Pentingnya standard Hunian Sementara untuk menuju build back better

Hari ini, 28 September 2019, tepat satu tahun sudah berlalu bencana gempabumi dan tsunami di Palu yang mengejutkan banyak pihak. Mengejutkan karena, pertama, pola tsunaminya yang berbeda dengan yang kita ketahui dari tsunami di Aceh tahun 2004. Tsunami di Palu terjadi kurang dari lima menit setelah gempa bumi yang berpotensi tsunami yang sangat berbeda dengan yang diketahui banyak pihak. Kedua, kalangan akademisi kembali menyadari kesulitan dalam mengkomunikasikan hasil kajiannya ke dalam kebijakan karena pada dasarnya kajian tentang gempabumi bahkan tsunami di Palu sudah banyak dilakukan. Ketiga, bagi para praktisi yang mengetahui bahwa Kota Palu sebenarnya memiliki rencana kontigensi, tetapi kenapa korban tetap tidak dapat dibendung jumlahnya. Kemudian, segala pertanyaan tersebut sudah dapat diidentifikasi secara ilmiah yang ditunjukkan dari adanya beberapa publikasi di Jurnal Internasional sudah mulai terbit membahas bagaimana tsunami di Palu terjadi. Seiring dengan bertambahnya pengetahuan tentang tsunami, diskusi terkait tentang penanganan pasca mulai banyak mendapatkan perhatian. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan penyediaan Hunian Sementara atau Huntara.

Huntara adalah bangunan tempat tinggal yang dibangun untuk tenggang waktu yang sementara sambil menunggu waktu untuk dapat menempati tempat tinggal permanen yang baru. Huntara ini dibangun dengan kondisi yang seharusnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tenda-tenda pengungsian yang banyak diberikan ketika masa tanggap darurat. Huntara seharusnya hanya dapat ditempati dalam rentang waktu sekitar dua hingga tiga tahun. Oleh karena itu Huntara dibangun dengan ukuran dan jenis material yang juga diperkirakan hanya akan digunakan untuk rentang waktu yang singkat namun tetap dapat memberikan perlindungan bagi penyintas bencana terhadap cuaca setempat. Walaupun waktu yang singkat, pada dasarnya Huntara tetap harus dapat berfungsi sebagai “rumah” bagi penyintas bencana. Rumah yang memberikan rasa aman, nyaman, dan juga sehat bagi penghuninya.

Screenshot_2019-09-28_at_09.52.54.png

Namun, pada kenyataannya, pembangunan Huntara banyak berpotensi menimbulkan risiko baru bagi para penyintas. Setelah menghadapi bencana gempabumi dan tsunami, serta trauma kehilangan keluarga dan kerugian lainnya, banyak penyintas yang harus berjuang kembali dengan tantangan yang muncul terkait dengan potensi bencana sosial di Huntara. Beberapa pemberitaan menyebutkan bahwa banyak muncul kerawanan sosial termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Pemberitaan tersebut tentu saja menimbulkan berbagai keprihatinan karena tidak hanya terkait dengan bentuk kejadian tersebut tetapi para korban adalah para penyintas yang sedang dalam tahap pemulihan untuk dapat memulai lagi kehidupan mereka seperti sebelumnya atau bahkan seharusnya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berbagai kerawanan sosial yang muncul pada dasarnya sudah menjadi salah satu temuan dalam laporan hasil kaji cepat penanganan pascabencana yang dilakukan oleh team peneliti Kedeputian IPSK LIPI pada bulan November-Desember 2018 di Palu dan sekitarnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penanganan pascabencana yang mendahulukan penyelesaian permasalahan fisik dan persoalan sosial ekonomi diletakkan secara terpisah ternyata telah memberikan tekanan tersendiri bagi para penyintas. Sebagian besar penyintas menyebutkan, walaupun mereka seolah tidak berdaya karena kehilangan banyak hal, tetapi mereka tidak dapat hanya diam menunggu bantuan makanan dan juga bahan pokok lainnya. Mereka menginginkan ada sesuatu aktifitas yang dapat mereka lakukan dan mulai perlahan kembali ke kehidupan yang normal.

Memang pada saat tanggap darurat sudah banyak dilakukan program cash for work yaitu kegiatan harian yang dimaksudkan untuk memberdayakan penyintas untuk membantu melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Selain mendapatkan uang harian mereka juga dapat melakukan aktifitas fisik yang bermanfaat. Pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah dapat dianggap sebagai hal yang sudah memadai sehingga dapat membantu penyintas dalam memulihkan keadaan mereka secara perlahan lahan?

Berdasarkan konsep pendekatan people center yang dikembangkan oleh David Korten (1990) dalam konteks pembangunan disebutkan bahwa penduduk adalah pusat dari segala proses dan aktifitas pembangunan dimana penduduk memiliki kewenangan untuk mengembangkan kapasitas pribadi dan juga institusi pendukungnya untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga akan menghasilkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan definisi tersebut, seharusnya para penyintas juga memiliki hak untuk dapat dilibatkan penuh dalam proses pembangunan kembali kehidupan dan lingkungan mereka. Tidaklah cukup hanya meletakkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya sehingga segala penyelesaiannya akan dilakukan secara top down atau hanya memberikan instruksi dan penyintas yang melakukan. Penyediaan Huntara seharusnya dapat menjadi kesempatan untuk memberikan ruang bagi penyintas untuk dapat melakukan pemulihan psikis sekaligus memberikan atau memfasilitasi tempat tinggal sementara. Proses pembangunan Huntara seharusnya sudah melibatkan masyarakat.

Proses pembangunan dan penataan tidak ada salahnya jika dapat melibatkan para penyintas. Desain Huntara yang berbentuk barak sudah tentu sangat mengurangi privasi mereka sebagai individu dan juga sebagai keluarga. Tekanan individu akibat trauma menghadapi bencana seolah akan menjadi berlipat ketika tempat tinggal sementara mereka juga serolah memberikan tekanan baru dalam kesehariannya. Kenyamanan dan rasa aman yang dipereloh di Huntara akan bermanfaat untuk menjadi modal sosial untuk para penyintas mempersiapkan diri menuju ke lingkungan baru yang sudah disiapkan dalam kerangka program permukiman kembali khususnya bagi mereka yang tidak dapat kembali ke tempat tinggal asal karena merukana daerah yang termasuk ke dalam zonasi merah. Proses partisipasi juga dapat dilakukan dengan memberikan keleluasaan bagi penyintas untuk menata atau mengorganisasi kehidupan mereka dan pemerintah dan juga lembaga non-pemerintah dapat memfasilitasinya.

Saat ini, Kementrian Sosial Repubik Indonesia di dukung oleh lembaga pendukung seperti IFRC dan para praktisi sedang dalam tahapan menyusun sebuah standard nasional untuk Huntara. Harapannya adalah menekankan pentingnya pendekatan “proses” dalam membangun Huntara. Proses artinya mempertimbangkan aspek aspek sosial kemanusiaan dan menempatkan penyintas sebagai fokus dalam proses pemulihan kembali. Sehingga upaya untuk kembali pulih bahkan menuju keadaan yang lebih baik tidak mustahil akan tercapai.

Ditulis oleh Gusti Ayu Ketut Surtiari, Peneliti Bidang Ekologi Manusia, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s
Go to top