Jakarta, Humas LIPI. Evaluasi pendidikan di sektor pemerintah penting dilakukan untuk menyikapi pandemi COVID-19, mengingat sudah tiga bulan belajar di rumah, dan kini perlu berpikir menghadapi  masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dikenal dengan era new normal. Pada saat ini harusnya di pertengahan Juli masuk tahun ajaran baru, tetapi memang pilihannya benar-benar kembali membuka sekolah atau tidak masih menjadi diskusi. “Basis data menjadi paling penting dalam konteks pemutusan kebijakan. Jadi evaluasi itu menjadi pijakan penting bagi masing-masing pemerintah daerah untuk apakah sekolahnya akan dibuka atau belajar di rumah”, ungkap Peneliti Pusat Peneliian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah pada acara Dialog Indonesia Bicara TVRI, tema “ Pendidikan di Tengah Pandemi COVID-19”, Selasa ( 2/6) di Jakarta.

anggi.png

Anggi mengatakan, evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting untuk melihat: (1). Peta persoalan pendidikan secara lebih luas; (2). Evaluasi dari masing-masing pemerintah daerah; (3). Pemerintah harus memperhatikan infrastruktur penunjang yang terjadi selama pembelajaran dari rumah.” Evaluasi dari Kemendikbud terkait infrastruktur selama belajar di rumah, ada hampir 50 persen kebawah infrastruktur pendidikan di Indonesia mulai dari SD , SMP, SMA/SMK memiliki infrastuktur kurang baik”, katanya. Dirinya mencontohkan dengan keterbatasan jaringan internet serta peralatan elektronik yang dimiliki siswa, bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya disparitas yang cukup signifikan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Salah satu penyebabnya adalah akses ekonomi.

Jadi perlu di pertimbangkan oleh pemerintah, kira-kira strategi apa yang akan dilakukan ketika akan di berlakukan belajar dari rumah secara berkesinambungan sampai enam bulan kedepan sambil menunggu kasus pandemi COVID-19 menurun atau seperti apa. Ini sangat bergantung pada evaluasi agar terlihat potret pendidikan di Indonesia”, sebut Anggi. Dirinya menambahkan untuk menetapkan kegiatan belajar selama enam bulan kedepan, berarti perlu ada evaluasi selama tiga bulan kebelakang yang sudah dilalui dengan cara belajar di rumah.

Lantas, kalau memaksakan dengan pola new normal dikhawatirkan ketersediaan infrastruktur seperti, ketersediaan wastafel dan alat lain untuk cuci tangan serta alat cek suhu, budaya anak-anak dalam pemakaian masker, disiplin untuk hidup bersih, masih belum optimal. “Belum lagi kondisi belajar dari rumah yang cenderung memarginalkan mereka yang berasal dari klas sosial ekonomi yang rendah karena memilki keterbatasan dari infrastruktur, koneksi internet, gaget, dll.”, terang Anggi.

Sehingga, agar tidak terjadi seperti itu menurut Anggi, fokusnya bukan lagi ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.dengan beragam aturan regulasi yang tersedia.  “Tetapi, bagaimana pemerintah pusat bisa menggerakkan pemerintah daerah  karena yang punya anak-anak atau sekolah ini ada di pemerintah daerah. Untuk itu, merekalah yang tahu bagaimana kondisi sosial ekonomi, sosial demografi, kondisi sekolah dll.”. jelasnya.

“Atas dasar pemetaan di wilayah pemerintah daerah tersebut, strategi kebijakan tidak lagi bisa seragam.  Penerapannya ada pada pilihan belajar di rumah atau ada mekanisme bertahap”, ungkap Anggi. Dirinya mencontohkan  untuk daerah yang zona hijau apakah di buka kembali sekolah, strategi ini tergantung pada pemerintah daerah pada saat melakukan evaluasi selama tiga bulan kebelakang. “ Jadi evaluasi itu menjadi pijakan penting bagi masing-masing pemerintah daerah untuk apakah sekolahnya akan dibuka atau kalau belajar di rumah seperti apa”, Tutup Anggi. ( mtr)

powered by social2s