Pengembangan Kota Kecil melalui Konsep Hirarki Kota Guna Menahan Laju Migrasi Penduduk ke Kota Besar

Luh Kitty Katherina*

 

Pembangunan perkotaan di Indonesia yang cenderung sangat urban bias mengakibatkan akumulasi modal, aglomerasi ekonomi, tenaga kerja professional dan lainnya terkonsentrasi di kota besar. Hal ini mengakibatkan urbanisasi semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Saat ini penduduk yang tinggal perkotaan sudah mencapai angka 50% dari seluruh penduduk di Indonesia dan diperkirakan akan terus meningkat. Terkonsentrasinya beragam aktivitas pada kota-kota besar mengakibatkan konsentrasi fasilitas-fasilitas pelayanan sosial masyarakat juga terkonsentrasi pada kota-kota besar, seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan terutama pendidikan tinggi, serta fasilitas-fasilitas pelayanan lainnya, sehingga bagi masyarakat yang tidak tinggal di kawasan perkotaan besar kesulitan dalam memenfaatkan fasilitas tersebut. Untuk itu perlu dibangun pusat-pusat pelayanan lain yang mampu melayani seluruh masyarakat luas.

Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan pembangunan tidak bisa dilakukan pada semua tempat sama rata, namun tentunya tidak mengurangi pemenuhan kebutuhan dasar seluruh masyarakat. Untuk itu, ditentukan pusat-pusat pelayanan dimana di dalamnya terdapat kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam hal ini fasilitas sosial. Sehingga dalam kondisi biasa, masyarakat dapat ke fasilitas terdekat untuk mendapatkan pelayanan, tidak perlu ke kota besar.

Kota kecil memiliki peranan yang strategis dalam konteks pengembangan wilayah. Teori mengenai pusat-pusat pelayanan mendasari peran yang diemban oleh kota-kota kecil di Indonesia. Peranan kota kecil sangat erat kaitannya dengan konsep growth pole dan teori tempat pusat Christaller. Selain sebagai pusat administrasi, kota kecil merupakan pusat koleksi dan distribusi produk kawasan pedesaan khususnya komoditas pertanian untuk kemudian disalurkan ke daerah lain. Secara umum peranan kota kecil dalam pengembangan daerah perdesaan pada tiga peranan pokok yaitu sebagai pusat perdagangan, pusat penyerapan tenaga kerja dan sebagai pusat pelayanan(Bajracharya: 2000, Mathur: 1982). Sedangkan dalam konteks sistem perkotaan, peranan kota lebih dilihat dari segi skala pelayanan masing-masing kota. Kota kecil dapat berkembang sebagai pusat pelayanan regional sedangkan lainnya merupakan pusat pelayanan lokal.

Pada prakteknya, teori pusat-pusat pelayanan tersebut diejawantahkan ke dalam rencana struktur tata ruang wilayah berupa hirarki kora. Kota-kota pada suatu wilayah tertentu disusun dalam suatu system kota yang berhirarki. Hirarki system kota tentunya juga diikuti dengan hirarki fasilitas, khususnya fasilitas sosial. Kriteria pemilihan wilayah yang dijadikan pusat-pusat pelayanan sesuai dengan kesiapan dari wilayah tersebut. Hirarki kota teratas adalah PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berperan untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa propinsi. Selanjutnya, turun ke kota yang lebih kecil sebagai pusat pelayanan yang lebih sempit, yaitu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). PKW berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten; serta terakhir PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang berfungsi melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Melalui pengembangan konsep hirarki kota ini diharapkan pusat-pusat kegiatan local mampu memainkan perannya, terutama di dalam penyediaan fasilitas pelayanan bagi masyrakat desa, sehingga tidak perlu ke kota yang lebih besar lagi. Perwujudan fungsi dari kota kecil tersebut secara tidak langsung diharapkan mampu mengurangi laju migrasi dari kota kecil atau daerah pedesaan ke kota besar, serta mengurangi ketimpangan wilayah.

Namun pada kenyataannya, pusat-pusat kegiatan lokal atau dalam hal ini berupa kota kecil, tidak pernah mampu dalam menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang memadai, sehingga arus perpindahan penduduk untuk meninggalkan desa atau kota kecil yang telah direncanakan tidak dapat ditahan. Kota besar semakin membesar melewati skala ekonominya sehingga memberikan eksternalitas negative bagi wilayah sekitarnya, seperti polusi, kemacetan, perubahan fungsi daerah reklamasi, dan lain-lain. Belum terwujudnya pembangunan kota yang hirarkis, mengakibatkan ketrekaitan antar kota-kota dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis.

 

*Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

PPK LIPI on Twitter

Go to top