Kajian Kependudukan

Masalah kesehatan ibu dan anak Orang Asli Papua (OAP) merupakan bagian Hak Asasi Manusia (HAM), maka pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak OAP di Papua Barat merupakan pemenuhan terhadap HAM. Policy Paper ini bertujuan memberikan strategi alternatif untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua Barat. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menghadapi berbagai tantangan yang terkait dengan keterbatasan aspek struktural dan sosial- kultural. Aspek struktural dimanifestasikan dalam bentuk sarana dan prasarana kesehatan serta permasalahan kelembagaan dan regulasi. Sedangkan hambatan dari aspek sosial-kultural terkait dengan pengguna layanan kesehatan dari OAP, yakni: adat dan kebiasaan yang terkait dengan perilaku kesehatan ibu dan anak mulai dari usia remaja, saat kehamilan, saat persalinan, hingga masa menyusui. Terhadap permasalahan tersebut direkomendasikan secara struktural dan sosial-kultural dengan menggunakan pendekatan dari hulu ke hilir berdasarkan siklus hidup untuk meningkatkan pelayanan.

Selengkapnya Policy Paper dengan judul STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK UNTUK ORANG ASLI PAPUA (OAP) DI PROVINSI PAPUA BARAT dapat diakses pada halaman:

 

http://kependudukan.lipi.go.id/id/publikasi/naskah-kebijakan/file/63-strategi-peningkatan-pelayanan-kesehatan-ibu-dan-anak-untuk-orang-asli-papua-oap-di-provinsi-papua-barat

 

Screen_Shot_2020-03-23_at_14.52.31.png

#LIPI #kependudukan #kesehatan #orangaslipapua #kesehatanibudananak

powered by social2s
Bencana Pandemi COVID-19 Tidak “Socially Neutral”!
Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada publik pada 2 Maret 2020, terdapat 2 kasus COVID-19 di Indonesia. Sejak 2 bulan terakhir enam puluh negara di dunia melaporkan warganya yang terinfeksi. Hingga saat ini lebih dari 89.000 orang terjangkit dan data terus bertambah [1]. Distribusi C...

Selengkapnya...Bencana Pandemi COVID-19 Tidak “Socially Neutral”!

powered by social2s
PROGRAM PENDAMPING BPJS
#catatanpeneliti Ketika menjadi moderator pada acara Forum Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2013 di Surabaya saya sempat bertanya kepada Dr.Alviani, Ekonom Indonesia, mengenai pendapatnya tentang BPJS Kesehatan yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah. Alviani mengkhawatirkan akan terjadi DEFI...

Selengkapnya...PROGRAM PENDAMPING BPJS

powered by social2s

Tidak banyak yang merayakan atau sekadar mengetahui bahwa tanggal 12 November dijadikan sebagai Hari Ayah Nasional. Selama ini Hari Ibu yang diperingati tanggal 22 Desember lebih banyak dirayakan secara meriah. Hari Ibu diperingati dalam skala nasional untuk mengenang Kongres Perempuan yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1928. Sementara itu, deklarasi hari Ayah pertama kali dilakukan di Surakarta pada 12 November 2006. Pada saat itu, persatuan lintas agama dan budaya bernama Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP) mengadakan lomba menulis surat untuk ibu pada hari Ibu, kemudian setelah acara selesai para peserta lomba yang kebanyakan murid sekolah dasar tersebut menanyakan kapan akan ada hari Ayah karena mereka ingin mengikuti lagi lomba menulis surat untuk ayah. Sejak saat itu kemudian diaturlah sebuah acara deklarasi pertama untuk hari Ayah di Surakarta dan Maumere pada tanggal 12 November 2006. Pada hari itu juga diberikan surat untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai figur representatif dari ayah di tingkat nasional.

Peringatan hari Ayah mungkin hadir sebagai penyeimbang peringatan hari Ibu di Indonesia, tetapi hal yang menarik untuk dilihat lebih jauh adalah adanya makna dan tujuan yang berbeda dari kedua peringatan tersebut. Hari Ibu dijadikan sebuah peringatan nasional untuk mengapresiasi perjuangan perempuan yang dianggap sebagai warga kelas dua di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari isi diskusi kongres perempuan pertama yang mengedepankan permasalahan perkawinan anak, kekerasan dan efek perceraian bagi perempuan. Kongres tersebut memberikan kesan yang baik mengenai bagaimana kaum perempuan bisa berjuang melawan kekerasan dan pemaksaan. Di sisi lain perayaan hari ayah dideklarasikan karena pertanyaan sederhana, “sudah ada hari Ibu, lantas kapankah perayaan hari Ayah?”. Kedua asal-usul peringatan ini menjadi titik tolak bagaimana masyarakat memaknai peran perempuan dan laki-laki di Indonesia.

Stereotipe dan perjuangan

Semenjak manusia lahir dan dibesarkan, setidaknya manusia dihadapkan oleh seperangkat nilai dan peran yang harus dilakukannya di dalam keluarga. Peran sesuai tingkat dalam keluarga, misalnya bagaimana seorang anak harus berlaku sopan terhadap orangtua dan bagaimana seorang kakak harus mengalah kepada adik. Juga peran sesuai dengan perbedaan jenis kelamin, yaitu bagaimana nilai menjadi seorang laki-laki maupun perempuan. Peran budaya disosialisasikan agar seseorang dapat dianggap sama dengan keluarga dan masyarakat. Secara tidak sadar, seseorang akan berusaha menyamakan dirinya dan melihat orang lain sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat. Lantas, apakah yang dapat terlihat melalui sosialisasi peran dan kedua peringatan hari Ayah dan hari Ibu?

Di dalam kajian antropologi, pembagian peran perempuan dan laki-laki tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perkembangan masyarakat. Terdapat dikotomi antara peran perempuan dan laki-laki. Dimulai dari masyarakat berburu-meramu, laki-laki dan perempuan membagi peran dalam ranah domestik dan publik (Lamphere, 1993). Berburu diasosiasikan kepada peran kaum laki-laki di luar rumah dan meramu diberikan kepada kaum perempuan yang bertahan dalam satu wilayah tertentu (domestik). Kemudian muncul juga pendapat bahwa perempuan diasosiasikan sebagai pengelola alam (nature) sedangkan laki-laki sebagai pembentuk dari aturan-aturan dalam kelompok masyarakat (culture). Anggapan-anggapan ini membawa eksistensi perempuan ke dalam pihak subordinat dibandingkan laki-laki secara universal (Ortner, 2006). Keadaan subordinasi ini membuat perempuan kebanyakan berada di posisi ‘bawah’, dianggap sebagai pelengkap dan tidak boleh mengambil keputusan. Di sisi lain, kaum laki-laki seringkali dianggap berada di ‘atas’ dan memiliki kuasa yang lebih dibandingkan dengan perempuan.

Dikotomi ini masih terbawa, setidaknya sampai  kongres perempuan pertama yang menjadi awal dari Hari Ibu nasional. Kegelisahan akan posisi perempuan yang rentan pemaksaan dan diperlakukan tidak adil menjadi cikal-bakal kongres ini. Pemerintah kemudian memberikan apresiasi pada kongres ini dan menjadikan tonggk peringatan Hari Ibu. Namun sayangnya kongres ini sendiri lebih mengutamakan kesejahteraan perempuan secara general, bahkan sebelum mereka menjadi ibu, seperti perkawinan paksa. Di sinilah terlihat masih ada kecenderungan pemisahan posisi perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki posisi yang lebih dihormati apabila Ia menjadi Ibu, perjuangannya saat hanya menjadi seorang perempuan tidak dilirik.

Di sisi lain, peran laki-laki seakan ‘terlupakan’ dengan tidak adanya hari Ayah selama bertahun-tahun setelah kemerdekaan. Hal yang menarik dari terabaikannya peringatan hari Ayah adalah masih terikatnya masyarakat dengan stereotipe yang menganggap bahwa laki-laki berada di ‘atas’ sehingga apa yang dilakukan tidak perlu diapresiasi, toh mereka sendiri sudah berada di posisi superordinat. Ada kesan bahwa laki-laki kuat dan sudah sepantasnya berada di posisi melindungi sehingga tidak perlu diapresiasi. Tak heran, setelah deklarasi hari Ayah tahun 2006 dilakukan, peringatan hari Ayah tidak menjadi tren.

Pembagian Peran Masa Kini

Dikotomi dan stereotipe laki-laki dan perempuan dalam masyarakat memang tidak akan mudah dihapuskan, tetapi ada baiknya untuk kembali memikirkan kembali apakah struktur dan pembagian peran dalam masyarakat sudah tepat?. Pergantian peran ranah domestik dan publik diantara perempuan dan laki-laki seharusnya sudah tidak menjadi ketegangan dalam masyarakat. Pembagian kerja, kekuasaan, pembukaan akses harus bisa disediakan bagi siapa saja tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Perempuan dapat bertindak dalam pengambilan keputusan apabila mereka mampu dan sebaliknya, laki-laki tidak boleh dipandang sebelah mata apabila Ia mengambil peran domestik di dalam rumah tangga. Semua peran harus berjalan setara dan seimbang untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

Irin Oktafiani – Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

 

Referensi

Lamphere, L. 1993. ‘The domestic sphere of women and the public world of men; The strengths and limitations of an anthropological dichotomy’, dalam C.B. Brettell & C.F. Sargent (eds.). Gender in Cross-Cultural Perspective. New Jersey: Engiewood Cliffs

Ortner, S. 2006. ’Is female to male as nature is to culture?’, dalam E.Lewin (ed.) Feminist Anthropology. Oxford: Blackwell Publishing, hal. 72-86

powered by social2s
Gerakan buruh saat ini memiliki tantangan berat didepan mata baik internal maupun eksternal. Tantangan internal berupa soliditas serikat buruh pasca pemilu serta kualitas buruh dalam berkompetisi di pasar kerja. Kemudian tantangan eksternal berupa perubahan teknologi dan alat-alat produksi di pe...

Selengkapnya...Gerakan Buruh Dalam Pusaran Tenaga Kerja Asing

powered by social2s
Go to top