Jakarta, Humas LIPI. Selama masa pandemi COVID-19, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  melalui Pusat Penelitian Kependudukan  (P2K-LIPI) bersama sembilan lembaga terkait: Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Statistika- Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, serta Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, telah membentuk tim kajian Studi Sosial COVID-19 sebagai salah satu upaya penanganan pandemi di Indonesia. Studi sosial ini dibentuk secara konsorsium atas inisiatif Kemenristek/ BRIN untuk mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Panel sosial untuk kebencanaan ini telah melakukan survei secara daring kepada masyarakat. “Empat studi sosial dilakukan untuk memperoleh data-data dari dampak pandemi di level individu maupun masyarakat”, sebut Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI,  Rusli Cahyadi pada saat mengisi acara webinar bertajuk “Kondisi Terkini COVID-19 dan Implementasi New Normal di Tangerang Selatan”, yang diselenggarakan secara daring oleh HKTS pada Kamis (11/6).

Rusli menyebutkan, empat studi sosial adalah, (1). Persepsi masyarakat tentang COVID-19; (2). Mobilitas sosial masyarakat di tengah pandemi; (3). Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bagi masyarakat; (4). Persepsi masyarakat tentang karantina wilayah.  “Hasil studi  disampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Gugus Tugas COVID-19 RI, yang  salah satunya adalah upaya untuk mendorong pemerintah mengeluarkan larangan mudik 2020”, sebutnya.

“Keputusan larangan mudik tersebut tergambar dalam riset, ada 92,8 persen responden mendukung karantina wilayah”, katanya. Rusli menambahkan dari sisi ilmu sosial, saat dimana masyarakat mendukung kebijakan pemerintah, namun, di sisi lain masih ada pelonggaran PSBB seperti transportasi. “Jadi ada kebingungan dikalangan masyarakat. Harapan  masyarakat perlu ada ketegasan berupa sangsi, bagi para pelanggar kebijakan karantina wilayah dengan melahirkan payung hukum yang jelas dan tegas”, ujar Rusli.

Adapun persepsi masyarakat untuk karantina wilayah yaitu:  37 persen larangan keluar masuk wilayah tertentu; 23 persen  penutupan Bandara/Stasiun/Pelabuhan/Terminal; 22,4 persen pelarangan keluar rumah tanpa tujuan yang jelas; dan penutupan tempat perdagangan sebanyak 15,2 persen.

Selanjutnya, dampak penerapan PSBB terhadap masyarakat cukup signifikan, terlihat dalam data yaitu: 44 persen responden kehilangan penghasilan cukup besar dan 17,3 persen kehilangan pekerjaan. Data lain menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi dampak PSBB adalah: 49,2 persen responden adalah mengubah pola dan menu konsumsi, 34,8 persen mengambil tabungan, dan 31,6 persen mempertahankan pekerjaan yang ada walau penghasilan sangat minim.

Terakhir langkah-langkah menuju New Normal, Rusli menyampaikan ada hal-hal penting yang harus dilakukan  dalam konteks ilmu sosial, terkait hubungan dengan norma-norma sosial yang terbentuk di masyarakat. “ Isu ketidak adilan sosial, isu budaya, dan isu polarisasi sosial politik dalam banyak kasus di Indonesia ikut berperan menentukan sukses atau tidaknya di level masyarakat untuk mendukung pelaksanaan  New Normal ini”, pungkas Rusli. (swa/ed.mtr)

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait