Badan Penelitian dan Pengembangan  Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kependudukan  (P2 Kependudukan) LIPI, melakukan kajian tentang faktor-faktor sosial budaya dan kependudukan yang mempunyai kaitannya dengan permasalahan kemiskinan di kabupaten Sumba Barat Daya. Pihak pemerintah kabupaten SBD sedang mencari model bagaimana menempatkan faktor sosial budaya sebagai “penyebab” pada satu sisi, dan bagaimana menjadikannya sebagai cara untuk melakukan pengurangan kemiskinan. Dari sisi Indeks Pengembangan Manusia pada tahun 2017 mencapai 62,29, berada pada posisi ketiga dari bawah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, kabupaten SBD masuk ke dalam 15 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 61.2%.  

Latar belakang kajian ini adalah situasi kerentanan sosial-ekonomi karena faktor daerah kering dan terjadi penyempitan lahan untuk mata pencaharian pertanian dan peternakan, pertumbuhan penduduk yang tinggi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lambat. Pada sisi lainnya, praktek adat yang terkait dengan hubungan reprositas, khususnya dalam upacara kematian yang membutuhkan biaya tinggi dari hewan ternak yang disumbangkan. Secara antropologis, upacara adat diperlukan untuk memelihara kehidupan masyarakat, karena akan menimbulkan semangat kebersamaan yang tinggi. Tetapi apabila upacara ini kehilangan makna aslinya sebagai upaya memperkuat kebersamaan, maka ruang kebebasan dan ruang ekonomi keluarga untuk berinvestasi pada sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga semakin menyempit pula. 

Sebagai sebuah kajian untuk kebijakan, maka kegiatan ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemkab SBD untuk membuat kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan budaya yang akan mengembangkan ruang ekonomi keluarga dan investasi sumber daya manusia, serta usaha ekonomi produktif. 

WhatsApp_Image_2018-11-29_at_17.43.29.jpeg

Kegiatan kajian dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari Dr. Herry Yogaswara, Dr. Makmuri Sukarno, Prof. Dr. Aswatini, Mita Noveria, MA, Ade Latifa, MA dan Yuly Astuty, MA. Metode Kajian bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, FGD, pengamatan dan penelusuran kepustakaan. Kajian dilakukan di beberapa desa/kelurahan di kecamatan Kota Tambolaka, Kecamatan Laura, Kecamaatn Wewewa Barat, Kecamatan Kodi Utara, Kecamatan Kodi Belagar dan kecamatan Wewewa Tengah. 

Temuan utama dari kajian ini, praktek pemberian sumbangan ternak pada upacara kematian masih sangat umum dilakukan, tetapi yang menjadi permasalahan adalah nilai-nilai sakral yang seharusnya ada dalam kegiatan tersebut berubah menjadi maksud prestise dan investasi kekuasaan. Tentunya masih banyak juga upacara ini mempunyai nilai penting dari sisi kebersamaan. Tetapi dengan semakin berkembangnya kekuasaan melalui politik lokal, maka nilai-nilai luhur tersebut menjadi luntur. Namun, bagi masyarakat yang dikategorikan miskin, dilema untuk memberikan sumbangan dan investasi pada biaya pendidikan seringkali bertabrakan. 

Praktik lainnya yang kemudian mempunyai kaitan dengan kemiskinan adalah, peminjaman uang untuk biaya sumbangan hewan didapatkan dari pelepas uang (rentenir) sehingga banyak anggota masyarakat yang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Permasalahan ini, kemudian berkelindan dengan motivasi dari anggota masyarakat untuk keluar dari pulau Sumba dan bekerja menjadi tenaga kerja internasional (TKI). Menjadi TKI (maupun kerja di wilayah Indonesia lainnya), adalah pilihan yang sulit, dan menghadapi berbagai tantagan terkait dengan sistem perekrutan dan kapasitas sumber daya manusia ketika berhadapan dengan tenaga kerja dari negara lain. 

Dalam konteks lingkaran kemiskinan, menjadi TKI merupakan sebuah investasi dari sebuah keluarga ketika berhadapan dengan upaya membayar hutang. 

Terdapat perkembangan dengan munculnya keluarga-keluarga yang mengurangi atau bahkan memutus rantai hutang tersebut dengan cara menolak menerima sumbangan ternak dan hanya melakukan pemotongan hewan untuk kebutuhan konsumsi secukupnya pada upacara kematian. Keluarga-keluarga tersebut berasal dari status sosial ekonomi menengah, berpendidikan tinggi, dan bagian dari tokoh agama. Keluarga-keluarga ini kemudian menjadi champion dari perubahan yang ada di masyarakat. 

Terdapat usulan untuk melakukan revitalisasi budaya, karena masyarakat adalah pelaku dan pemelihara budaya itu sendiri. Perlu dilakukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat Sumba untuk melakukannya. 

Rekomendasi dari kajian ini adalah perlunya suatu produk hukum daerah yang dapat menjadi payung bagi pemerintah desa untuk melakukan upaya-upaya yang mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan hutang-hutang yang terkait dengan sumbangan pada upacara kematian khususnya. Pada intinya setiap desa mempunyai karakter masing-masing dan kesiapan untuk berubah. Tetapi yang perlu menjadi sasaran adalah produk hukum ini harus mengembalikan upacara pada makna aslinya yang sakral dan menjaga nilai untuk memperkuat kebersamaan di kalangan masyarakat.

Dr. Herry Yogaswara, Plt. Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Go to top

Artikel terkait