Revolusi industri yang mendorong segala bentuk kegiatan menjadi semakin terdigital telah memasuki semua aspek kehidupan termasuk pertanian. Digitalisasi yang sering kita dengar di dunia pertanian adalah munculnya platform-platform yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen secara daring. Digitalisasi ini dianggap dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lebih fleksibel tanpa hambatan waktu dan ruang serta meningkatkan otonomi pekerja (Burrow, Sharan & Byhovskaya, 2016). Namun, dibalik efisiensi waktu dan ruang, ada dua pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan, pertama apakah paltform digital di pertanian mampu mempertahankan kapital sosial yang selama ini menjadi ciri khas dari masyarakat pertanian? Kedua, bagaimana petani bisa menggunakan teknologi digital ini?

Interaksi yang terjadi di dalam dunia digital dimulai dengan kapital sosial yang ada di dalam dunia nyata (offline), baik dari kapital sosial di tingkat petani maupun kapital sosial pada konsumen. Woolcock & Narayan (2000) mendefinisikan kapital sosial “refers to the norms and networks that enable people to act collectively”. Berdasarkan definisi tersebut, kapital sosial di dalam pertanian mengacu pada beberapa aspek. Aspek pertama, yaitu tingkat kepercayaan dan hubungan timbal balik yang terus berulang di dalam kelompok tani, semakin tinggi tingkat kepercayaan di antara kelompok tani maka akan memberikan keuntungan pada kegiatan usaha tani, mulai dari pembibitan bersama, gotong royong mengelola lahan yang gotong royong, pembasmian hama secara bersama, serta saling membantu pada saat panen.

Aspek kedua yang terlihat dalam konsep kapital sosial Woolcoks & Narayan (2000) adalah adanya dimensi kapital sosial yang berbeda di dalam suatu kelompok. Secara umum, kondisi kelompok tani di tingkat pedesaan saat ini kapasitasnya masih sangat lemah terutama dalam mengakses kegiatan usaha bagi para petani untuk mencari pasar yang menguntungkan, ikatan sosial (bonding) yang ada di dalam kelompok tani terbentuk karena sistem produksi pertanian skala kecil membutuhkan kerjasama antar petani yang kuat. Setelah kerjasama sesama petani dalam hal produksi terbentuk, petani membutuhkan jaringan ke luar (bridging) untuk memberikan akses pasar dalam menjual hasil panen.

Aspek ketiga, yang bisa menjelaskan terbentuknya kapital sosial yang baik di dalam masyarakat adalah struktur negara yang memberikan kebebasan bagi petani untuk bertindak secara kolektif melalui kelompok tani. Program-program pelatihan dan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian dilakukan melalui kelompok tani, begitu juga dengan usulan proposal yang diajukan oleh petani kepada pemerintah selalu atas nama kelompok tani.

Beberapa platform pertanian seperti regopantes.com memberikan fasilitas kepada petani, bagi mereka yang terdaftar sebagai petani dan memiliki kelompok tani. Kartu tani itu sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah dengan syarat bahwa petani tersebut adalah anggota kelompok tani yang terdaftar di pemerintah (GAPOKTAN). Platform ini dapat dipandang sebagai bridging untuk petani dalam menjual produknya langsung ke konsumen tanpa melalui tengkulak ataupun pedagang perantara di pasar. Dengan demikian petani bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pada pasar konvensional dan konsumen bisa mendapatkan hasil panen segar dan harga yang lebih murah daripada di pasar.

Di tingkat konsumen, Woolcocks (2000) menjelaskan bahwa kapital sosial merujuk pada “who you know”. Interaksi sosial antara konsumen secara terus menerus akan menimbulkan adanya kepercayaan, ketika satu konsumen merekomendasikan suatu produk memuaskan, maka teman, keluarga, atau kerabat lainnya percaya bahwa referensi itu patut dicoba. Dengan kata lain, konsumen yang puas dengan produk hasil petani A akan merekomendasikan kepada kelompok sosialnya untuk membeli produk dari petani A. Paltform digital setidaknya mampu memberikan fasilitas ini.

Dalam institutional view di dalam Woolcocks & Narayan (2000), adanya jaringan komunitas masyarakat sipil seperti kelompok tani merupakan produk dari lingkungan politik, hukum, dan kelembagaan. Kapital sosial dalam hal ini dipandang sebagai variabel dependen. Kelompok tani yang memiliki kapasitas sosial untuk melakukan tindakan kolektif tergantung pada kualitas Lembaga formal atau pemerintah dimana kelompok tani tersebut tinggal. Dari penjelasan institutional view tersebut, kemudian  dijelaskan mengenai bagaimana membuat petani dapat berpartisipasi dalam teknologi digital untuk melakukan transaksi. Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi (Kemkominfo) memiliki program “petani go online” yang mana program tersebut ditujukan untuk memberikan literasi digital kepada petani. Pendampingan untuk proses transfer pengetahuan ke petani dilakukan oleh penyuluh pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong kepala desa untuk aktif dalam memfasilitasi pelatihan bagi masyarakat desa agar mengerti dan terampil menggunakan teknologi digital serta mampu membuat konten digital. Dari aspek infrastruktur, pembangunan BTS ke desa-desa juga menjadi program pemerintah melalui Kemkominfo maupun kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) oleh perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi target seluruh wilayah Indonesia terakses oleh sinyal komunikasi pada 2020. Usaha melibatkan pemuda di pertanian juga dilakukan dengan program-program regenerasi petani yang menyasar pada pemuda. Kementerian Pertanian mengeluarkan program pemuda kembali ke desa, yang diharapkan dapat mendampingi petani dan menumbuhkan jiwa wirausaha pertanian di desa, lewat anak muda juga, diharapkan pemanfaatan teknologi digital untuk memasarkan dan menjual hasil petani menjadi lebih terbuka lebar.

 

Ditulis oleh Vanda Ningrum, Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Burrow, S. & Byhovskaya, A. (2016). Assesing The Social Dimension of The Digital Economy. In Transformations in Technology, Transformations in Work (pp. 183–204). JustJob Network Inc.

Woolcock, M. & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications foro Development Theory, Research, and Policy. The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2 ( pp. 225–49).

powered by social2s
Go to top