Isu-isu kependudukan bukan hanya permasalahan struktur penduduk melainkan juga permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan di negara ini. Sebut saja masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, ketelantaran, disabilitas, perilaku menyimpang pada remaja, gizi buruk pada bayi, korban bencana, korban tindak kekerasan, diskriminasi gender, dan ekploitasi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan baik pada tingkat lokal, regional, hingga global. Bahkan ketika ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,17% di tahun 2018 dan diklaim sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, masalah kemiskinan, kekerasan, gizi buruk, ketimpangan dan masalah sosial lainnya tetap saja ada, hal ini membuktikan bahwa masalah sosial tidak hanya mampu diselesaikan dengan kebijakan ekonomi semata, namun juga perlu adanya kebijakan-kebijakan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kesejahteraan sosial diartikan sebagai keberfungsian sosial untuk semua individu atau komunitas baik yang kaya maupun miskin (Zastrow, 2010), ketika institusi sosial di masyarakat seperti keluarga atau instisusi ekonomi lainnya gagal dalam memberikan kebutuhan dasar untuk individu atau komunitas tertentu, maka layanan sosial menjadi sangat dibutuhkan bagi masyarakat dan disinilah fungsi dari kebijakan kesehateraan sosial. Pilihan dalam memberikan kebijakan kesejahteraan sosial suatu negara sangat bervariatif, ada negara yang mengalokasikan dana besar untuk program-program kesejahteraan rakyat seperti di negara Scandinavia, namun juga ada yang menyerahkan program-program kesejahteraan rakyat kepada swasta atau menyerahkannya ke pasar. Pilihan-pilihan kebijakan ini tidak terlepas dari filosofi yang dianut negara tersebut, karena paradigma pembangunan mempengaruhi paradigma Kesejahteraan  sosial suatu negara (Adi, 2018). Fitzpatrick (2005) membagi paradigma pembangunan dalam tiga bentuk yaitu liberal, demokrasi sosial, dan radikalisme baru.

Aliran liberal/free market merupakan salah satu aliran konservatif modern yang menekankan pada kesejahteraan lebih baik diserahkan kepada individu-individu tertentu yang memiliki kapital dibandingkan dengan memberikan peran yang besar kepada negara. Kapitalisme dianggap sebagai cara yang lebih efisien dalam memberikan kesejahteraan melalui kegiatan amal individu ataupun swasta dibandingkan dengan peran negara. Dalam pandangan ini, individu dianggap lebih mungkin untuk menciptakan kemakmuran jika mereka bertindak dengan maksud untuk kebaikan orang lain daripada hanya hanya berfokus pada dirinya sendiri (Gauthier, 1986). Selain itu, Komunitas yang diorganisasi menurut prinsip kepentingan pribadi akan menghasilkan keuntungan yang besar dan selaras dengan preferensi dalam masyarakat. Di dalam buku kesejahteraan sosial yang tulis Adi (2018), model aliran ini mirip dengan istilah paradigma kesejahteraan residual yang dikutip dari Dolgoff dan Feldstein (2000). Paradigma residual menganut sistem kesejahteraan sosial yang minimalis, artinya sistem kesejahteraan sosial baru yang diselenggarakan oleh negara akan difungsikan jika sistem-sistem lain di dalam pasar gagal memenuhi kebutuhan individu. Kritik terhadap model aliran liberal ini adalah terjadinya ketimpangan yang tinggi. Jika layanan sosial diserahkan ke pasar, maka hanya individu yang kaya saja yang mampu membayar untuk mendapatkan layanan yang baik, sementara yang miskin tidak mendapatkan layanan sosial dengan baik.

Paradigma pembangunan lainnya adalah demokrasi sosial, yang merupakan aliran bagi kaum kiri, dalam model pembangunan ini menekankan pada basis kolektivism, pasar dapat berperan dalam memberikan layanan sosial tetapi negara tetap memiliki kontrol yang besar dalam kebijakan kesejahteraan sosial.  Keuntungan dari model ini adalah distribusi kesejahteraan yang lebih merata karena negara berperan besar dalam memberikan layananan sosial, redistribusi dilakukan dengan menaikkan pajak untuk membiayai welfare cost yang harus ditanggung oleh negara, struktur pembiayaan dalam keuangan negara akan lebih besar dialokasikan untuk welfare cost dibandingkan untuk investasi atau pembangunan. Dalam perkembangannya ada pergeseran dalam kebijakan demokrasi sosial, yang selanjutnya digantikan dengan demokrasi sosial baru pada tahun 1990an, demokrasi sosial baru banyak dipengaruhi oleh pemikiran Gidden, posisi yang diambil oleh aliran demokrasi sosial baru adalah developmentalism, atau kesejahteraan sosial bukan hanya dengan memberikan layanan sosial oleh negara kepada masyarakatnya, tetapi juga perlu adanya investasi sumber daya manusia yang tujuannya untuk menciptakan kemandirian bagi warga negara dalam mencapai kesejahteraannya.

Aliran lainnya yang lebih ektrim pada kaum kiri adalah pemahaman radikalisme baru yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Marx. Dalam pandangan radikalisme baru, menginginkan perubahan struktur yang mendasar, dengan mengubah tatanan Lembaga yang sudah mapan. Pokok pemikiran yang diangkat setuju dengan persamaan dan sistem yang egaliter. Tidak setuju dengan adanya kelas-kelas di masyarakat. Kelas hanya akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan karena hanya kelompok tertentu saja yang menguasai modal atau asset produksi. Dan Kebebasan individu dibatasi dan setuju dengan kolektivitas sumber daya untuk kepentingan bersama. Peran individu sangat dibatasi, kolektivitas masyarakat diutamakan. Sementara negara sangat mendominasi dalam mengontrol semua aspek khususnya pasar dan ekonomi, dalam hal ini peran Swasta Sangat minim dan dibatasi oleh negara. Pemikiran radikalisme baru menganggap bahwa kesejahteraan adalah hak bagi setiap orang.

Dari berbagai aliran diatas, dimanakah posisi Indonesia dalam menyelenggarakan kebijakan kesejahteraan sosial? Kondisi politik tentu sangat mempengaruhi kebijakan ini, namun sedikit analisis yang bisa kita lihat melalui pertanyaan sederhana ini,  siapakah pemberi layanan sosial di negara ini, sebagai contoh jaminan sosial, Apakah negara memiliki kontrol yang besar dalam memberikan jaminan sosial? Jawaban pertanyaan nomor satu tentu negara berperan melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, yang mana negara juga mengalokasikan anggaran dan membentuk institusi untuk mengurus dan mengontrol program tersebut. Apakah swasta masih berperan? Ya, Beberapa layanan sosial khususnya asuransi kesehatan masih banyak dilakukan oleh swasta dan masyarakat kelas menengah justru lebih banyak memanfaatkan asuransi keswhatan swasta dengan alasan kemudahan dan layanan yang lebih baik, bahkan dalam pemberian layanan kesehatan, BPJS tidak hanya melibatkan rumah sakit milik pemerintah tetapi juga melibatkan peran rumah sakit swasta. Program-program kesejahteraan lainnya seperti Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Penanggulangan stunting, dan Pemulihan bagi korban Bencana dan kekerasan lebih banyak dilakukan oleh negara melalui kementerian. Dari gambaran sederhana tersebut, penulis melihat bahwa model pembangunan Indonesia meskipun didasari pada model pembangunan Pancasila, tetapi model demokrasi sosial baru sepertinya menggambarkan model pembangunan kesejahteraan sosial yang dianut negara ini. Selain negara juga memberikan layanan sosial tetapi peningkatan investasi manusia juga sepertinya menjadi fokus pembangunan pada pemerintahan saat ini.

Ditulis oleh Vanda Ningrum, Peneliti di P2 Kependudukan LIPI

____________________________

Referensi:

Adi, I.R. 2018. Kesejahteraan Sosial; Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan. Rajawali Press: Depok. (Bab 8)

Fitzpatrick, T. 2005. New Theories of Welfare. Palgrave macmillan: New York.

Zastrow, C. 2010. Introduction to Social work and Social Welfare: Empowering People, 10th Edition. Brook/Cole: USA.

Go to top