Gerakan buruh saat ini memiliki tantangan berat didepan mata baik internal maupun eksternal. Tantangan internal berupa soliditas serikat buruh pasca pemilu serta kualitas buruh dalam berkompetisi di pasar kerja.  Kemudian tantangan eksternal berupa perubahan teknologi dan alat-alat produksi di perusahaan yang berdampak terhadap keberlangsungan pekerja. Selain itu tantangan migrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) juga mempengaruhi roda organisasi serikat buruh.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami dampak migrasi tenaga kerja akibat perjanjian-perjanjian internasional seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal tersebut terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini migrasi tenaga kerja baik yang keluar maupun masuk ke negara ini. Namun demikian dalam kurun waktu satu terakhir proses migrasi tenaga kerja dalam hal ini buruh migran asing yang masuk ke negara kita tersebut selalu ditanggapi secara negatif oleh buruh Indonesia.

Kemudian disisi lain demokrasi yang sudah terbangun dalam kurun waktu 20 tahun terakhir bisa terancam karena adanya sentimen negatif terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) tanpa melihat lebih jauh status legalnya. Sentimen yang berlebihan tersebut melahirkan diskriminasi yang luar biasa apalagi jumlah yang TKA yang masuk tidak sesuai dengan data yang sesuai.  Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018 terdapat Tenaga Kerja Asing (TKA) legal sejumlah 95.335 orang. Kemudian kondisi yang terjadi di Indonesia ini jika kita kaitkan dengan pergerakan buruh dunia justru akan menimbulkan ancaman solidaritas buruh internasional. Kondisi ini sangat membahayakan bagi gerakan buruh itu sendiri, di mana gerakan buruh merupakan gerakan transnasional yang memperjuangkan hak-hak buruh untuk meraih kesejahteraan.

Dampak lebih jauh adalah akibat isu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ditanggapi berlebihan menjadi isu nasionalisme sempit, alih-alih melawan kapitalisme global yang semakin menggurita di Indonesia, namun justru yang terjadi sekarang adalah melawan pemerintah sendiri. Jika merunut dari filosofi ini justru akan menjauhkan dari isu gerakan buruh itu sendiri yang melawan gurita kapitalisme global. Lebih lanjut akan menyuburkan terjadinya diskriminasi terhadap buruh itu sendiri dalam meraih kesejahteraan. Apalagi kondisi ketenagakerjaan saat ini masih diselimuti tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulan Februari 2019 berjumlah 5,01 persen atau 7,01 juta orang.

Kemudian di sisi lain perspektif negatif terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang memiliki status legal justru akan berpengaruh terhadap investasi asing. Dalam kondisi global seperti sekarang ini investasi masuk merupakan salah satu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Tidak ada bangsa satupun yang mampu bertahan tanpa adanya investasi yang masuk.

Selanjutnya efek paling nyata masuknya investasi adalah menjawab problem Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pengangguran yang sampai saat ini masih menghantui kondisi ketenagakerjaan kita. Sehingga diharapkan akan mampu menjadi pengungkit dalam meningkatkan industri manufaktur. Masuknya investasi harapannya akan berdampak positif terhadap nasionalisme jika dibarengi dengan kebijakan menimalisir masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) secara ilegal. Hal ini terjadi akan mengurangi kemiskinan dan mengurangi tenaga kerja kita untuk bermigrasi ke luar negeri.

Permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) ini diperlukan berbagai langkah solutif bukan kritik yang tidak membangun apalagi kritik agitatif yang justru menimbulkan polemik. Serikat buruh harus aktif dan mengawal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait membuat perencanaan kerja yang detail, akurat dan update data mengenai kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian diketahui dalam kurun waktu tertentu diperlukan berapa jumlah tenaga kerja yang terserap, jenis lapangan pekerjaan, jenis kualifikasi pendidikan dan sekaligus jumlah investasi asing yang masuk. Di sisi lain juga dapat diprediksi berapa dampak yang terjadi baik dari sisi ekonomi maupun sosial akibat adanya investasi yang masuk tersebut. Memang dalam hal ini diperlukan effort yang besar dalam merancang dan membuat pedoman perencanaan tenaga kerja. Apalagi tantangan adanya kemajuan teknologi informasi ini yang semakin cepat diperlukan berbagai terobosan untuk mengejarnya.

Solusi kedua adalah serikat buruh harus aktif dan memberikan dorongan kepada pengawas ketenagakerjaan agar mampu mengurangi Tenaga Kerja Asing (TKA) illegal. Selain itu masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) memiliki keterampilan sesuai dengan peraturan yang ada.  Kemudian masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terampil sesuai dengan kebutuhan diharapkan mampu mendorong adanya investasi, transfer teknologi serta sikap dalam bekerja.

Transfer teknologi merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh Tenaga Kerja Asing dan harus berjalan sehingga akan mampu berkontribusi dalam peningkatan kualitas buruh Indonesia. Karena dengan meningkatnya kualitas maka buruh semakin memiliki bargaining position yang kuat terhadap pengusaha. Dari sisi roda organisasi serikat buruh diharapkan semakin kuat dengan adanya peningkatan kualitas buruh. Sehingga serikat buruh mampu menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh.   

 

Triyono - Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s
Go to top