Tarik Ulur Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan

Oleh: Triyono*

 

            Demo buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 beberapa waktu yang lalu kiranya pantas untuk dicermati. Hal ini dikarenakan demo tersebut telah mewarnai dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi konsern Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk merevisi UU No. 13 tahun 2003, walaupun  saat ini banyak pihak yang menentang revisi UU Ketenagakerjaan tersebut. Bahkan hingga pergantian pemerintahan saat inipun revisi undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih menjadi polemik antara serikat buruh, pengusaha dan pemerintah.

            Dalam perkembangan terakhir Meskipun Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 telah review oleh lima universitas dan LIPI namun hingga saat ini belum menghasilkan suatu kebijakan untuk merevisi total undang-undang tersebut. Padahal dalam perjalanannya 14 tahun terakhir, UU No.13 Tahun 2003 ini telah tidak layak sebagai referensi ketenagakerjaan.

Ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sudah tidak cukup menjadi referensi dalam pengaturan ketenagakerjaan kita. Pertama karena undang-undang tersebut telah banyak yang berubah. Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 Bulan Februari menyatakan bahwa telah ada 22 permohonan   yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review dengan hasil sebagai berikut: 21 sudah diputus dengan rincian 7 permohonan dikabulkan dan 14 permohonan ditolak dan 1 permohonan diajukan.

            Dari beberapa permasalahan pokok tersebut dan menjadi isu yang sensitif dalam judicial review adalah masalah outsourcing. Outsourcing berawal dari Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 264/Kp/1989 tentang peraturan pekerja sub-kontrak khususnya di kawasan berikat. Kawasan berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan produksi dengan tujuan eksport. Kemudian dalam masalah outsourcing diformalkan dengan keluarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Menurut buruh yang dipersoalkan sekarang adalah masalah substansi, adanya perbedaan penafsiran antara buruh dan pengusaha. Menurut buruh ada tiga permasalahan pokok yang dipersoalkan antara lain upah rendah, jam kerja dan perjanjian kerja.

            Outsourcing diatur dalam pasal 64-66 dalam, Undang-Undang No.13, Tahun 2003 yang menyatakan bahwa, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.  Dalam pasal 65 juga diatur syarat perjanjian outsourcing serta pekerjaan yang dapat di outsourcingkan.

Tarik ulur antar pemangku kepentingan dalam hal buruh, pengusaha dan pemerintah sangat mempengaruhi perjalanan undang-undang ini. Buruh sebagai salah satu pihak yang merasakan terbitnya undang-undang ini yang sangat keras menolak adanya outsourcing. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan melakukan demonstrasi untuk menghapus outsourcing. Namun dalam kenyataannya hingga saaat ini masih tetap menolak adanya revisi undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Hal inilah ambiguitas posisi serikat buruh. disisi lain ingin dihapus outsourcing namun menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Padahal revisi ini merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan yang ada.

Kemudian isu yang lain adalah mengenai pesangon. Hal ini juga karena berkaiatan dengan hak pesangon. Ketakutan akan berkurangnya jumlah pesangon juga menjadi indikasi alasan penolakan serikat buruh untuk melakukan revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Adanya ketidaksepahaman ini harus dicarikan jalan keluar. Karena bagaimanapun undang-undang ketenagakerjaan saat ini sudah tidak relevan lagi sebagai dasar sistem ketenagakerjaan. Pihak pengusaha dan pemerintah sudah menyatakan persetujuannya. Tinggal menunggu kapan buruh menyatakan kesanggupan untuk merevisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika dilakukan revisi seyogyanya akan mampu mengakomodir berbagai kepentingan yang ada baik dari kalangan serikat buruh, pengusaha maupun pemerintah sebagai pihak regulator sekaligus pengawas.

 

*) Penulis adalah Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

PPK LIPI on Twitter

Go to top