Hilirisasi Pertanian Tersandera PPN

Oleh: Ngadi*

 

Daya saing produk primer pertanian, perkebunan dan kehutanan saat ini sedang berada dititik nadir sebagai dampak dari pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Kendala ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah  yang terus berusaha menggenjot pembangunan melalui berbagai  paket kebijakan ekonomi.

Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, daya saing produk primer pertanian dikhawatirkan semakin memburuk  yang berdampak semakin tingginya kemiskinan petani. Selain itu hilirisasi produk pertanian semakin tidak dapat berkembang.

Sebagian ahli memang ada yang merespons negatif  dengan mengatakan pemberlakuan PPN 10 persen tidak berpengaruh besar pada petani dan pengusaha karena  para pengusaha di Indonesia umumnya tidak taat pajak.

Namun serangkaian diskusi dengan kalangan pengusaha dan petani menunjukkan bahwa kebijakan PPN sangat memberatkan pengusaha dan berimplikasi pada kesejahteraan petani.  Secara nyata PPN telah menurunkan  produksi dan daya saing sektor pertanian.

Protes terhadap pemberlakukan PPN produk primer pertanian sebenarnya telah lama dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk media, namun belum juga berhasil sehingga belum masuk dalam paket kebijakan pemerintah.

Tarik Ulur PPN Pertanian

Tarik ulur pemberlakukan PPN 10 persen telah terjadi sejak tahun 2001. Sebelum tahun 2001 PPN 10 persen tidak diberlakukan pada produk primer pertanian. Pemerintah baru memberlakukan PPN 10 persen pada produk primer pertanian sejak tahun 2001 melalui PP  No 12  tahun 2001.

Pemberlakukan PPN berdampak nyata pada menurunnya pendapatan petani dan melemahnya daya saing industri pengolahan di Indonesia. Oleh sebab itu, berbagai asosiasi berjuang agar PPN tersebut tidak diberlakukan.

Perjuangan panjang dari kalangan asosiasi produk primer pertanian akhirnya membuahkan hasil.  Tahun 2007  PPN produk primer  pertanian dihapus dengan dikeluarkannya  PP No 31 tahun 2007.

Penghapusan PPN produk primer pertanian menyebabkan usaha sektor pertanian dan industri pengolahan mulai bisa bernafas yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan  petani dan membaiknya iklim usaha di Industri pengolahan.

Akan tetapi tahun 2010,  geliat usaha sektor pertanian dan produk turunannya mulai terganggu karena para pengusaha sawit mengajukan gugatan ke MA untuk memberlakukan kembali PPN 10 persen.

Para pengusaha sawit  memiliki kepentingan karena PPN tersebut dapat digunakan sebagai jaminan bank. Walaupun pada dasarnya usulan inipun ditentang oleh para petani sawit karena akan menurunkan pendapatan mereka.

Tahun 2010, usulan para pengusaha sawit tersebut ditolak oleh MA. Meskipun demikian, usulan para  pengusaha sawit akhirnya dikabulkan pada tahun 2013 dengan penerbitan keputusan MA No 70 Tahun 2013  yang berlaku sejak 22 Juli 2014.

Sangat disayangkan karena pemberlakukan PPN tersebut tidak hanya untuk produk kelapa sawit. PPN meluas ke produk primer lain sebagaimana disebut dalam PP No 12 tahun 2001.

Inilah awal petaka bagi para petani dan pengusaha industri pengolahan berbahan produk primer pertanian seperti kopi, coklat, karet,  dan  kertas. Petani dan pengusaha di luar produk kelapa sawit menjerit.

Dampak PPN 10 persen

PPN 10 persen produk primer pertanian menjadi petaka bagi sektor pertanian karena telah menurunkan pendapatan petani, pedagang dan pengusaha sektor pertanian.

sebenarnya PPN ini tidak berpengaruh secara langsung pada petani karena petani yang omsetnya kurang dari 4,8 milyar rupiah/ tahun tidak diwajibkan sebagai PKP atau pemungut PPN.

Tetapi dalam prakteknya para pedagang tidak akan mau merugi sehingga mereka pasti akan menekan harga beli di tingkat petani untuk membayar PPN 10 persen.

Harga jual produk primer pertanian ditingkat petani pada akhirnya menjadi tidak layak sehingga banyak petani yang merugi. Inilah  awal petaka bagi petani sebagai dampak kebijakan yang  tidak berdasar kajian terlebih dahulu.

Petaka bagi pedagang terjadi karena mereka yang beromzet 4,8 milyar rupiah/tahun berkewajiban membayar PPN 10 persen. Batasan nilai omzet tersebut tidak begitu besar bagi pedagang sehingga banyak pedagang yang akan terkena kewajiban PPN 10 persen.

Dampak yang muncul adalah pedagang akan membebankan biaya PPN dengan menekan harga ditingkat petani. Selain itu, pedagang cenderung memilih untuk mengekspor  produk primer pertanian agar terhindar dari kewajiban PPN 10 persen.

Dampak yang muncul adalah adanya kelangkaan bahan baku industri pengolahan di dalam negeri yang akhirnya menghambat hilirisasi produk pertanian. Industri hilir produk primer pertanian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena kekurangan ketersediaan bahan baku.

Bagi dunia industri pengolahan,  PPN 10 persen sebenarnya tidak memberikan dampak terhadap biaya produksi karena PPN dapat dikreditkan atau direstitusikan.  Yang menjadi masalah adalah industri pengolahan harus menyediakan modal kerja 10 persen lebih besar dari modal kerja tanpa ada PPN.

Tambahan modal kerja akan meningkatkan biaya bunga karena umumnya modal kerja perusahaan berasal dari pinjaman bank. Padahal cost of money bank di Indonesia terkenal paling tinggi yang mencapai 12-14 persen, sementara negara lain hanya sebesar 3 persen/tahun. Dengan demikian, tanpa PPN 10 persen saja daya dukung industri hilir di Indonesia masih lemah.

Harus diubah

Kentalnya kepentingan pengusaha sawit dalam pemberlakuan PPN 10 persen tampak sangat nyata. Oleh sebab itu, sudah semestinya pemerintah meninjau ulang kebijakan yang tidak berpihak pada petani dan pengusaha tersebut.

Jika tidak dicabut ataupun direfisi, kebijakan PPN 10 persen produk primer pertanian akan menjadi batu sandungan yang membenani petani dan pengusaha. Pemerintah dapat merevisi putusan MA  agar PPN 10 persen hanya berlaku untuk komoditas kelapa sawit saja dan tidak berlaku untuk produk primer pertanian yang lain.

Solusi lain pemerintah dapat mengeluarkan PP baru yang mengatur agar PPN 10 persen hanya berlaku untuk komoditas primer yang diproduksi oleh badan usaha, sementara komoditas yang diproduksi petani dibebaskan dari PPN. Dengan cara ini petani akan terselamatkan dan pengusaha yang menghasilkan produk primer pertanian tetap dapat menggunakan PPN untuk kredit perbankan.

Pemerintah juga dapat merevisi PP No.31 tahun 2007 dari semula dibebaskan dari PPN menjadi dikenakan PPN dengan tarif  0% untuk barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

 

 

*) Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Terpopuler

PPK LIPI on Twitter

Go to top