Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan ring of fire dan negara kepulauan sangat rentan terjadap bencana baik bencana geologi maupun klimatologi. Terdapat sekitar 12 jenis bencana yang menjadi ancaman yaitu gempabumi, tsunami, gunung api, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan. Data yang dirilis oleh BNPB berdasarkan perhitungan indeks risiko bencana pada tahun 2013, terdapat sekitar 205 juta atau 78 persen dari penduduk rentan terhadap bencana tersebut karena bertempat tinggal di daerah rawan bencana. Tingginya risiko terhadap bencana juga ditunjukkan dari semakin meningkatnya intensitas dan frekwensi kejadian bencana yang diikuti dengan kerugian dan korban jiwa yang cukup tinggi. Laporan BNPB menyebutkan bahwa dalam rentang waktu satu dekade telah terjadi bencana lebih dari 11 ribu dengan korban jiwa mendekati 200 ribu jiwa dan kerugian yang dialami mencapai 420 triliun (BNPB, 2015).

Menyadari tingkat kerawanan terhadap bencana yang tinggi, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengembangkan penanganan bencana ke arah manajemen risiko bencana. Hal ini terlihat dari pembentukan Undang-Undang dan regulasi yang terkait dalam penanganan bencana, seperti ditetapkannya UU No. 24 Tahun 2007 dan regulasi pendukungnya. Selanjutnya dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diikuti dengan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menguatkan upaya-upaya penanggulangan bencana di semua level. Penetapan UU No. 26 tahun 2007 tentang tata ruang nasional juga mengamanatkan agar seluruh daerah yang rawan bencana menyediakan jalur evakuasi dan menjadikan lahan rawan bencana sebagai kawasan konservasi dan bebas dari aktfitas manusia. Program kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan diantaranya dengan penyusunan rencana kontigensi dan berbagai program public awareness yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh LSM baik lokal maupun internasional. Sementara itu, media massa baik cetak maupun online juga memegang peranan yang penting dalam menyebarkan pengetahuan kebencanaan, namun belum menjadi sebuah budaya di kalangan masyarakat.

Namun, pada kenyataannya ketika terjadi bencana, koban jiwa dan kerugian tetap tinggi seperti bencana di Lombok, Sulawesi Tengah, dan Selat Sunda. Dampak bencana yang dialami dalam tiga kejadian beruntun di pertengahan hingga akhir tahun 2018 memperlihatkan seolah belum ada kesiapan dalam menghadapi bencana. Padahal untuk Kota Palu, pada tahun 2012 sudah disusun rencana kontigensi dan juga sudah dilakukan simulasi menghadapi tsunami. Demikian juga dengan di daerah Banten dan sekitarnya sudah dilakukan simulasi tsunami namun kerugian dan korban jiwa belum dalam diminimalisir.

Oleh karena itu muncul pertanyaan mendasar, bagaimana sebenarnya kebijakan, regulasi dan program yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders terkait lainnya dilaksanakan selama ini. Bagaimana upaya pengurangan risiko bencana yang seharusnya dilakukan dan diterapkan di Indonesia yang dapat sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

State of the art

Perkembangan regulasi dan kebijakan serta program penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa pertimbangan risiko menjadi penting karena kerentanan merupakan hal mendasar yang harus dikurangi untuk dapat menurunkan risiko bencana. Kerentanan itu sendiri merupakan sebuah konstruksi sosial yang erat kaitannya dengan permasalahan sosial seperti kemiskinan, marginalisasi, dampak urbanisasi, maupun kekurangan akses terjadap layanan sosial. LIPI melalui Pusat Penelitian Geoteknologi, Pusat Penelitian Oceanografi, Pusat Penelitian Limnologi, dan juga Pusat Penelitian di bidang teknik dan di bidang ilmu pengetahuan hayati telah melakukan berbagai kajian terkait kebencanaan yang terdiri dari penelitan tentang bahaya atau hazards, risiko bencana, kerentanan serta ketahanan terhadap bencana. Hasil penelitian telah menggambarkan sejarah dan potensi bahaya di masa mendatang serta distribusi potensinya bencana di Indonesia. Sementara itu, kajian kebencanaan dari perspektif ilmu sosial dilakukan oleh team peneliti di kedeputian IPSK. Pendekatan yang digunakan adalah interdisiplin dan juga eksploratif yang mencakup penggalian pengetahuan lokal terkait dengan bencana dan peringatan dini, kerentanan dan ketahanan terhadap bencana dari perspektif ilmu sosial. (lihat table 1).

Tabel : Pemetaan Kajian Aspek Sosial dalam Issue Kebencanaan di Kedeputian IPSK

Kesiapsiagaan menghadapi bencana Respons menghadapi bencana Proses pemulihan pasca bencana Pengetahuan tentang risiko bencana
Sistem peringatan dini (lokal/informal dan formal) Strategy menghadapi bencana dari masyarakat dan pemerintah Kelembagaan dalam proses pemulihan Konstruksi sosial risiko bencana
Kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat Inisiatif lokal dalam menghadapi bencana Peranan perempuan dalam proses pemulihan (kajian gender) Pengetahuan lokal tentang risiko dan peringatan dini bencana
Kajian kelembagaan (perundangan dan lembaga yang berwenang dalam mengelola bencana) Peran pemimpin lokal, informal, maupun champion di suatu daerah yang terdampak Pengembangan konsep pemulihan yang‘build back better‘ untuk hunian dan penghidupan Religion and disasters
Membangun ketahanan sosial terhadap bencana Kelembangan dan prosedur dalam respons menghadapi bencana Potensi konflik akibat bencana Kajian persepsi
Studi perbandingan dengan negara lain

Berbagai hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dalam keberhasilan penanggulangan bencana di Indonesia selama ini. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut adalah: pertama, masih minimnya kesadaran akan pentingnya dalam melakukan kesiapsiagaan menghadapi bencana, keterbatasan pengetahuan terkait dengan bencana khususnya jenis bencana yang berbeda dari yang sudah dipahami saat ini. Tsunami di Kota Palu memiliki fenomena yang sangat berbeda dengan tsunami yang terjadi di Aceh dan juga di Mentawai. Kurangnya pemahaman ini selanjutnya berdampak pada tidak maksimalnya penerapan sistem peringatan dini. Kedua, keterbatasan alokasi anggaran dalam menindaklanjuti rencana kontigensi tersebut. Salah satu contohnya adalah, walaupun Kota Palu sudah memiliki rencana kontigensi tetapi implementasinya membutuhkan dana yang cukup besar dan melebihi dari anggaran daerah yang tersedia sehingga pada akhirnya tidak ada tindak lanjut. Ketiga, masih belum optimalnya kemampuan evakuasi mandiri khususnya ketika sistem peringatan dini dari pemerintah tidak berjalan pada saat bencana terjadi. Keempat. keterbatasan dalam proses pemulihan awal akibat kurang optimalnya kemampuan pemulihan mandiri dan juga pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan stakeholders pendukung. Ketidaksiapan dalam penanganan pascabencana dan proses pemulihan dapat menimbulkan ancaman baru seperti munculnya penyakit di kalangan pengungsi dan penduduk yang terdampak karena penurunan kualitas lingkungan akibat bencana.

Persoalan lain yang menjadi penting dalam mengelola risiko bencana adalah adanya penanganan pengungsi yaitu adanya aliran pengungsi dari daerah terdampak bencana ke daerah-daerah sekitarnya. Perlu adanya koordinasi dan kesiapan dari daerah sekitar untuk menampung pengungsi sementara melalui mekanisme yang harus dibangun sebelum terjadi bencana. Sementara itu, masalah pendataan dan kapasitas untuk menangani pengungsi dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan kebutuhan sosial ekonomi dan budaya mereka juga masih sangat minim.

Berdasarkan beberapa faktor tersebut, terlihat bahwa faktor penduduk merupakan fokus utama dalam pengelolaan risiko bencana. Hal tersebut dapat dipetakan mulai dari tingkat pengetahuan individu masyarakat maupun pembuat kebijakan hingga kapasitas untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana serta bencana kapasitas dalam melakukan pemulihan pascabencana. Pengetahuan yang diproduksi oleh ilmu pengetahuan perlu dikombinasikan dengan pengetahuan lokal. Namun, jika dilihat secara lebih mendalam, persoalannya tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelembagaan seperti bagaimana sistem yang dikondisikan oleh pemerintah dan bagaimana akses yang tersedia untuk masing-masing individu dapat mempersiapkan diri menghadapi dan pulih dari bencana.

Kompleksnya masalah pengelolaan bencana di Indonesia membutuhkan sebuah pendekatan yang lebih inklusif namun sinergis dengan berbagai perspektif ilmu pengetahuan sosial. Sendai Framework menyebutkan salah satu tujuan utama dalam pengurangan risiko bencana adalah meningkatkan ketahanan melalui peningkatan kesiapsiagaan, respons dan pemulihan pascabencana. Terdapat empat prioritas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengen memahami risiko, menguatkan kelembangaan dalam pengelolaan risiko bencana, melakukan pengurangan risiko bencana untuk membangun ketahanan, dan penguatan kesiapsiagaan untuk mencapai pemulihan pasca bencana yang lebih baik (build back better). Keseluruhan prioritas tersebut hanya dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik jika pendekatan yang digunakan berfokus pada masyarakat namun tetap terintegrasi dengan disiplin ilmu yang lain. Oleh karena perlu dikembangkan pengelolaan risiko bencana di Indonesia yang berfokus pada masyarakat.

Pendekatan berfokus pada penduduk merupakan sebuah pendekatan berdasarkan teori yang mengutamakan peran dari setiap individu atau kelompok penduduk dalam pengurangan risiko bencana. Konsep yang dikembangkan oleh Carl Roger (1940) dalam bidang psikologi saat ini digunakan sebagai bagian penting untuk implementasi Sendai Framework. Pendekatan berfokus pada penduduk memiliki asumsi bahwa setiap individu memiliki kapasitas atau potensi dan preferensi untuk menuju kearah perubahan yang lebih baik. Kapasitas dan potensi tersebut akan dapat dioptimalkan ketika kondisi lingkungan atau sistem sosial dapat mendukungnya. Sebaliknya, akan terhambat ketika sistem di luar dirinya bertentangan dan justru menghambat transformasi kapasitas tersebut menjadi sebuah tindakan yang adaptif. Oleh karena itu, peranan pemerintah dan stakeholders lainnya menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat tersebut.

Acknowledgement: Tulisan ini merupakan hasil diskusi dengan Sri Yanuarti (P2 Politik LIPI), Soekarni (P2 Ekonomi LIPI), Upik Sarijati (P2 Wilayah LIPI) dan Deny Hidayati (P2 Kependudukan) sebagai bagian dari proses penyusunan Idea Concept Paper untuk penyusunan proposal pengembangan pengelolaan bencana yang berfokus pada penduduk.

powered by social2s
Go to top