Kelompok Penelitian Mobilltas Penduduk di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI mengadakan diskusi terkait perlindungan tenaga kerja migran pada 24 Mei 2019 dengan narasumber dari Kementerian Luar Negeri. Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih menjadi kelompok yang rentan terdiskriminasi dan tereksploitasi. Hal ini terjadi karena mayoritas pekerja Indonesia berpendidikan rendah sehingga perlu dilakukan perlindungan untuk PMI. Isu terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sudah lama dibahas oleh banyak pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, NGO, LSM, serta masyarakat Indonesia yang perduli terhadap nasib para pahlawan devisa tanah air ini. Semakin hari isu terkait Perlindungan PMI ini berkembang menjadi masalah yang serius karena tuntutan dari masayarakat untuk melindungi serta kompleksitas masalah yang semakin tinggi. Berdasarkan data dari World Bank, PMI sampai tahun 2018 jumlah PMI kita mencapai angka sekitar 9 juta pekerja. Negara tujuan tertinggi PMI yaitu Malaysia dan kedua adalah Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Angka tersebut tidaknya sedikit, apalagi didominasi oleh para pekerja perempuan yang tentu saja memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi.

Isu perlindungan PMI menjadi semakin gercar dikampanyekan dengan timbulnya banyaknya kasuk atau masalah yang kerap menghantui para pekerja migran Indonesia. Menurut Judha Nugraha dari Kementerian Luar Negeri RI, kasus yang paling banyak adalah kasus keimigrasian yang meliputi dokumen palsu, illegal, dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa masalah lain yang kerap dialami oleh PMI adalah gaji tidak dibayarkan, tidak betah bekerja karena merupakan korban penipuan calo, serta buta terhadap hukum negara penempatan. Sebenarnya, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para PMI salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Mengenai perlindungan Tenaga Migran. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan dengan jelas apa peran masing-masing Lembaga dari mulai Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa yang meliputi perlindungan dari sebelum keberangkatan, ketika penempatan, hingga setelah pulang ke Indonesia. Berdasarkan peraturan dalam undang-undang tersebut, semua proses keberangkatan PMI hinggapasca kepulangannya telah diatur dengan begitu baiknya. Namun, sampai saat ini masih saja terjadi permasalahan-permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia. Dari segi aturan memang sudah ada, namun implementasinya yang belum optimal.

Tantangan-tantangan perlindungan PMIt dapat diatasi apabila terjadi koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang berkaitan dengan PMI berjalan dengan baik sehingga ketika terjadi masalah dapat segera diatasi. Selain itu yang tidak kalah penting yaitu masyarakat Indonesia terutama para calon PMI dapat menyadari pentingnya persiapan sebelum memutuskan untuk bekerja di Luar Negeri dan tidak mudah terayu oleh iming-iming dari para pihak yang tidak bertanggungjawab.

Diliput oleh Dian Wahyu Utami, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

mobilitas.jpg

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait