4).

Relevansi dan pentingnya hak anak terhadap isu global tentang kesehatan dan kesejahteraan keluarga bukanlah sesuatu yang dilebih-lebihkan. Di negara maju, perubahan demografi terkait anak-anak, bersinggungan dengan gerakan sosial ekonomi dan politik untuk membangun ruang ekologi masa kecil anak-anak (5).

 

Permasalahan Hak Sipil

Anak laki-laki dan perempuan dijamin mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akta kelahiran. Namun faktanya masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum mendapatkan akta kelahiran. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 16 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran. Di tengah gencarnya sosialisasi pemerintah akan pentingnya registrasi kelahiran, hampir dua diantara sepuluh anak di Indonesia yang belum tersentuh program ini. Provinsi Papua tercatat sebagai provinsi dengan kepemilikan akta kelahiran terendah yaitu sebesar 36,33 persen. Ini artinya, hampir dua dari tiga anak di Papua masih belum memiliki akta kelahiran (6).

 

Permasalahan Hak Lingkungan keluarga

Dicintai adalah hal yang paling utama dan menjadi hak seorang anak di dalam linkungan keluarga dan masyarakat. Namun, data kekerasan terhadap anak cenderung tinggi di masa pandemic COVID-19. Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), pada 1 Januari – 19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual (7).

Saat ini kekerasan di dalam rumah tangga termasuk kekerasan anak, telah bergeser dari suatu masalah yang dianggap ranah internal keluarga menjadi masalah sosial yang serius. Upaya yang lebih besar harus dilakukan seperti mengumpulkan data tentang seberapa luas masalah ini. Namun perlu diingat, kekerasan keluarga tidak sesederhana angka atau statistik. Sebaliknya, kekerasan keluarga adalah sebuah fenomena yang kompleks dan beragam (8).

Jika menilik lebih dalam, kasus-kasus penjualan anak juga masih banyak ditemukan. Seperti kasus jual beli bayi yang melibatkan seorang bidan dan seorang makelar penjual bayi di Jogja (9). Bayi dijual oleh ibunya sendiri dengan harga 6 Juta Rupiah ke makelar dan kemudian dijual dengan harga 20 juta bagi yang mau mengadopsi, sungguh kondisi yang sangat mengkawatirkan.

 

Permasalahan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan social

Masalah kesehatan anak yang paling banyak menjadi sorotan adalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), dimulai pada saat konsepsi sampai anak berusia dua tahun. Stunting mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Secara fisik, tinggi badan anak yang mengalami stunting tidak sesuai dengan standar anak seusianya (10). Di Indonesia, 30,8 persen atau sekitar 7 juta anak balita menderita stunting (11).

Faktor kesejahteraan terhadap anak menjadi isu utama mengapa masih banyak anak yang kekurangan gizi hingga menyebabkan masih tingginya angka stunting di Indonesia. Dengan tingkat ekonomi orangtua yang rendah, mengakibatkan anak lebih rentan menjadi terlantar dan terabaikan kesehatan dan fisiknya.   Persentase anak terlantar yang berasal dari rumah tangga berstatus rendah lebih besar daripada mereka yang berasal dari rumah tangga berstatus tinggi, masing-masing 49,4% dan 22,1%. Apa yang mungkin dijelaskan dari hasil ini adalah bahwa rumah tangga dengan status ekonomi rendah cenderung merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari anaknya, terutama ketika memenuhi kebutuhan anak-anak untuk pertumbuhan fisik dan intelektual mereka(12).

Selain stunting, perilaku merokok di kalangan remaja juga tampaknya menjadi isu yang tidak kalah mendesaknya dengan angka stunting. Peningkatan faktor risiko penyakit tidak menular seperti prevalensi merokok di kalangan remaja khususnya remaja laki-laki juga cukup tinggi. Data menunjukkan bahwa 80% remaja laki-laki berprilaku merokok dalam sehari-harinya. dan sebagian besar (53%) remaja laki-laki yang saat ini perokok, merokok setidaknya merokok satu batang rokok dalam 24 jam (13).

 

Permasalahan Hak Pendidikan

Permasalahan pendidikan anak pun menjadi masalah yang rumit. Indonesia masih menghadapi gap yang besar di dalam akses pendidikan. Persentase anak putus sekolah di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Anak di perdesaan yang putus sekolah tercatat sebesar 0,98 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 0,73 persen. Bahkan Angka Buta huruf (ABH) masih sangat tinggi di Papua yakni sebesar 25,42% (14).

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan nyatanya masih belum bisa menjangkau keseluruhan anak-anak di Indonesia. Ditambah lagi persoalan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi yang sepertinya tidak dikaji dengan matang. Pemerintah seolah menggenarilizir setiap anak mampu dan bisa mengikuti PJJ di situasi new Normal saat ini. Padahal digital divide menjadi kendala utama dalam penerapan PJJ. Harus diakui, keberadaan teknologi komputer, internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat, dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan di Indonesia.  Di rentang usia 5-24 (usia sekolah) baru sekitar 53,06 siswa yang dapat menggunakan internet. Sementara dari segi pemanfaatan komputer/personal computer, 31,37 persen digunakan oleh siswa di perkotaan dan 15,43 persen di perdesaan(15).

PJJ menjadi persoalan bagi sekolah-sekolah yang minim kapital. Pada titik ini, maka marjinalisasi bagi kelompok siswa miskin menjadi hal yang pasti terjadi. Mereka memiliki keterbatasan dalam kepemilikan perangkat digital ataupun kuota internet (16).Ini menjadi bukti bahwa hak pendidikan yang seharusnya milik seluruh anak Indonesia, belum sepenuhnya bisa didapatkan.

 

Permasalahan Hak Perlindungan Khusus Anak (Isu Pekerja Anak)

Pekerja anak merupakan isu global yang diagendakan untuk ditanggulangi secara menyeluruh dan berkesinambungan. (17) Komitmen ini tertuang dalam Roadmap Indonesia Bebas Pekerja anak tahun 2022. Dengan motto “Masa Depan Tanpa Pekerja Anak”. Namun faktanya, (18)di tahun 2019 BPS mencatat jumlah pekerja anak usia 5-17 tahun mencapai 981,9 ribu atau hampir 3% dari total anak umur 5-17 tahun di seluruh Indonesia. Lemahnya fungsi pengawasan terhadap anak di Indonesia juga telah membuat fenomena ini terus terjadi. (19)U.S. Departement Of Labour menemukan, bahwa anak-anak di Indonesia tetap diberi ‘peran’ untuk melakukan pekerjaan berbahaya di sektor perkebunan termasuk dalam produksi minyak sawit dan tembakau. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan masih kekurangan sumber daya keuangan dan personel yang diperlukan untuk menegakkan hukum tenaga kerja anak secara memadai di seluruh wilayah.

Temuan pekerja anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan di beberapa tempat, teminologi pekerja anak berubah menjadi praktek perburuhan anak. Kenyataannya masih ditemukan pekerja anak di lingkungan perkebunan sawit, seperti temuan dari (20)Amnesty International yang menyatakan bahwa telah menemukan kasus buruh tani usia anak yang terlibat dalam lingkup perkebunan milik Wilmar Group. Hal ini mengacu dengan dengan UU No 13 tahun 2003, yang memungkinkan anak melakukan praktik kerja yang tidak tergolong pekerjaan berbahaya tanpa melewati ambang batas 3 jam perhari. (21) Namun, sulit untuk memantau Industri kelapa sawit yang kebanyakan bergerak di sektor informal,  apalagi  untuk mengukur keterlibatan anak-anak di lingkungan perkebunan sawit sesuai perlindungan hukum yang berlaku. Dalam kontek praktek perburuhan anak di lingkungan perkebunan, para petani (orangtua) ini menunjukkan praktik-praktik yang jelas-jelas tidak alami, yakni mengizinkan anak-anak untuk ikut bekerja karena terbuai dalam cara hidup yang diatur oleh kapitalis  (22).

 

Catatan untuk perlindungan anak

Anak-anak masih saja menjadi pihak yang rentan untuk dilanggar hak-haknya. Ada konsensus umum bahwa anak-anak dengan alasan ketidakdewasaan fisik dan mental sangat rentan dan memerlukan perlindungan. untuk itu, kewajiban etis orang tua dan masyarakat untuk melindungi mereka dari penganiayaan, diskriminasi, atau jenis kerusakan lain yang membahayakan kesejahteraan mereka saat ini atau di masa mendatang perlu menjadi perhatian yang besar, begitu juga dengan negara yang harus hadir untuk membangun sistem perlindungan yang memadai (23).

 

Ditulis oleh M. Wahyu Ghani, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi:

(1) Unicef. (2018). Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak. https://www.unicef.org/csr/css/Indonesian_PRINCIPLES.pdf.

(2) Pasal 1, ayat 1 UU No.35/2014 tentang Perlindungan Anak

(3) Keputusan Presiden (Keppres) No.36 tahun 1990

(4) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dengan BADAN PUSAT STATISTIK. (2019). Profil Anak Indonesia. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(5) Goldhagen, J., & Lansdown, G. (2017). Child Rights. International Encyclopedia of Public Health, 502–508. doi:10.1016/b978-0-12-803678-5.00062-x 

(6) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dengan BADAN PUSAT STATISTIK. (2019). Profil Anak Indonesia. https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(7) KPPA. (2020). https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak. Diakses tanggal 15 Juli 2020

(8)  Renzetti, C. M., & Adair, A. M. (n.d.). (2018) Family Violence. The Cambridge Handbook of Social Problems, 327–344. doi:10.1017/9781108550710.020 

(9) Detik News. (2020). https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5083938/3-pelaku-jual-beli-bayi-di-yogya-ditangkap-salah-satunya-bidan/2. Diakses tanggal 15 Juli 2020.

(10) WHO. Stunting in a nutshell.

https://www.who.int/nutrition/healthygrowthproj_stunted_videos/en/. Diakses tanggal 15 Juli 2020

(11) Aryanty. (2019). Kesehatan, Reproduksi, Ibu, Neonata, Anak dan Remaja. https://flexiwork.bappenas.go.id/docs/pub/67f5d869d553c27458e41373a8bae512/default/?&. Kementrian PPN / Bappenas.

(12) Berliana, S. M., Augustia, A. W., Rachmawati, P. D., Pradanie, R., Efendi, F., & Aurizki, G. E. (2019). Factors associated with child neglect in Indonesia: Findings from National Socio-Economic Survey. Children and Youth Services Review, 104487. doi:10.1016/j.childyouth.2019.104487 

(13) Aryanty. (2019). Kesehatan, Reproduksi, Ibu, Neonata, Anak dan Remaja. https://flexiwork.bappenas.go.id/docs/pub/67f5d869d553c27458e41373a8bae512/default/?&. Kementrian PPN / Bappenas.

(14) Badan Pusat Statistik. 2017. Buku 4: Konsep dan Definisi Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018. Jakarta: BPS

(15) BPS. (2019). Potret Pendidikan Statistik Pendidikan Indonesia 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/publication/2019/11/29/1deb588ef5fdbfba3343bb51/potret-pendidikan-statistik-pendidikan-indonesia-2019.html. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(16) Afriansyah, Anggi. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh dan Marjinalisasi Pendidikan. https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/842-pembelajaran-jarak-jauh-dan-marjinalisasi-pendidikan. Diakses tanggal 15 Juli 2020

(17) Kementrian Ketenagakerjaan. (2015). Peta jalan menuju Indonesia bebas pekerja anak 2022. https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_377169/lang-en/index.htm. Diakses tanggal 10 Juli 2020.

(18) Jayani. (2019). https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/17/tren-pekerja-anak-usia-5-17-tahun. BPS dalam Katadata.co.id. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(19) U.S. DEPARTMENT OF LABOR. (2018).

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/indonesia. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(20) Amnesty International. (2016). The Great Palm Oil Scandal – Labour Abuse Behind Big Brand Names. Executive Summary. https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/indonesia

(21) Ali & Arabsheibani. (2016). Chil Labour in Indonesia : Supply – Side Determinants. Economic And Finance In Indonesia. http://efi.ui.ac.id/index.php/efi/article/view/555/562. Diakses tanggal 10 Juli 2020

(22) Taussig, M.T. (2010). The Devil and Commodity Fetishism in South America. (Thirtieth Anniversary Edition ed.). Chapel Hill: The University of North Carolina Press. muse.jhu.edu/book/44027.

(23) Van der Eijk, Y. (2015). Children and Vulnerability to Tobacco: Emerging Issues in Asia. Asian Bioethics Review, 7(2), 164–178. doi:10.1353/asb.2015.0013 

powered by social2s
Go to top