Jakarta, Humas LIPI. Penyebaran virus corona (Covid-19) di dunia semakin mengkhawatirkan, tak terkecuali di Indonesia. Dalam upaya mencegah perluasan penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan mobilitas penduduk. PSBB bisa melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularannya. “Covid-19 bukan semata-mata persoalan kesehatan masyarakat, tapi juga bicara tentang mobilitas. Pembatasan mobilitas manusia, akan berimplikasi pula pada aspek ekonomi, sosial dan budaya,” tutur Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Yogaswara pada acara Webinar, Senin (4/5).

Meirina Ayumi Malamassam, Peneliti Kependudukan LIPI, mengungkapkan pembatasan mobilitas dalam masa penanganan Covid-19 pun memberikan dampak sosial yang signifikan bagi seluruh masyarakat, termasuk pada migran muda yang cenderung memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. “Migran muda adalah mereka usia 15 – 34 tahun, yang lima tahun sebelumnya tinggal di kota/kabupaten yang berbeda dengan tempat tinggal mereka saat ini.” terang Ayumi.

Berdasarkan persebaran geografisnya, migran muda umumnya terpusat di kawasan-kawasan metropolitan di Indonesia. “Jabodetabek sendiri yang merupakan kawasan dengan tingkat kasus Covid-19 tertinggi merupakan tujuan utama migran muda.” kata Ayumi. Dirinya menjabarkan dari data SUPAS 2015, dilihat dari aktivitasnya, 49 persen migran muda berstatus pekerja, 20 persen berstatus pelajar, 29 persen berstatus ibu rumah tangga, dan hanya 2 persen sisanya di luar kategori tersebut. Sementara itu, dilihat dari sektor pekerjaannya, 20 persen bekerja di bidang retail. 19 persen di bidang manufaktur, 15 persen di bidang pelayanan publik, 7 persen di hotel dan restauran, sedangkan 39 persen di bidang pekerjaan lainnya.

Menurut Ayumi, 80 persen migran muda memiliki kampung halaman dan menjadikan pulang kampung sebagai rutinitas. “Ada 36 persen migran muda mengaku pulang ke kampung setahun sekali seperti saat peringatan hari besar, 24 persen pulang enam bulan sekali, 21 persen  pulang sebulan sekali, dan 19 persen  mengaku pulang kampung dengan intensitas jarang.” jelas Ayumi.

Pilihan mudik atau pulang kampung bagi migran muda memang menimbulkan risiko tinggi terhadap local transmission penularan Covid-19. Namun di sisi lain, migran muda cenderung merasa tempat tinggal mereka sekarang bukan pilihan terbaik dan teraman untuk melakukan kebijakan bekerja dan belajar di rumah. “Migran muda, terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja menengah kebawah, umumnya tinggal di pemukiman padat penduduk yang menyulitkan untuk melakukan physical distancing, karena mereka harus berbagi dapur, kamar mandi, atau bahkan tempat tinggal.” jelas Ayumi. Hal tersebut dirasa lebih berisiko terhadap penularan Covid-19 dari pada jika harus pulang kampung.

Selain itu, terlepas dari persoalan finansial dalam masa pembatasan mobilitas, migran muda juga dihadapkan pada permasalahan kesehatan mental akibat harus jauh dari keluarga serta penyesuaian lingkungan pekerjaan dari work from office menjadi work from home. “Konteks bekerja di rumah sangat berbeda dengan di kantor, akan banyak distraksi dan hal-hal psikologis yang dapat meghambat pekerjaan kita.” tutur Ayumi.

Hal tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian untuk membuat kebijakan monitoring yang aktif terkait kondisi pekerja baik fisik maupun mental. “Dukungan sosial dalam masa pandemi sangat dibutuhkan bagi migran muda, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.” pungkas Ayumi. (iz /Ed. mtr)

 

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait