Jakarta, Kampung, dan Penggusuran

Rusli Cahyadi*

 

Penggusuran perkampungan Bukit Duri tampaknya hanya dilihat oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai satu diantara 325 lokasi yang akan digusur pada tahun 2016, setelah tahun sebelumnya 113 titik dijadikan target. Kampung dan kampung kumuh hanya dilihat sebagai angka dan paling tinggi sebagai gejala fisik-spasial yang tidak sesuai dengan ideal pemerintah. Manusia dan sejarahnya, serta kehidupan sosial dan budaya yang terbangun didalamnya belum dilihat sebagai proses dan fakta yang bermakna.

Kampung sebagai masalah kota

Pengggusuran kampung telah dan tampaknya akan tetap menjadi pilihan pemerintah Jakarta dimasa yang akan datang (lihat Kompas, Jakarta Membangun, Jakarta Menggusur) untuk membangun kota ideal. Kampung-kampung digusur karena alasan-alasan estetika hingga ketidaksesuaian dengan tata ruang.  Kampung, oleh karenanya dianggap sebagai masalah kota.

Jika hendak ditelaah, persoalan kampung kumuh bahkan yang di pinggir kali hanya berkisar pada dua persoalan pokok yaitu legalitas dan kondisi fisik (dari kumuh, tidak sehat hingga penyebab banjir). Dari sudut pandang legalitas, sebagian besar kampung kumuh di Jakarta berdiri di atas daerah hijau atau dibangun di atas tanah negara, meskipun mereka bisa tinggal puluhan tahun dan beranak pinak di tempat tersebut.  Pertanyaan muncul terkait legalitas ini adalah kenapa sulit sekali bagi penduduk kampung kumuh mendapatkan secarik kertas penanda kepemilikan yang sah? Di sini, anggapan kampung sebagai masalah kota mengambil perannya. Tanah-tanah kampung selalu diasumsikan sebagai bermasalah dan tidak ada yang mau menguraikannya. Selama ini penduduk secara individual dipaksa untuk membuktikan kepemilikan mereka. Upaya yang sulit karena sifat dari pembuktian kepemilikan non sertifikat (tradisional) yang bersifat lisan dan kalaupun tercatat tidak ada sistem dokumentasi yang sistematis. Catatan atas kepemilikan tanah tradisional berada di tingkat kelurahan yang sulit untuk dijadikan sebagai dasar bagi penerbitan sertifikat jika dilakukan oleh penduduk secara individual. Pemerintah yang memiliki catatan dan sumber daya lainnya seharusnya memfasilitasi hal ini, namun justru tidak mengambil peran ini secara serius. Meski ada kegiatan sertifikasi (Prona) akan tetapi pemerintah hanya menjadi tukang stempel, setelah semua masalah dibereskan sendiri oleh pemilik (lihat misalnya kriteria obyek Prona).

Kondisi fisik kampung yang tidak teratur, kumuh serta diidentikkan dengan masalah-masalah sosial menjadi dasar  bagi penataan hingga penggusuran. Kampung yang tumbuh secara organik, yang penyediaan sarana dan prasarana (perseorangan maupun umum) berkembang mengikuti kebutuhan, menghasilkan mosaik yang meskipun semrawut akan tetapi fungsional. Akan tetapi pemerintah hanya melihat sisi semrawutnya. Ditambah dengan keberadaan kampung di lokasi yang secara geografis-ekologis dianggap tidak tepat (tidak sesuai tata ruang) maka upaya penataan dan penggusuran semakin dibenarkan.

Kampung sebagai identitas kota

Sudah saatnya keberadaan kampung di kota harus dilihat dalam kerangka yang berbeda. Bukankah sejarah Jakarta adalah sejarah kampung? Apa yang kita lihat sebagai bagian yang modern dan tertata dari Jakarta juga dibangun di atas dan di antara kampung-kampung. Keberadaan kampung, bahkan kampung kumuh ilegal sekalipun harus dilihat dalam kerangka perkembangan kota itu sendiri seperti yang diungkapkan oleh Babar Mumtaz (2001) “just as slums need cities to survive, so do cities need slums to thrive”. Dalam cara pandang semacam ini, kampung dilihat sebagai keniscayaan kehidupan berkota yang dasarnya bisa dengan mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sebagian besar kelas menengah di Jakarta ditopang oleh keberadaan kampung baik yang di tengah kota maupun di pinggiran kota. Sebagian besar warung makanan atau warung tegal (warteg) yang kadang ‘nyempil’ di pinggir jalan menjadi penopang utama makan siang, seperti halnya tukang nasi uduk, bubur ayam, pecel, dan segala jenis penganan pagi penopang awal aktifitas disediakan oleh mereka yang tinggal di kampung-kampung kota. Di pinggiran kota, dimana sebagian besar kelas menengah tinggal, kehidupan merekapun ditopang oleh penduduk kampung. Reparasi aneka alat elektronik hingga perbaikan rumah dilakukan oleh mereka yang tinggal di kampung. Pernahkan kita membayangkan apa yang akan terjadi dengan kehidupan nyaman ala kelas menengah tanpa kehadiran mereka? Keberadaan mereka dan terutama keberadaan kampungnya yang kumuh itulah yang mendukung kehidupan sebagian besar kelas menengah di Jakarta. Tanpa mereka dan kampungnya, tak terbayangkan bagaimana jadinya kehidupan kelas menengah yang hanya makan gaji dan itupun tidak cukup untuk sebulan.

Dua masalah pokok terkait legalitas dan kondisi fisik adalah dua persoalan yang sangat mudah untuk diselesaikan. Bukankah sebagian besar perkantoran, pusat perbelanjaan dan perumahan di utara dan selatan Jakarta berdiri di lahan yang dulunya diperuntukkan untuk daerah terbuka hijau? Pemerintah bisa dengan mudah merubah peruntukan lahan dalam jumlah yang masif hanya dengan mengganti aturan tata ruang (Rukmana, 2015, The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto's New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area). Semudah merubah aturan tata ruang, tentu semudah itu pula merubah aturan terkait legalitas tanah di kampung kumuh. Kalau pemerintah punya kemauan dan punya sumber daya dan teknologi untuk meminimalisir dampak reklamasi ataupun mengurangi banjir di utara Jakarta, tentunya mereka juga punya pengetahuan dan teknologi untuk mengurangi dampak negatif keberadaan kampung di pinggiran kali. Jadi persoalanya sekarang adalah apakah pemerintah mau merubah cara pandangnya terhadap keberadaan kampung di kota. Itu saja!

 

*Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

PPK LIPI on Twitter

Go to top