Ringkasan Hasil Kaji Cepat

Penanganan pasca bencana merupakan tahapan penting bagi para penyintas karena akan menentukan apakah mereka dapat kembali ke kehidupan normal (build back), menjadi lebih baik (build back better), atau bahkan menjadi lebih terpuruk (collapse). Perencanaan proses pemulihan pascabencana akan dapat menjadi peluang untuk pembangunan wilayah dan sumber daya manusia yang lebih baik melalui penataan kembali kawasan dan sistem sosial dengan mempertimbangkan risiko bencana dan proses pembangunan yang lebih inklusif. Hal tersebut disebabkan karena risiko terhadap bencana lebih dominan dipengaruhi oleh aspek kerentanan yang merupakan representasi dari adanya ketimpangan pembangunan, marginalisasi, dampak negatif dari urbanisasi dan kurangnya akses terhadap fasilitas yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan people-centered (berfokus pada manusia) menjadi salah satu solusi untuk menguatkan upaya keberhasilan dalam masa pemulihan seperti strategi yang diamanatkan oleh Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana. Setiap individu yang terdampak perlu dipertimbangkan kebutuhan dan juga kapasitasnya dengan mengedepankan keterlibatan mereka dalam program pemulihan. Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penerapan pendekatan people-centered untuk mengupayakan pemulihan ke arah yang lebih baik di Palu, Sigi, dan Donggala. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deduktif eksploratif.    

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penanganan pascabencana perlu memperhatikan time-frame program pemulihan fisik dan sosial, ekonomi serta budaya. Saat ini, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan dua hingga tiga bulan setelah bencana atau setelah berakhirnya masa tanggap darurat. Namun, pengutamaan pemulihan fisik telah menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis di kalangan penyintas yang kemudian menyebabkan adanya potensi munculnya tindakan-tindakan kriminal dan konflik sosial di lokasi pengungsian dan hunian sementara (Huntara). Demikian juga ketika pemulihan infrastruktur fisik tidak melibatkan para penyintas dalam proses perencanaan dan pembangunannya, telah menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di kalangan penyintas akibat dari tidak terbukanya informasi terkait dengan perencanaan permukiman kembali maupun ganti rugi kerugian atas lahan dan bangunan yang terdampak bencana.

palu1.png

Hasil kajian ini merekomendasikan beberapa point khususnya pemulihan tempat tinggal dan penghidupan bagi para penyintas bencana:

Pemulihan tempat tinggal

Pembangunan Huntara harus sejalan dengan proses pemulihan ekonomi dan tidak dapat dilakukan setelah semua proses pembangunan Huntara selesai. Tetapi perlu sejak awal sudah dilakukan secara sinergis. Untuk efisiensi program, perlu adanya integrasi dalam pendataan untuk seluruh aspek pascabencana. Saat ini pendataan dilakukan oleh berbagai stakeholders yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing, dan hal ini dapat memperlambat proses pemulihan ekonomi.

Perlu adanya pemberian informasi yang komprehensif terkait dengan kerawanan terhadap bencana gempa, tsunami dan likuifaksi tempat tinggal mereka sebelum bencana dan rencana lokasi Huntap serta juga kondisi kerawanan bencana di Huntara. Perlu disampaikan informasi yang akurat tentang mikro zonasi sehingga muncul kesadaran untuk menyesuaikan tempat tinggal dengan tingkat kerawanan terhadap bencana.

Perlu adanya standar minimal dan koordinasi yang baik diantara penyedia Huntara dengan pemerintah sehingga para penyintas dapat kembali perlahan ke kehidupan sebelum bencana. Perlu menggunakan konsep aman, nyaman, sehat, dan berfungsi pemulihan psikis dan perlu melibatkan para penyintas dari awal proses perencanaan Huntara hingga melibatkan mereka dalam pembangunannya.

Pembangunan Huntara perlu dikoordinasikan secara terintegrasi untuk memberikan keadilan dalam proses pendampingan dalam masa transisi menuju ke Hunian Tetap (Huntap).

Pemulihan livelihood (sumber penghidupan)

Untuk petani, perlu adanya penentuan status lahan pertanian yang hilang serta besarnya kompensasi akibat bencana gempa, tsunami dan likuifaksi sehingga dapat dijadikan sebagai modal usaha tani bagi pemiliknya. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem dan mekanisme untuk memperjelas status kepemilikan lahan pertanian yang letaknya mengalami pergerakan dan pergeseran ketika terjadi likuifaksi yang berguna untuk menghindari konflik kepemilikan dan penguasaan lahan. Caranya dengan melibatkan okoh masyarakat dan adat di Palu, Sigi dan Donggala

Untuk petani yang kehilangan lahannya, perlu a) menyediakan dana untuk menyewa lahan pertanian yang tidak terdampak bencana di lokasi (desa) yang sama atau berdekatan, b) menyediakan lahan pertanian di lokasi berdekatan yang mempunyai akses air, dan c) menyediakan lahan pertanian di tempat lain yang letaknya tidak begitu jauh dari lokasi asal, dengan konsekuensi tempat tinggal (huntap) petani juga pindah ke lokasi yang baru. Selain itu juga diperlukan modal usaha tani berupa bibit tanaman (padi, tanaman palawija dan sayuran) dan perkebunan, pupuk, pestisida dan biaya pengolahan sawah dan lahan, dan usaha ternak (ayam, kambing dan sapi) untuk pembelian bibit, pakan dan kandang.

Untuk sektor perikanan, perlu memberikan bantuan kepada nelayan tradisional berupa perahu dayung atau perahu dengan mesin ketinting dan peralatan melaut, seperti mata pancing dan jaring pukat. Nelayan juga perlu diberi bantuan tempat menyimpan ikan agar tetap segar berupa box gabus dan termos besar tempat ikan yang digunakan oleh istri-istri nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapan suaminya.

Penduduk mata pencaharian lainnya seperti pedagang dan pekerja campuran juga perlu diberi bantuan modal usaha untuk pedagang yang disesuaikan dengan kebutuhan jenis usaha dagang dan skala usahanya serta penyediaan bantuan tempat usaha dengan skala yang bervariasi. Perlu adanya pembimbingan usaha untuk meningkatan keterampilan dan penggunaan teknologi tepat guna melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Untuk mempercepat pemulihan juga perlu adanya penyediaan dan peningkatan akses informasi, modal, keterampilan, teknologi dan akses pasar yang lebih luas bagi penyintas. Kemudian pemerintah juga dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penyintas bencana dalam pembangunan huntara dan huntap, terutama huntara dan huntap yang lokasinya berdekatan dengan lokasi pengungsian dan huntara penyintas serta mengoptimalkan program padat karya yang sudah ada dan mengembangkan untuk skala yang lebih luas.

Acknowledgement: Kaji cepat dilakukan dengan dukungan dari kedeputian IPSK dan team peneliti yang terdiri dari Gusti Ayu Ketut Surtiari, Inayah Hidayati, Deny Hidayati, Herry Yogaswara, Intan Adhi Perdana Putri, Kitty Katerina, Fadjri Alihar, Ali Yansyah Abdurrahim, Dwiyanti Kusumaningrum, Ari Purwo Sarwo Prasojo, Puji Hastuti

powered by social2s
Go to top