Pusat Penelitian Kependudukan - IPSK LIPI (3/12/2018) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan Diskusi Pakar dengan mengangkat tema “Peran Ilmu Sosial dalam Manajemen Bencana”. Kegiatan diskusi yang berlangsung di Gedung Widya Graha Lantai 7 LIPI merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kaji Cepat Respon Penyintas ‘Triple disaster’ di Sulawesi Tengah yang akan dilakukan oleh P2 Kependudukan dan IPSK LIPI. Diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan, komunitas maupun akademisi yang memiliki fokus pada persoalan kebencanaan seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Tadulako, Universitas Gadjah Mada (UGM), Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Tim Ekspedisi Palu-Koro, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), International Tsunamy Survey System dan Kompas.

Screenshot_2018-12-05_at_11.08.28.png

Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Dr. Herry Yogaswara diikuti oleh sambutan dari perwakilan Direktorat Kesiapsiagaan Bencana, BNPB, Fery Irawan dan perwakilan dari Universitas Tadulako, Dr. Isrun Muh Nur. Dimoderatori oleh Irina Rafliana, M.Si dari ICIAR LIPI, diskusi ini mengetengahkan persoalan “gap” komunikasi antara ilmu sosial, “hard science”, dan pemangku kebijakan terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Padahal menurut Dr. Gegar Prasetya (International Tsunamy Survey System), “Ilmu Sosial adalah ujung tombak dari Social Sciences Public Policy Planning”. 

Dalam paparannya, Dr. Gegar Prasetya menampilkan ketidaktepatan kebijakan pembangunan dyke untuk menahan gelombang tsunami. Padahal hal yang perlu diperhatikan dari tsunami bukan pada tingginya namun panjang gelombang yang bisa mencapai 2-3 Km. Selanjutnya ditambahkan oleh Dr. Widjo Kongko dari Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) bahwa keberadaan green belt berupa hutan mangrove salah satunya dapat mengurangi tingkat kerusakan akibat run-up tsunami setinggi 3-5 meteri di sekitar pesisir Donggala.

Perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyajikan paparan mengenai rencana sensus penduduk dan perumahan pasca bencana di Palu, Donggala, dan Sigi.  Kegiatan pendataan ini salah satunya mendapatkan informasi mengenai kerusakan infrastruktur yang terjadi pasca bencana dan fasilitas pengungsian. Pendataan ini menjadi penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pemukiman penduduk yang dilakukan oleh Bappenas. 

Pembelajaran dari bencana Palu, menurut temuan Irina Rafliana, M.Si, bersama Ahmad Arif, M.Si dan Syarifah Dalimunthe, M.Sc, masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai tiga bencana yang terjadi dengan “lead time” pendek. Padahal kejadian masa lampau terekam dalam toponimi kota Palu dari kata Topalu’e yang berarti ‘tanah terangkat’. Dikenal juga Bombatalu dalam bahasa Kaili dan Lembo Talu dalam bahasa Mandar yang berarti tsunami. Ditambah lagi adanya anggapan warga bahwa Teluk Palu merupakan tempat yang aman dari tsunami padahal kondisi yang terjadi sebaliknya. Hal ini menghambat inisiatif penyelamatan diri pada setiap individu. 

Mewakili Tim P2 Kependudukan-IPSK LIPI, Gusti Ayu Ketut Sutiarti, M.Si, Ph.D (cand.) melakukan penelitian lanjutan yang bertajuk rencana kaji cepat aspek sosial dalam respons bencana di Sulawesi Tengah. Kaji cepat ini fokus melihat kapasitas individu dan kolektif masyarakat dalam merespon bencana tiga jenis bencana yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi. Dijelaskan oleh Gusti Ayu Ketut Sutiarti bahwa selama ini kajian risiko yang dilakukan masih bersifat agregat, belum menyasar pada individu. Oleh karena itu, dalam kaji cepat ini tim akan melakukan pemetaan kondisi yang dirasakan pada saat gempa terjadi. Hal ini sejalan dengan kegiatan kerjasama BPS dan Telkomsel yang tidak hanya melakukan pendataan secara langsung, tapi juga melakukan eksplorasi “big data” untuk mengetahui pergerakan manusia melalui telepon genggam yang mereka gunakan pada saat terjadinya bencana.     

Diskusi ini menghasilkan rencana tindak lanjut kolaborasi antara ‘hard sciences’ dan ‘social sciences’ dalam dialog interdisiplinaritas “science panel”. Kolaborasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya kepakaran dan sumber ‘big data’ dalam upaya menekan risiko bencana. Pelaksanaan riset bersama ini diharapkan mampu menampilkan data-data mengenai kondisi alam, lingkungan, sejarah, sosial budaya untuk penguatan kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya, penelitian kolaboratif yang dihasilkan mampu menggagas solusi pendidikan dan literasi bencana bagi masyarakat.

Diliput oleh Puji Hastuti, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Go to top

Artikel terkait