LIPI bekerjasama dengan UNESCO Office Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Gajah Mada meluncurkan hasil kajian Rencana Aksi Nasional untuk Desain Kebijakan Inklusif Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir Indonesia pada 10 Januari 2019. Acara ini dibuka oleh Kepala LIPI Dr. Laksana Tri Handoko dan dihadiri oleh Deputi IPSK Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, UNESCO Representative Dr Shahbaz Khan, Ketua Harian KNIU Prof Dr. Arief Rachman, Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam, PhD, Perwakilan UNESCO Jakarta Irakli Khodeli, tim peneliti dan tamu undangan.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Tri Nuke Pudjiastuti mengatakan kajian ini bertujuan memberikan masukan atas RAN API pada ketahanan wilayah khusus, yaitu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan menggunakan Kerangka Analisis UNESCO untuk Perumusan Kebijakan Inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Deny Hidayati, merekomendasikan pelibatan semua kelompok masyarakat pesisir, termasuk kelompok rentan dala pengelolaan pesisir. Masyarakat pesisir termasuk kelompok yang rentan terpengaruh perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dan mitigasi pada kelompok ini penting dilakukan melalui penyusunan desain kebijakan inklusif perubahan iklim wilayah pesisir Indonesia. Hasil penelitian juga melihat pentingnya ketahanan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan dan dilengkapi dengan aplikasi yang mudah digunakan, pembangunan infrastruktur, sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, dan penyediaan rencana aksi adaptasi untuk kegiatan masyarakat pesisir.

49612669_2214461262125641_5902220525760937984_o.jpg

Diliput oleh: Inayah Hidayati, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait