Jakarta, Humas LIPI. Pulangnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke tanah air menjadi salah satu isu yang mewarnai kepanikan masyarakat di tengah pandemi yang belum tentu kapan berakhirnya. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Yogaswara menyatakan sekarang bangsa ini dihadapkan dalam suatu kondisi pulang kampungnya ke tanah air para perkerja migran. “Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mancatat sebanyak 100.094 orang pekerja Indonesia yang berasal dari 83 negara pulang ke tanah air dalam tiga bulan terakhir,” jelas Herry dalam Webinar Tantangan Kependudukan di Tengah Pandemi COVID-19: PMI Pulang Kampung pada Kamis (28/5) lalu di Jakarta.

639dd44e-a458-43e1-b1dd-f0b7ab2d7c4c.jpg

 

Kedatangan PMI dengan jumlah besar tersebut berpotensi sebagai sumber penyebaran COVID-19 yang baru apabila tidak ditangani dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan yang benar. Peneliti LIPI, Aswatini mengatakan mobilitas penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penularan virus. “PMI adalah salah satu kelompok penduduk yang berisiko dalam penularan. PMI sebagai yang berisiko tertular dan menularkan”,  sebut Aswatini.

 

“Jika berbicara risiko yang dihadapi oleh PMI dalam penularan virus, langkah pertama harus mengetahui negara tujuan, daerah asal, karakteristik PMI, pekerjaan apa yang dilakukan, proses penempatan, istrumen dan kebijakan perlindungan khususnya di bidang kesehatan”, ungkap Aswatini. Dirinya menyebutkan, Negara  penempatan utama pada masa pandemi ada di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Saudi Arabia. Adapun jumlah  risiko penularan terbesar : (1). PMI tertular yang menuju Saudi Arabia; (2). PMI Menularkan dan tertular  dari Malaysia; (3). PMI menularkan dari Taiwan.” Sehingga, risiko tertinggi pada penempatan PMI yang berasal dari pulau Jawa, setelah melihat berdasarkan data BP2MI bulan Januari hingga Maret 2020  dari jumlah 54.495 orang adalah, Jawa Timur 13.209 orang, Jawa Barat 11.769 orang, Jawa tengah 11.728 orang dan sisanya daerah lain di Indonesia”, tambahnya.

 

Selanjutnya, ke depan Pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan calon PMI terkait persyaratan kesehatan, maupun kualifikasi/keahlian dari negara tujuan paska pandemic Covid-19 ini. “Terakhir, adanya pandemi Covid-19 ini menunjuk pada perlu peninjauan Undang-undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, terangnya. Aswatini menyebutkan, agar  lebih menjamin hak-hak kesehatan PMI di negara tujuan, secara lebih tegas dan bukan hanya sekedar memfasilitasi.

 

Rekomendasi dari sisi kependudukan, pemerintah memaksimalkan program pemberdayaan pekerja migran agar tidak menambah angka pengangguran. “ Pekerja migran ketika kembali diberi pelatihan, diberikan akses modal untuk membuka usaha. Ini yang bisa dikembangkan kalau memang mereka punya keahlian khusus”, Tutup Aswatini. ( swa / Ed. mtr)

 

powered by social2s