Perkembangan Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia

Oleh: Lengga Pradipta*

 

Pada era sebelum kemerdekaan[1], sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang mengatur tentang perikanan dan kelautan, namun puncak terbentuknya kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan adalah pasca disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) No. 82 Tahun 1982 atau yang lebih dikenal dengan UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982, yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Desember 1985 melalui UU No.17 Tahun 1985. Setahun setelah konvensi tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dua tahun setelah itu, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Selanjutnya, dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Sebelum UNCLOS sudah ada pengaturan Perikanan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Dasar Peraturan Agraria yakni dalam pasal 47 ayat 2 menyinggung soal hak dalam pemeliharaan dan penangkapan ikan. Namun Undang Undang ini sangat jarang digunakan sebagai konsideran dasar pembentukan kebijakan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan. Sejak konvensi UNCLOS ini bisa dikatakan kebijakan di sektor perikanan dan kelautan mulai banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi, sektor perikanan dan kelautan pada waktu itu masih belum menjadi primadona. Padahal kita tahu bahwa secara ekologis, laut memiliki berbagai potensi sumber daya baik energi, mineral dan keanekaragaman hayati lainnya yang juga dalam pengelolaannya dilakukan oleh berbagai instansi. Tentu hal ini dapat memunculkan berbagai macam kebijakan baru tentang kelautan[2].

Dalam menganalisis kebijakan[3], terkait pengelolaan kelautan dan perikanan, maka terlebih dahulu harus melakukan analisa awal terhadap kebijakan yang ada di level nasional. Selanjutnya akan dibahas secara mendalam tentang kebijakan di level regional atau daerah. Dalam hal pengelolaan Kelautan dan Perikanan, sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan, diantaranya:

  1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan;
  3. Undang-undang No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
  4. Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;
  5. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  6. Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
  7. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; (Revisi UU No.9 Tahun 1985 Tentang Perikanan)
  8. Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

Banyaknya peraturan yang ada di tingkat pemerintah pusat ini terkadang tidak sinkron dengan keadaan yang ada pada pemerintah daerah. Terlalu masivnya permasalahan dan konflik kepentingan di daerah membuat banyak daerah yang mandul dan tidak produktif dalam melahirkan produk hukum atau kebijakan terkait dengan pengelolaan kelautan dan perikanan.

PRINSIP ICZM (INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT)

               Integrated Coastal Zone Management (ICZM) atau yang lebih dikenal dengan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan sebuah wawasan baru dengan cakupan yang luas, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah cabang ilmu baru bagi masyarakat dunia. Pengelolaan pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara melakukan penilaian menyeluruh (comphrehensive assessment) tentang kawasan pesisir serta sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang terdapat didalamnya, menentukan tujuan dan sasaran pemanfaatan, dan kemudian merencanakan dan mengelola segenap kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses pengelolaannya harus dilakukan secara kontinyu dan dinamis dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dimana aspirasi masyarakat pengguna kawasan pesisir harus turut didalamnya serta konflik kepentingan dan konflik pemanfaatan kawasan pesisir dan lautan yang tersedia[4].

               Prinsip ini diharapkan mampu mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor perncanaan pembangunan dalam kaitannya denganpengelolaan wilayah pesisir dan lautan. Perencanaan terpadu lebih merupakan upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan dengan mengharmoniskan dan mengoptimalkan berbagai kepentingan untuk memelihara lingkungan, keterlibatan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Indonesia memiliki karakteristik pesisir yang berbeda-beda menurut kondisi geografis dan kependudukan[5]. Oleh karena itu, tujuan dan keadaan lokal juga berbeda sehingga setiap rencana akan memerlukan perlakuan yang berbeda. Prinsip ICZM ini sangat berfokus kepada karakteristik setiap daerah pesisir yang berbeda-beda. Jika pemerintah daerah mau menerapkan prinsip ICZM ini, tentu akan lebih banyak potensi yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Bukan hanya tentang daerah pesisir semata, namun juga potensi perikanan. Karena prinsip ini sangat mempertimbangkan aspek-aspek seperti kebijakan pemerintah, pola sosial-ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan atau ekologis.

KESIMPULAN

Banyaknya peraturan yang ada di tingkat pemerintah pusat mengenai pengelolaan kelautan dan perikanan terkadang tidak sinkron dengan keadaan yang ada di daerah. Banyak permasalahan di daerah yang belum sepenuhnya diketahui oleh pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang lebih spesifik, yang harus dibuat sendiri oleh daerah agar daerah semakin mengetahui potensi kelautan dan perikanan di daerahnya. Selain itu, bisa dilihat bahwa masih banyak peraturan daerah yang bias proyek dan belum diatur dalam bentuk yang holistic dan masih bersifat ego-sektoral tanpa mempertimbangkan keberadaan stakeholders lain.

Dalam kebijakan atau peraturan di lingkup daerah belum disebutkan pentingnya prinsip Integrated Coastal Zone Management (ICZM), padahal kita tahu bahwa prinsip ini adalah sebuah prinsip komprehensif yang tidak saja memfokuskan pada masalah sumber daya kelautan, namun juga lingkungannya, dan siapa penerima manfaat dari sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Lebih jauh prinsip ini juga menitikberatkan pada optimalisasi sumber daya dan keberlanjutan (sustainable).

 

*) Peneliti Bidang Ekologi Manusia di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI


[1] Terdapat kebijakan pada jaman kolonial disektor perikanan yakni . Ordonnantie tanggal 29 April 1916 (staatsblad 1916-157) memuat larangan untuk mencari mutiara, undang-undang Ordonannatie tanggal 29 April 1927 (staasblad 1927-144) memuat larangan mencari ikan pada umumnya (Wirjono

Prodjodikoro, 1991, hal, 42)

[2] Dokumen Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, WWF Indonesia dan Wetlands International Program, hal. 13. Diunduh pada tanggal 27 November 2014.

[3] Kerangka yang digunakan dalam menganalisis dan untuk memahami apa sesungguhnya kebijakan publik adalah dengan melihat kebijakan tersebut sebagai suatu sistem hukum (system of law) yang terdiri dari, a) isi hukum (content of law ) yakni uraian atau penjabaran dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan dan keputusan pemerintah, b)Tata-laksana hukum (structure of law), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku. c) Budaya hukum (culture of law), yakni persepsi, pemahaman, sikap penerimaan, praktekpraktek pelaksanaan, penafsiran terhadap dua aspek isi dan tata laksana hukum. Dalam pengertian ini termasuk tanggapan masyarakat luas terhadap isi dan tata-laksana hukum tersebut. (Roem Topatimasang, 2000).

[4] Berdasarkan jurnal pada laman http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm diunduh tanggal 25 November 2014.

[5]Soetardjo Djojobroto, Kebijaksanaan dalam Pembangunan Pulau Kecil di Indonesia, 1998. Dapat dilihat juga di laman http://www.sidik.litbang.kkp.go.id/index.php/searchkatalog/byId/22680   

powered by social2s
Go to top