Struktur penduduk Indonesia menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dari struktur penduduk usia muda menjadi struktur penduduk usia dewasa selama 20 tahun terakhir. Sensus Penduduk tahun 1990 menunjukkan proporsi penduduk usia muda atau di bawah 15 tahun sebesar 36,7 persen dari jumlah penduduk. Sementara itu, penduduk usia muda pada tahun 2010 hanya 28,9 persen dari seluruh penduduk Indonesia (BPS, 2005).

Di lain pihak, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, penduduk berumur 15-64 tahun mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk atau sekitar 66,1 persen. Jika disajikan dalam bentuk piramida penduduk, maka piramida akan berbentuk ekspansif yang melebar di bagian bawah, namun semakin cembung di tengah dan semakin sempit di bagian bawah yang berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah penduduk dewasa semakin meningkat, juga bagian atas piramida yang sedikit melebar menunjukkan semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia.

Bentuk piramida penduduk yang dimiliki oleh Indonesia serupa dengan piramida penduduk di kebanyakan negara berkembang, yang mencerminkan struktur umur transisional. Negara-negara dengan struktur penduduk seperti ini mencerminkan turunnya angka fertilitas di wilayah tersebut. Kondisi ini mengakibatkan distribusi penduduk yang lebih merata pada kelompok umur yang berumur kurang dari 40 tahun. Di negara-negara dengan struktur umur penduduk transisional, proporsi penduduk berumur 0-29 tahun sekitar 45-60 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, proporsi penduduk dewasa yang berusia 30-59 tahun sebesar 27-40 persen, sedangkan proporsi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) hanya sekitar 8-15 persen. Negara-negara berkembang di kawasan Amerika Latin, Karibia, Asia Selatan, sebagian Timur Tengah dan juga China tergolong dalam wilayah-wilayah dengan struktur umur penduduk transisional (Leahy et al, 2007).

Semakin meningkatnya proporsi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun merupakan hasil pendewasaan dari ledakan penduduk di masa lampau. Perubahan struktur penduduk tersebut akan mengakibatkan rasio beban tanggungan (dependency ratio/ DR) menjadi semakin rendah. Berdasar data BPS, rasio beban tanggungan penduduk Indonesia pada tahun 1990 sebesar 67,72 persen, kemudian turun menjadi 54,7 persen pada tahun 2000, dan mencapai 51,3 persen pada tahun 2010. Penurunan rasio beban tanggungan ini merupakan potensi untuk mendapatkan bonus demografi.

Dengan rasio ketergantungan penduduk yang semakin rendah, bonus demografi akan dapat memberikan kesempatan suatu wilayah untuk mendapatkan kondisi penduduk yang ideal dalam hal perbandingan penduduk usia produktif dengan nonproduktif. Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030 dengan jumlah usia angkatan kerja mencapai sekitar 70 persen (BKKBN, 2010). Dengan adanya bonus demografi maka Indonesia akan sangat diuntungkan dalam pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan kondisi struktur penduduk di suatu wilayah adalah laju pertumbuhan penduduk (LPP) beserta komponen-komponen yang mempengaruhinya yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pada struktur penduduk Indonesia yang menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk usia muda, laju pertumbuhan penduduknya sangat dipengaruhi oleh adanya penurunan tingkat fertilitas ((total fertility rate atau TFR) dan juga angka kematian bayi (infant mortality rate atau IMR). Penurunan fertilitas di Indonesia memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 25 tahun terakhir yaitu turun hingga mencapai separuhnya. Pada tahun 1971, angka fertilitas total mencapai 5,61 dan turun menjadi 2,82 pada tahun 1995. Pada tahun 2007 hingga 2012, TFR telah mencapai 2,6 (SDKI, 2012).

Pada masa lalu, tingkat fertilitas yang sangat tinggi diikuti pula oleh angka kematian bayi yang sama tingginya. Namun saat angka kematian bayi mulai dapat ditekan, jumlah bayi yang akan hidup hingga dewasa akan bertambah banyak. Hal inilah yang dapat mempengaruhi adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja pada masa yang akan datang. Menurunnya angka kematian bayi di Indonesia dipengaruhi berbagai hal, antara lain karena meningkatnya penyediaan fasilitas kesehatan sehingga dapat menurunkan penyakit infeksi pada bayi melalui imunisasi. Hal ini dapat terlihat dari capaian IMR pada tahun 1971 sebesar 146, kemudian turun menjadi 71 pada tahun 1990, mencapai 39 per 1000 kelahiran pada tahun 2007, dan menjadi 26 pada tahun 2010 (BPS & Macro International, 2008 dan BPS, 2010).

Jika dilihat persebarannya secara spasial, maka pada tahun 2010 sebagian besar provinsi di Indonesia telah mencapai proporsi penduduk usia produktif di atas 66 persen atau dapat dikatakan jumlah penduduk produktif mencapai dua per tiga dari jumlah penduduk keseluruhan. Provinsi-provinsi seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Timur bahkan memiliki proporsi penduduk usia produktif di atas 70 persen. Rendahnya proporsi penduduk non produktif, terutama penduduk usia muda (0-14 tahun), dapat terjadi akibat rendahnya laju pertumbuhan penduduk (kurang dari 1 persen per tahun), yang sangat dipengaruhi oleh capaian TFR yang rendah di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun begitu, beberapa provinsi di Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Maluku Utara, diperkirakan masih memiliki proporsi penduduk produktif yang cukup rendah bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini terutama dipengaruhi proporsi penduduk umur 0-14 tahun yang masih lebih dari 30 persen akibat masih tingginya tingkat kelahiran di daerah-daerah tersebut.

Jika ditinjau berdasarkan provinsi, maka wilayah-wilayah yang masih memiliki TFR tinggi antara lain Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Sensus Penduduk, 2010).Di lain pihak, wilayah yang telah berhasil mencapai TFR rendah umumnya didominasi provinsi-provinsi di Pulau Jawa, antara lain DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Bali (Sensus Penduduk, 2010). Capaian TFR pada suatu wilayah secara tidak langsung mencerminkan kondisi pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Provinsi-provinsi di Indonesia Timur yang memiliki TFR tinggi dapat menggambarkan terbatasnya akses pelayanan kesehatan di wilayah ini, khususnya program KB. Kondisi ini tentunya sangat berbeda dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap program pelayanan kesehatan yang digulirkan pemerintah, sehingga dapat berpengaruh pada rendahnya nilai TFR di wilayah ini. Selain itu, tinggi rendahnya TFR juga dipengaruhi usia kawin pertama kali oleh perempuan usia subur. Semakin tinggi rata-rata usia kawin perempuan di suatu wilayah, maka akan semakin rendah TFR di wilayah tersebut. Ada berbagai hal yang dapat menentukan usia kawin perempuan, antara lain tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan ataupun pekerjaan dari perempuan tersebut (BKKBN, 2012).

Sementara itu, provinsi yang mempunyai IMR tinggi adalah Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku (Sensus Penduduk, 2010). Provinsi dengan IMR rendah adalah DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Utara (Sensus Penduduk, 2010). Capaian IMR dapat memberikan gambaran mengenai pembangunan kesehatan di suatu wilayah, utamanya kesehatan ibu dan anak. Pembangunan kesehatan tidak hanya terbatas pada pelayanan sarana dan prasarana yang terkait, namun juga peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tersebut, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan ataupun masyarakat miskin.

Penurunan tingkat fertilitas dan angka kematian bayi akan berdampak pada perubahan struktur umur, seperti penduduk usia balita (0-4 tahun) dan usia anak (5-9 tahun) yang semakin menyusut jumlahnya, sementara usia remaja (10-19 tahun) dan penduduk usia dewasa (20-29 tahun) akan cenderung bertambah. Meskipun begitu, pengaruh penurunan fertilitas dan mortalitas bayi pada kelompok-kelompok umur tersebut membutuhkan waktu (time lag) yang relatif lama hingga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan struktur demografi atau yang dikenal dengan istilah momentum demografi (Tukiran dan Ediastuti, 2004).

Faktor lain yang mempengaruhi perubahan struktur penduduk adalah migrasi. Batasan migrasi yang digunakan adalah recent migration, yaitu seseorang dikatakan melakukan migrasi apabila tempat tinggal pada saat survei berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun lalu sebelum survei. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, salah satu provinsi yang memperlihatkan arus migrasi besar adalah Jawa Barat. Persentase recent migration keluar Jawa Barat mencapai 7,66 persen dan migrasi masuk sebesar 13,28 persen. Tingginya arus migrasi ke Jawa Barat pada tahun 2000 disebabkan pada tahun 1990an pembangunan di Jawa Barat sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut, seperempat migran risen masuk ke provinsi ini (BPS, 1995). Perkembangan daerah metropolitan Jabodetabek menyebabkan Jawa Barat menjadi daerah tumpahan (spiil over effect) pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi daerah urban sprawl bagi Jabodetabek (http://metropolitan.jabarprov. go.id/berita/14).

Sementara itu, daerah yang arus migrasinya tergolong kecil adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Migrasi yang masuk di provinsi ini pada tahun 2000 sebesar 0,33 persen dan migrasi keluar sebesar 0,67 persen, sehingga dapat dikatakan faktor migrasi tidak berpengaruh banyak dalam laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini.

Data pertumbuhan penduduk 2000-2010 menunjukkan provinsi-provinsi yang memiliki pola net migration rate positif dan lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya antara lain Riau, Banten, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai tingginya daya tarik wilayah ini sehingga dapat mendorong besarnya migrasi masuk. Daya tarik wilayah ini utamanya dalam hal daya tarik ekonomi, misalnya potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan di wilayah tersebut ataupun kesempatan kerja yang jauh lebih besar dibandingkan daerah asal migran. Di pihak lain, provinsi-provinsi seperti Nangroe Aceh Darusalam dan Maluku memiliki pola net migration rate negatif yang cukup tinggi. Pola migrasi di kedua provinsi tersebut cukup mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini, sebab pada proyeksi tahun 2020-2025 hanya kedua provinsi ini yang dipredikasikan memiliki laju pertumbuhan penduduk negatif (BPS, 2005).

Ditulis oleh Meirina Ayumi Malamassam dan Inayah Hidayati - Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

*)Tuisan ini merupakan bagian dari buku yang berjudul ‘Struktur Penduduk Kabupaten Lamongan, Jawa Timur : Dampak Terhadap Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga’

powered by social2s