Keluarga dan Kesehatan

#PublikasiPolicyPaper 

Remaja merupakan kelompok penduduk yang sangat penting dalam pembangunan. Selain karena jumlahnya yang sangat besar, remaja juga dapat disebut sebagai agen perubahan (agent of change) dan penerus pembangunan sebuah bangsa. Pada tahun 2015 data statistik (BPS, 2015) menunjukkan, lebih dari seperempat (25,7%) penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia remaja (10-24 tahun). Oleh karena itu, investasi terhadap remaja menjadi sangat penting. Namun dalam konteks kesehatan masyarakat, remaja seringkali tidak dijadikan prioritas.

Perhatian terhadap kesehatan remaja baru dimulai pada beberapa dekade terakhir (WHO, 2014). Hal ini karena meningkatnya berbagai isu kesehatan di kalangan remaja yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku berisiko yang sebenarnya dapat dicegah (Catalano dkk., 2012).

Perilaku berisiko remaja bertambah kompleks di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (The Lancet Child & Adolescent Health, 2018). Kemudahan akses terhadap internet seringkali diikuti oleh dampak negatif terhadap remaja seperti pornografi, prostitusi terselubung dan perundungan (bullying).

Selengkapnya dapat diunduh di website kami:

http://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/65-policy-paper-model-alternatif-implementasi-program-remaja-terintegrasi-penguatan-peran-keluarga

#LIPI #Kependudukan #policypaper

mencatatcovid_2.png

powered by social2s

Masalah kesehatan ibu dan anak Orang Asli Papua (OAP) merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM), maka pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak OAP di Papua Barat merupakan pemenuhan terhadap HAM. Policy Paper ini bertujuan memberikan strategi alternatif untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua Barat. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan keterbatasan aspek struktural dan sosial- kultural. Aspek struktural dimanifestasikan dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan serta permasalahan kelembagaan dan regulasi. Sedangkan hambatan dari aspek sosial-kultural terkait dengan pengguna layanan kesehatan dari OAP, yakni: adat dan kebiasaan yang terkait dengan perilaku kesehatan ibu dan anak mulai dari usia remaja, saat kehamilan, saat persalinan, hingga masa menyusui. Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan secara struktural dan sosial-kultural dengan menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir berdasarkan siklus hidup untuk meningkatkan pelayanan.

Selengkapnya Policy Paper dengan judul STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK UNTUK ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI PROVINSI PAPUA BARAT dapat diakses pada halaman:

 

http://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/63-strategi-peningkatan-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-anak-untuk-orang-asli-papua-oap-di-provinsi-papua-barat

 

Screen_Shot_2020-03-23_at_14.52.31.png

#LIPI #kependudukan #kesehatan #orangaslipapua #kesehatanibudananak

powered by social2s

Enumerator memiliki peran yang penting dalam penelitian dengan metode survei. Pada umumnya enumerator merupakan penduduk lokal yang lebih menguasai kondisi di daerah serta mempunyai pengalaman melakukan penelitian, khususnya mengambil data primer dengan menggunakan kuesioner

Tim peneliti PN Perlindungan Sosial wilayah NTT, Deshinta Vibriyanti dan Inayah Hidayati, dalam kegiatan penelitiannya dibantu oleh lima orang enumerator dan satu orang koordinator lapangan. Para enumerator di NTT sudah mempunyai pengalaman melakukan pencacahan sebelumnya sehingga kendala-kendala di lapangan dapat diminimalisir. Salah satu nilai tambah menggunakan enumerator lokal adalah mereka memahami bahasa lokal sehingga mempermudah proses pencacahan.

Berdasarkan evaluasi, kendala terberat yang dihadapi para enumerator adalah lokasi survei di NTT yang susah dijangkau dan memiliki keterbatasan sarana prasarana transportasi serta komunikasi.

Screenshot_2019-09-17_at_17.54.43.png

https://www.instagram.com/p/B1s2PgkgQxS/

#LIPI#kependudukan#perlindungansosial#kesehatan#JKN@lipiindonesia@bpjskesehatan_ri

powered by social2s

Tidak banyak yang merayakan atau sekadar mengetahui bahwa tanggal 12 November dijadikan sebagai Hari Ayah Nasional. Selama ini Hari Ibu yang diperingati tanggal 22 Desember lebih banyak dirayakan secara meriah. Hari Ibu diperingati dalam skala nasional untuk mengenang Kongres Perempuan yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1928. Sementara itu, deklarasi hari Ayah pertama kali dilakukan di Surakarta pada 12 November 2006. Pada saat itu, persatuan lintas agama dan budaya bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP) mengadakan lomba menulis surat untuk ibu pada hari Ibu, kemudian setelah acara selesai para peserta lomba yang kebanyakan murid sekolah dasar tersebut menanyakan kapan akan ada hari Ayah karena mereka ingin mengikuti lagi lomba menulis surat untuk ayah. Sejak saat itu kemudian diaturlah sebuah acara deklarasi pertama untuk hari Ayah di Surakarta dan Maumere pada tanggal 12 November 2006. Pada hari itu juga diberikan surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur representatif dari ayah di tingkat nasional.

Peringatan hari Ayah mungkin hadir sebagai penyeimbang peringatan hari Ibu di Indonesia, tetapi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh adalah adanya makna dan tujuan yang berbeda dari kedua peringatan tersebut. Hari Ibu dijadikan sebuah peringatan nasional untuk mengapresiasi perjuangan perempuan yang dianggap sebagai warga kelas dua di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari isi diskusi kongres perempuan pertama yang mengedepankan permasalahan perkawinan anak, kekerasan dan efek perceraian bagi perempuan. Kongres tersebut memberikan kesan yang baik mengenai bagaimana kaum perempuan bisa berjuang melawan kekerasan dan pemaksaan. Di sisi lain perayaan hari ayah dideklarasikan karena pertanyaan sederhana, “sudah ada hari Ibu, lantas kapankah perayaan hari Ayah?”. Kedua asal-usul peringatan ini menjadi titik tolak bagaimana masyarakat memaknai peran perempuan dan laki-laki di Indonesia.

Stereotipe dan perjuangan

Semenjak manusia lahir dan dibesarkan, setidaknya manusia dihadapkan oleh seperangkat nilai dan peran yang harus dilakukannya di dalam keluarga. Peran sesuai tingkat dalam keluarga, misalnya bagaimana seorang anak harus berlaku sopan terhadap orangtua dan bagaimana seorang kakak harus mengalah kepada adik. Juga peran sesuai dengan perbedaan jenis kelamin, yaitu bagaimana nilai menjadi seorang laki-laki maupun perempuan. Peran budaya disosialisasikan agar seseorang dapat dianggap sama dengan keluarga dan masyarakat. Secara tidak sadar, seseorang akan berusaha menyamakan dirinya dan melihat orang lain sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Lantas, apakah yang dapat terlihat melalui sosialisasi peran dan kedua peringatan hari Ayah dan hari Ibu?

Di dalam kajian antropologi, pembagian peran perempuan dan laki-laki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan masyarakat. Terdapat dikotomi antara peran perempuan dan laki-laki. Dimulai dari masyarakat berburu-meramu, laki-laki dan perempuan membagi peran dalam ranah domestik dan publik (Lamphere, 1993). Berburu diasosiasikan kepada peran kaum laki-laki di luar rumah dan meramu diberikan kepada kaum perempuan yang bertahan dalam satu wilayah tertentu (domestik). Kemudian muncul juga pendapat bahwa perempuan diasosiasikan sebagai pengelola alam (nature) sedangkan laki-laki sebagai pembentuk dari aturan-aturan dalam kelompok masyarakat (culture). Anggapan-anggapan ini membawa eksistensi perempuan ke dalam pihak subordinat dibandingkan laki-laki secara universal (Ortner, 2006). Keadaan subordinasi ini membuat perempuan kebanyakan berada di posisi ‘bawah’, dianggap sebagai pelengkap dan tidak boleh mengambil keputusan. Di sisi lain, kaum laki-laki seringkali dianggap berada di ‘atas’ dan memiliki kuasa yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

Dikotomi ini masih terbawa, setidaknya sampai  kongres perempuan pertama yang menjadi awal dari Hari Ibu nasional. Kegelisahan akan posisi perempuan yang rentan pemaksaan dan diperlakukan tidak adil menjadi cikal-bakal kongres ini. Pemerintah kemudian memberikan apresiasi pada kongres ini dan menjadikan tonggk peringatan Hari Ibu. Namun sayangnya kongres ini sendiri lebih mengutamakan kesejahteraan perempuan secara general, bahkan sebelum mereka menjadi ibu, seperti perkawinan paksa. Di sinilah terlihat masih ada kecenderungan pemisahan posisi perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki posisi yang lebih dihormati apabila Ia menjadi Ibu, perjuangannya saat hanya menjadi seorang perempuan tidak dilirik.

Di sisi lain, peran laki-laki seakan ‘terlupakan’ dengan tidak adanya hari Ayah selama bertahun-tahun setelah kemerdekaan. Hal yang menarik dari terabaikannya peringatan hari Ayah adalah masih terikatnya masyarakat dengan stereotipe yang menganggap bahwa laki-laki berada di ‘atas’ sehingga apa yang dilakukan tidak perlu diapresiasi, toh mereka sendiri sudah berada di posisi superordinat. Ada kesan bahwa laki-laki kuat dan sudah sepantasnya berada di posisi melindungi sehingga tidak perlu diapresiasi. Tak heran, setelah deklarasi hari Ayah tahun 2006 dilakukan, peringatan hari Ayah tidak menjadi tren.

Pembagian Peran Masa Kini

Dikotomi dan stereotipe laki-laki dan perempuan dalam masyarakat memang tidak akan mudah dihapuskan, tetapi ada baiknya untuk kembali memikirkan kembali apakah struktur dan pembagian peran dalam masyarakat sudah tepat?. Pergantian peran ranah domestik dan publik diantara perempuan dan laki-laki seharusnya sudah tidak menjadi ketegangan dalam masyarakat. Pembagian kerja, kekuasaan, pembukaan akses harus bisa disediakan bagi siapa saja tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat bertindak dalam pengambilan keputusan apabila mereka mampu dan sebaliknya, laki-laki tidak boleh dipandang sebelah mata apabila Ia mengambil peran domestik di dalam rumah tangga. Semua peran harus berjalan setara dan seimbang untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Irin Oktafiani – Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Lamphere, L. 1993. ‘The domestic sphere of women and the public world of men; The strengths and limitations of an anthropological dichotomy’, dalam C.B. Brettell & C.F. Sargent (eds.). Gender in Cross-Cultural Perspective. New Jersey: Engiewood Cliffs

Ortner, S. 2006. ’Is female to male as nature is to culture?’, dalam E.Lewin (ed.) Feminist Anthropology. Oxford: Blackwell Publishing, hal. 72-86

powered by social2s

Intolerance has been one of the most discussed topics in Indonesia, a secular country with the world’s biggest Muslim majority, due to a rise in cases of intolerance across the country.

Researchers and civil society organisations have carried out various surveys to capture intolerance in Indonesia’s diverse society. But most of them only show percentages of intolerant people in Indonesia’s population.

These descriptive studies provide only a general pattern of intolerance in Indonesia. They don’t identify factors causing intolerant practices.

We need research on intolerance that goes beyond numbers to find out why and how people become intolerant, and to find solutions.

Using a statistical analysis method called structural equation modelling (SEM), my team and I identified that strong religious and ethnic identity is a factor in someone having intolerant attitudes.

Method beyond statistics

Researchers who have interest in intolerance issues rarely use SEM, a method that can show causality between several dependent variables and independent variables.

This method is usually applied to research on marketing, motivation and level of satisfaction with health facilities. Social science researchers also use it to measure something that’s abstract.

But it’s also useful to use this method to fill the gaps left by descriptive studies. By using SEM, we can identify and understand factors causing intolerance and to what extent the various factors affect the level of intolerance.

It can also be used to measure something abstract, like tolerance, by using indicators to represent the concept. For our research, we used indicators such as rejection of leaders from different religions and ethnic groups and rejection of neighbours with different religions and ethnicity. Once we’ve identified these indicators, we can measure the variables and determine their relationships.

Our findings

In 2018, we interviewed 1,800 respondents in nine provinces across Indonesia. We chose respondents who are eligible to vote as some of the questions to measure intolerance related to their views on election candidates with different faiths and ethnicity. Therefore, we used a multistage random sampling to obtain a sample of people aged 17-64 years or married, who under Indonesian law are eligible to vote.

From our analysis we identified factors that cause intolerant attitudes: religious identity and fanaticism, ethnicity, distrust, secularism, perceived threat and social media.

Our research finds that perceived threat, distrust, secularism, religious fanaticism and social media can trigger intolerance directly.

Our respondents who feel threatened and distrust other religions and ethnicity tend to be intolerant. The same tendency is also found in those who are religious fanatics and heavy social media users.

The research suggests distrust due to religious differences is one central aspect contributing to intolerance. Our respondents say people from different faiths can’t be trusted and they tend to exploit others when they are in power. These respondents also feel threatened when people with different faiths become leaders and are more powerful economically and politically.

The research also finds that the more secular a person is, the more tolerant that person is.

We identified these secular people not only based on their religious values but also their belief in the roles of the state to protect the rights of citizens of different religions.

We find that 56.6% of our respondents can accept candidates with different religions to run for government offices. Most of them also don’t judge religious and ethnic backgrounds of candidates in presidential and local elections.

Screenshot_2019-06-19_at_16.27.55.png

Research-based policymaking

Our research suggests SEM can be used as an alternative to explore and understand the issues of intolerance.

We can use the findings as a basis to create a policy to address growing intolerance in Indonesia.

Finding out how many people in society have intolerant attitudes is important, but it is crucial to dig deeper to understand why.

By Sari Seftiani, Researcher in Research Center for Population

powered by social2s
Go to top