Pada tanggal 8 Oktober 2018 telah dilaksanakan pertemuan peneliti untuk menjelaskan mengenai beberapa hal yaitu, (1) Permenpan 34 tahun 2018, (2) Penelitian Prioritas Nasional tahun 2019, (3) Rencana Strategis tahun 2020 – 2024, (4) Key Performance Indicators, dan (5) Perkembangan LIPI ke depan. Acara ini dibuka dengan penjelasan dari Pelaksana Tugas Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Dr. Herry Jogaswara. Dalam kesempatan ini beliau menjelaskan bahwa ada beberapa perubahan yang akan dilakukan dalam tubuh LIPI, salah satunya adalah rencana reorganisasi LIPI.

Rencana reorganisasi masih dalam proses review di tingkat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Reorganisasi pada tubuh LIPI salah satunya akan dialami kedeputian Jasa Ilmiah (JASIL) yang akan berubah menjadi kedeputian IPTEK Terapan. Secara umum rencana reorganisasi di tingkat LIPI tidak akan berdampak banyak kepada kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan (IPSK). Melalui reorganisasi LIPI, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI) diusulkan untuk berubah nama menjadi Pusat Riset Kependudukan (PRK-LIPI).

Secara umum, perubahan-perubahan yang dilakukan dalam tubuh LIPI bermaksud untuk membentuk sistem organisasi LIPI yang lebih teratur dan baik sebagai salah satu lembaga Negara. Beberapa perubahan, seperti penilaian kinerja jabatan peneliti melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang harus disusun setiap tahun sebagai acuan kerja peneliti dalam setahun, ditambah lagi peneliti harus memenuhi Hasil Kerja Minimal (HKM) dalam periode tertentu. Di dalam rapat ini juga dijelaskan adanya beberapa perubahan dalam scoring kinerja peneliti. Perubahan penilaian ini akan dipelajari lebih lanjut oleh perwakilan satuan kerja untuk nantinya diajarkan kepada peneliti lainnya. Pada peraturan terbaru, peneliti harus mengikuti uji kompetensi untuk kenaikan jabatan fungsional, tetapi apabila peneliti ingin mengajukan kenaikan golongan peneliti harus memenuhi ketentuan capaian selama 4 tahun.

Pertemuan peneliti kali ini dilanjutkan dengan penjelasan rencana penelitian 2019. Pada tahun 2019, peneliti LIPI akan berfokus pada penelitian Prioritas Nasional (PN). Pada kesempatan ini, Pusat Penelitian Kependudukan menjadi penanggung jawab pada dua PN, yaitu mengenai jaminan social dan Papua. Secara spesifik, PN Jaminan Sosial akan membahas mengenai perlindungan social yang berisikan komponen Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial. Sedangkan, PN Papua akan berfokus kepada isu perubahan sosial demografi masyarakat Papua, isu kesehatan ibu dan anak, serta isu pendidikan di Papua. Kedua penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menghasilkan rekomendasi menyeluruh untuk peraturan jaminan social dan kemasyarakatan di Papua.

Pak Herry selaku pimpinan rapat kali ini juga menjelaskan bahwa pada tahun 2019, tidak semua kelompok penelitian dari Pusat Penelitian Kependudukan dapat melakukan penelitian di bawah payung yang sama. Kelompok penelitian Mobilitas Penduduk pada tahun 2019 akan mengerjakan penelitian di bawah payung tanggung jawab Pusat Penelitian Ekonomi yang mengangkat tema Global Village. Meskipun pada tahun 2019 konsentrasi utama penelitian mengikuti PN, tetapi penelitian terdahulu dalam fokus Prioritas Bidang (PB) yang sekiranya harus diselesaikan dapat dikerjakan lagi di tahun depan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Rencana Strategis 2020-2024. Pada pembahasan kali ini, Pak Herry menjelaskan mengenai rencana penelitian tahun 2020-2024, rencana strategis harus mulai disusun di tahun ini dikarenakan PN hanya dilakukan dalam tempo satu tahun penelitian. Renstra IPSK 2020-2024 akan membahas mengenai 3 isu besar turunan PN yaitu: (1) Politik, Hukum, dan Keamanan, (2) Pembangunan Wilayah, dan (3) Konektivitas dan Industri 4.0. Ketiga isu tersebut diturunkan lagi ke dalam topic-topik yang lebih spesifik diantaranya adalah perlindungan pekerja migrant, akses pekerja lokal, penguatan kapasitas ekonomi dan social, pertanian berkelanjutan, dan penguatan suber daya manusia yang aktif dan tangguh. Keseluruhan topik ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan renstra selanjutnya.

Terakhir, pertemuan kali ini Pak Herry membahas mengenai sistem penilaian terbaru bagi satuan kerja dalam bentuk Key Performance Indicators (KPI). KPI dibuat sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja pusat penelitian secara keseluruhan. KPI akan dibuat dalam sistem top-down dan bottom up, kemudian ada penilaian eksternal. Melalui KPI ke depannya diharapkan penilai akan lebih mudah dalam menentukan kinerja peneliti baik dilihat dalam lingkup satuan kerja maupun sebagai individu peneliti.

Diharapkan dengan adanya reorganisasi di tubuh LIPI ke depannya dapat menjadikan LIPI sebagai lembaga penelitian yang bisa melakukan kinerja lebih baik lagi sebagai lembaga negara. Keterlibatan LIPI dalam penelitian Prioritas Nasional (PN) juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berguna bagi kemajuan bangsa. Peneliti juga diharapkan dapat berperan serta aktif dalam sistem organisasi baru agar dapat memaksimalkan potensi penelitian, terutama bagi Pusat Penelitian Kependudukan.

Diliput oleh Irin Oktafiani, Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Go to top

Artikel terkait