Kapus Note #3

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia telah diakui keberadaannnya melalui pasal-pasal dalam UUD 1945 (yang diamandemen), berbagai undang-undang sektoral, peraturan menteri, hingga berbagai produk hukum daerah di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah dalam sektor pendidikan, yaitu pendidikan layanan khusus (PLK) masyarakat adat. Pembentukan kebijakan terkait PLK masyarakat adat merupakan amanat dari UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selanjutnya dalam Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Dalam realitasnya masyarakat adat yang ada di Indoensia beragam, contohnya Orang-Orang Rimba di Makekal Hulu yang berdiam di kawasan taman nasional dan tidak terakses pendidikan, hingga komunitas adat yang dalam komunitasnya terdapat sistem pendidikan formal. Menghadapi hal tersebut, sangat tidak mungkin sebuah model pendidikan adat diterapkan untuk semua komunitas adat. Perlu ada model-model yang beragam untuk memenuhi kebutuhan yang beragam pula. Pada sisi lain, pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sebiah sistem pendidikan nasional untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.Screenshot_2018-12-07_at_21.16.03.png

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), melalui Direktorat Tradisi, menyelenggarakan pertemuan pada tanggal 3-5 Desember 2018 dengan tema “Penyusunan Rekomendasi dan Rencana Implementasi Porgram PLK bagi Masyarakat Adat”. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan komunitas adat, penyelenggara pendididikan adat, dinas pendidikan di kota/kebupaten, aktivis LSM masyarakat adat, akademisi dan peneliti. 

P2 Kependudukan pada tahun 2018 ini sangat terlibat dalam kegiatan kajian untuk pendidikan adat, termasuk yang dikelola oleh Puslitjak Kemendibud, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), tim kecil Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kegiatan-kegiatan tersebut berkontribusi untuk membuat naskah akademik PLK masyarakat adat, standarisasi PLK untuk berbagai kondisi peserta didik dan model empiris untuk pendidikan masyarakat adat yang kontekstual di Kasepuhan Cirompang Lebak, Banten; pendidikan orang rimba di Makekal Hulu Jambi; Sekolah Uma Tinambu, Siberut Mentawai dan Sekolah Adat Samabue.

Dalam kegiatan tersebut, Plt Kapus P2 Kependudukan menjadi narasumber terkait isu “Tantangan Perluasan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Adat : Antara Model Konstruktif-Kontekstual dan Terintegrasi dengan Pendidikan Formal” dan moderasi FGD untuk memahami pengalaman pendidikan adat di berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut telah menghasilkan berbagai kumpulan pemikiran terkait model pendidikan adat di Indonesia dan masih membutuhkan proses untuk perumusan yang lebih komprehensif dan mengakomodasi berbagai kepentingan.

Nara hubung :

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait