Rangkaian gempa bumi di Lombok yang terjadi sejak 29 Juli 2018 hingga 9 Agustus 2018 telah mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa yang begitu besar. Hingga tulisan ini dibuat jumlah korban jiwa mencapai 385 orang1 dan diperkirakan masih bertambah karena SAR2 menduga masih terdapat korban yang berada di bawah reruntuhan dan belum dievakuasi. Korban tewas terbanyak berada di Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah 334 korban, mengingat pusat gempa juga berada di lokasi ini.

Berbagai kajian menunjukkan, dalam situasi bencana, perempuan selalu berada dalam posisi lebih rentan dibandingkan laki-laki (Cutter et al, 20003; Benson & Twigg, 20074). Bahkan kajian Oxfam (2006) menunjukkan 60 hingga 70 persen korban bencana alam adalah perempuan dan anak-anak.

Hasil kajian Pusat Penelitian Kependudukan LIPI5 yang dilakukan oleh Deny Hidayati, Widayatun, dan Inayah Hidayati terkait penanganan gempa berbasis gender menunjukkan bahwa ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari berpengaruh terhadap penanganan bencana bagi perempuan. Perempuan seringkali tidak dilibatkan dalam pengelolaan evakuasi, distribusi bantuan, hingga program rehabitilasi dan rekonstruksi paska bencana. Perempuan cenderung diperlakukan sebagai korban bencana dan diabaikan peran sentralnya.

Screen_Shot_2018-08-13_at_07.33.41.png

Kajian di Bantul tersebut menunjukkan bahwa peran gender dalam penanganan paska bencana  gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 masih bervariasi. Peran gender cukup tinggi ketika penanganan bencana dilakukan oleh warga sendiri, terutama pada masa kritis 1-7 hari pasca gempa, sebelum pemerintah dan donor lain tiba di lokasi bencana. Tetapi, peran gender menjadi berkurang ketika penanganan bencana telah didominasi oleh pemerintah dan stakeholders lain. Kondisi ini diindikasikan dari minimnya akses dan keterlibatan warga perempuan dan laki-laki dalam penanganan bencana serta kurangnya kebijakan dan program penanganan bencana yang sensitif gender.

Perempuan masih kurang mendapat akses untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan, terutama pada masa kritis darurat bencana tiga sampai seminggu setelah gempa. Perempuan juga kurang berperan dalam pengelolaan tempat pengungsian, seperti mengatur tata letak tempat pengungsian, membuat sekat-sekat pemisah antara laki-laki dan perempuan atau sekat untuk keluarga-keluarga, seperti sekat-sekat di kamar rumah sakit, atau pemisahan sarana MCK bagi laki-laki dan perempuan.

Hasil kajian mengungkapkan bahwa penanganan paska gempa di Kabupaten Bantul masih kurang sensitif gender. Gambaran ini diindikasikan oleh belum dipilahnya data korban bencana menurut jenis kelamin dan umur, sehingga jumlah korban dari kelompok rentan dan perempuan tidak dapat diketahui. Program dan kegiatan penanganan bencana juga belum menyertakan data menurut jenis kelamin.

Kurangnya komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana yang sensitif gender juga diindikasikan oleh minimnya keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga yang menangani bencana, khususnya pada level penentu kebijakan. Di kantor BPBD yang menjadi sentral penanganan bencana di Kabupaten Bantul, misalnya, dari 20 pegawai kantor ini hanya terdapat 2 pegawai perempuan, keduanya hanya staf biasa tanpa jabatan.

Kondisi di Lombok

Saat ini BNPB sudah memiliki kebijakan penanggulangan bencana berbasis gender yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana. Pendekatan responsif gender dalam manajemen bencana harus dilaksanakan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan berbasis gender di semua tahap manajemen bencana, termasuk dalam tanggap darurat. BNPB sendiri sudah melakukan berbagai pelatihan yang melibatkan perempuan dalam penanganan bencana. Melalui upaya pengurangan risiko bencana berbasis gender akan mengurangi kerentanan perempuan dan kelompok rentan lainnya di lokasi bencana seperti kekerasan dan pelecehan.

Screen_Shot_2018-08-13_at_07.33.50.png

Pengelolaan paska gempa berbasis gender di Lombok sudah mengalami peningkatan daripada di Bantul. BPBD Lombok sudah mulai mengidentifikasi korban gempa berdasarkan jenis kelamin dan umur6 sehingga dapat diketahui jumlah korban dari kelompok rentan tertentu dan dapat dilakukan penanganan yang tepat. Data korban gempa berdasarkan jenis kelamin juga bisa membantu identifikasi jenis kebutuhan bantuan bagi para korban serta pendistribusiannya. Melalui pengelolaan bencana berbasis gender maka diharapkan korban gempa perempuan di Lombok dapat memiliki akses terhadap kebutuhan khusus perempuan, misalnya pembalut, pakaian dalam, dan kerudung.

Upaya peningkatan peran gender dalam penanganan bencana gempa hingga saat ini masih sangat diperlukan karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana termasuk bencana gempa bumi. Kajian dan kebijakan pengelolaan bencana berbasis gender memberikan beberapa alternatif gagasan untuk peningkatan peran gender, terutama berkaitan dengan akses dan keterlibatan perempuan dan laki-laki, serta kebijakan dan program dalam penanganan bencana yang sensitif gender lainnya.

(Inayah Hidayati, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI)

___________________

1BPBD Lombok, 10 Austus 2018

2https://news.detik.com/berita/4160682/satgas-gempa-lombok-korban-tewas-385-orang

3Cutter, S.L., Mitchell, J.T., and Scott, M.S. 2000. Revealing the Vulnerability of People and Places : A Case Study of Georgetown Country, South Carolina. Annuals of the  Association of American Geography. 90 (4) : 713-737.

4Benson, C and Twigg, J. 2007. Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction. ProVention. Switzerland

5Hidayati, Deny, Widayatun, Inayah Hidayati. (2012). Akses dan Keterlibatan Perempuan dan Laki-laki Dalam Penanganan Bencana” dalam Pengelolaan Bencana Berbasis Gender: Pembelajaran Dari Gempa Bantul 2006. Editor Deny Hidayati. Jakarta: PT Dian Rakyat dan PPK-LIPI.

6https://www.cnbcindonesia.com/news/20180808210830-4-27664/korban-jiwa-gempa-lombok-131-atau-381-orang-ini-kata-bnpb

Go to top