Batam merupakan salah satu pemerintah kabupaten/kota yang meliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. Hingga Juni 2019, MPP Kota Batam telah melayani hingga 430 perijinan dan melayani hampir seribu masyarakat setiap harinya. Jenis pelayanan yang diberikan MPP meliputi berbagai pelayanan dasar, kepolisian, perbankan, pertanahan, pajak, imigrasi, perizinan hingga pelayanan pernikahan yang dilengkapi dengan fasilitas pelaminan yang bisa digunakan masyarakat.

Selain untuk melayani  masyarakat, keberadaan MPP Kota Batam juga diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri dan modal asing. Sistem perijinan pelaku usaha saat ini memang sudah menggunakan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), namun MPP menyediakan loket Helpdesk OSS untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemui para pelaku usaha. OSS sendiri merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mempermudah proses serta memfasilitasi pelaku usaha untuk proses perizinan, pelaporan hingga pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat secara aman, cepat dan real time.

Screenshot_2019-06-25_at_05.14.32.png

Keberadaan MPP Batam ini juga membantu pelaku usaha jika membutuhkan informasi maupun bantuan terkait perizinannya karena mereka tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mengakses OSS Lounge yang berada di kantor Kemenko Bidang Perekonomian. Kemudahan perizinan investasi dan usaha yang ditawarkan Kota Batam melalui MPP diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi modal asing maupun dalam negeri serta meningkatkan kemudahan berusaha.

Tim peneliti ‘Mobilitas Penduduk’ di Puslit Kependudukan LIPI pada tahun 2019 melakukan penelitian terkait ‘Diplomasi Ekonomi dalam Konteks Mobilitas Pekerja Migran di Indonesia’ yang salah satunya mengkaji masuknya modal asing  ke Indonesia yang dibarengi dengan kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA). Salah satu persyaratan penanaman modal asing yang harus didaftarkan pelaku usaha melalui OSS adalah jika pelaku usaha menggunakan tenaga kerja asing, maka pelaku usaha akan menyetujui pernyataan penunjukan tenaga kerja pendamping serta akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Inayah Hidayati, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s