Pada 31 Agustus 2018 telah berlangsung diskusi bulanan, yang merupakan rangkaian diskusi rutin yang ke-delapan. Vera Bararah Barid, Kandidat Peneliti Kependudukan pada kelompok penelitian SDM-Tenaga Kerja telah memaparkan “Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Informal”. Diskusi yang menarik, untuk melihat siapa yang bertanggungjawab atas terlaksananya jaminan sosial? Apa perbedaan antara  jaminan sosial, asuransi sosial, dan bantuan sosial? Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal?. Hal ini penting menjadi perhatian, mengingat pekerja formal telah mendapatkan akses yang disediakan oleh tempat mereka bekerja, sedangkan pekerja informal harus memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk mengakses jaminan sosial, sebelum pada pertanyaan apakah jaminan sosial tersebut dapat terakses dan terjangkau oleh mereka, ataukah bentuk jaminan sosial yang pekerja informal butuhkan berbeda dengan pekerja formal. Vera, sebagai peneliti, mencoba untuk melihat kasus ini pada pekerja ojek online.

Jaminan sosial telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu”, declaration of human right pasal 25 juga telah menyebutkan, “setiap warga negara berhak mendapat perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia”. Kedua aturan tersebut telah menjadi dasar pentingnya jaminan sosial oleh negara untuk warganya. Jaminan sosial dikelola oleh pemerintah, berbeda dengan asuransi sosial yang dikelola BUMN dan swasta, serta bantuan sosial yang pesertanya tidak perlu membayar premi. Meskipun, Indonesia tidak menerapkan jaminan sosial untuk pengangguran. Jaminan sosial tenaga kerja dalam konteks ini juga sebagai upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan, dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan tenaga kerja dan pengusaha. Definisi pekerja informal berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang bukan penerima upah, seperti contohnya: tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dll.

Kenyataannya, menurut ILO hanya satu dari lima orang di dunia hari ini memiliki jaminan sosial yang memadai, dengan separuh penduduk dunia tidak memiliki cakupan jaminan sosial dalam bentuk apapun. Lebih jauh, sektor pekerja informal memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan jaminan sosial tersebut, dari keterbatasan penghasilan dan informasi, hingga belum adanya kebutuhan terhadap akses jaminan sosial. Namun tren kepesertaan ini menunjukkan peningkatan dalam kasus Go-Jek, pengemudi yang telah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Februari 2018 menembus 1 juta orang (koran Sindo, 13 Februari 2018), sekitar 7000 orang tiap bulannya mendaftar menjadi peserta baru BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum adanya kerjasama dengan BPJS, jumlah peserta mandiri pengemudi Go-Jek hanya 1200 orang. Sejak Oktober 2017, BPJS menjalin kerja sama dengan Go-Jek untuk memudahkan fasilitas pengemudi yang ingin mendaftarkan diri sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang didapat oleh pengemudi antara lain jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) yang berbeda dengan Jasa Raharja yang tidak menanggung kecelakaan tunggal.

Kepesertaan jaminan sosial yang mengakomodir keberadaan pekerja sektor informal telah mengalami kemajuan pesat. Sebelumnya, Jamsostek fokus pada pekerja sektor formal dimana kepesertaan di sektor informal sangat kecil, dan pada tahun 2006 baru muncul sektor informal dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) karena adanya desakan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya undang – undang BPJS Ketenagakerjaan Nomor 24 tahun 2011 (yang masih berupa peraturan pemerintah di tahun 2006) sebagai kelanjutan dari amanat UU SJSN tahun 2004. Era Jamsostek, posisi negara lebih liberalis yang sangat berpihak pada sektor formal dan mengharuskan adanya premi. Kemudian negara mulai beranjak ke tengah dengan kompromi politik antara liberalis dan kekuasaan negara. BPJS Ketenagakerjaan masuk di dalam payung undang - undang BPJS yang mencakup tenaga kerja dan kesehatan. Meskipun UU BPJS belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan peserta jaminan sosial, paling tidak, hasil judicial review UU BPJS pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan wajib mendaftarkan kepesertaan BPJS. Hal ini merupakan titik balik yang patut dihargai.

Dengan kemajuan yang pesat tersebut, masih menyisakan tantangan diantaranya: pembagian sektor formal dan informal tidak menjadi perhatian terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk saat ini, karena siapa pun yang mampu membayar premi sebesar Rp 16.800 per bulan, maka akan dapat menjadi peserta. Untuk kasus Go-Jek sendiri, pemisahan profesi Go-Jek untuk pengemudi sebagai pekerjaan utama atau sambilan sulit untuk dideteksi. Sementara, jika pekerjaan formal diluar pengemudi sebagai pekerjaan utama, maka jaminan sosial akan ditanggung oleh kantor, sehingga tidak bisa memaksakan pengemudi untuk mendaftar lagi secara individu, dan bisa jadi sudah mendapat kesejahteraan dari pekerjaan utama. Untuk itu, basis kategori formal dan informal perlu menjadi bahan diskusi lebih lanjut, karena dikotomi ini dalam pelaksanaannya saat ini telah terselubung. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana perlindungan sosial harus diberlakukan untuk pekerja, menjadi tanggungjawab siapa sebenernya di tengah posisi Indonesia yang tidak memberikan jaminan sosial pada pengangguran yang berbeda dengan Jerman, misalnya. Definisi jaminan sosial berdasarkan ILO merupakan jaminan sosial yang diberikan masyarakat dan bukan negara. Namun, hal ini telah diterapkan pada BPJS Kesehatan yang diberikan oleh masyarakat kepada individu dan rumah tangga, sehingga BPJS Ketenagakerjaan telah menjadi tanggungjawab pengusaha. Sementara itu, meskipun aturan jaminan sosial tenaga kerja telah diberlakukan undang – undang, pergantian jam kerja menjadi bentuk pengaburan kewajiban oleh pengusaha, karena dalam undang – undang tidak mencantumkan hubungan kemitraan seperti yang ada pada Go-Jek. Hubungan kemitraan merupakan bentuk relasi kerja baru dari model lama relasi kerja yang berbentuk budak atau buruh, namun dalam pelaksanaannya relasi setara masih sulit untuk diberlakukan. Dengan demikian, peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akibat kemudahan fasilitas pendaftaran online yang terhubung dengan aplikasi Go-Jek menarik untuk dibuktikan. Lebih jauh, patut dilihat dampak dan tren kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah diberlakukan sejak 1 Juli 2015 dan sebelum undang – undang BPJS diberlakukan.

(Ditulis oleh Dini Kusumaningrum, Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI)

Go to top

Artikel terkait