Liputan Diskusi

Pada 14 Agustus 2018, Pusat Penelitian Kependudukan bekerjasama dengan International Center for Interdisciplinary and Advance Research (ICIAR) LIPI mengadakan diskusi dalam rangka membahas psiko-edukasi berbasis ilmu pengetahuan yang menjadi kebutuhan pada fase tanggap darurat dan transisi bagi warga terdampak gempa Lombok. Diskusi ini dibuka oleh Herry Jogaswara selaku Plt Kepala Pusat Penelitian Kependudukan dan dimoderatori oleh Irina Rafliana dari ICIAR LIPI.

Dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari aktivis LSM, wartawan, seniman, hingga ahli bencana dari pemerintah. Forum diskusi ini menjadi wadah penyampaian informasi yang sangat baik sebelum pada akhirnya memberikan masukan-masukan substantif terkait kebutuhan psiko-edukasi pada fase tanggap darurat-transisi gempa Lombok.

Irina Rafliana memantik diskusi melalui pemaparannya mengenai hasil kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebelum mendiskusikan lebih lanjut mengenai psiko-edukasi, Irina memaparkan beberapa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.  Salah satunya adalah kemunculan berbagai pertanyaan dan narasi yang beredar di masyarakat terkait bencana gempa. Banyak masyarakat yang termakan hoax dan beberapa pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, seperti: “apa benar ada gempa utama dan gempa pendahuluan?” “jika sumur kering dan keluar pasir, ini pertanda apa?” dan lain sebagainya.

Selain itu, Irina juga menunjukkan fakta terkait ketahanan bangunan vernacular (tradisional) dengan konstruksi batu susun dan kolom kayu yang sangat kuat pada saat gempa terjadi. Pada pemaparannya, Irina memperlihatkan kondisi Masjid Kuno Bayan Beleq yang dibangun pada abad ke-17 serta rumah-rumah adat yang tidak rusak akibat gempa (intact). Kontradiktif dengan hal tersebut, gedung BPBD KLU serta tempat evakuasi (shelter) yang dibangun oleh pemerintah justru rusak parah. Catatan lain dari Irina adalah efektivitas early warning system (EWS). Menurutnya, EWS terhadap tsunami tidak lebih penting ketimbang EWS terhadap maling; karena yang terjadi di lapangan justru maling ketika masyarakat meninggalkan harta bendanya di rumah saat evakuasi.

WhatsApp_Image_2018-08-15_at_16.17.11.jpeg

 

Merespon diskusi awal, Andi Eka Sakya, mantan Kepala BMKG yang saat ini bekerja di BPPT, menekankan pada pertanyaan tentang bencana yang sering dilontarkan oleh organisasi internasional, yaitu: apa yang bisa dipelajari untuk masa yang akan datang? Menurutnya, yang menjadi penting dalam hal ini adalah perlunya perhatian pada early warning system dan membangun persepsi risiko dengan benar; maka dari itu, perlu ada trust dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak.

Kemudian, Suprayoga Hadi, selaku perencana utama dari BAPPENAS dan juga wakil ketua Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), melanjutkan dengan pendekatan THIS (tematik-holistik, integratif, dan spasial). Dalam merespon post-disaster, menurutnya yang pertama harus ditelusuri adalah melihat hulu-hilir kejadian bencana secara holistik. Kemudian yang kedua, harus ada integrasi yang memadukan lintas sektor, lintas pelaku, lintas lokasi, dan lintas tahapan lembaga atau instansi. Maka dari itu, perlu satu lembaga yang well-acknowledged, well-known, atau well-functioned, yang bisa menciptakan keterpaduan ini, agar komunitas atau masyarakat tidak bingung jika ingin berkontribusi. Yang terakhir adalah spasial, hal ini terkait pada aspek-aspek ruang, yaitu ruang secara legal formal seperti tata ruang, peraturan zonasi, tata bangunan dan lain-lain yang menyangkut dengan perencanaan ruang dan kebencanaan. Perlu juga dipetakan who does what? dalam penanganan pasca gempa Lombok, terutama peran Pemda dan tokoh adat maupun tokoh agama yang memiliki peran besar serta penting untuk dilibatkan dalam penanganan pasca gempa Lombok.

Sesi Diskusi kemudian dilanjutkan tentang pembelajaran lebih teknis mengenai bahan dan struktur bangunan. Arief dari media Kompas, yang juga memiliki latarbelakang arsitektur, mengemukakan bahwa yang terpenting dari peristiwa gempa adalah bahan bangunan yang justru memicu banyak korban. Menurutnya, belajar dari pengalaman gempa di Aceh dan Bantul Yogyakarta, kita perlu memperhatikan struktur bangunan tradisional yang tahan gempa, seperti rumah adat di Nias dan Yogya dengan rumah gedek (rumah bambu) yang lebih tahan gempa dibandingkan rumah tembok. Di samping persoalan bahan bangunan, Arief juga mengemukakan hal terkait pemberitaan bencana di media.

Amalfi Omang, peneliti geologi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM memaparkan beberapa hal terkait informasi geologi di Lombok. Belakangan ini, PVMBG telah memberikan informasi kepada masyarakat terkait liquifaksi atau pelulukan tanah (soil liquefaction) yang terjadi di beberapa tempat pasca gempa Lombok. Liquifaksi merupakan rekahan yang mengeluarkan air dari tanah yang terjadi pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh air. Lebih lanjut Omang memaparkan bahwa PVMBG telah memetakan geologi Lombok dengan memasukan informasi lapisan batuan atas permukaan bumi (yang berupa endapan), yang notabene lebih lengkap dibandingkan dengan peta geologi sebelumnya yang memetakan batuan di batuan dasar saja.  Yang menjadi penting menurut Omang adalah diseminasi informasi geologi kepada masyarakat luas, yang selama ini hanya terbatas pada pengetahuan lokal yang umum saja.   

Setelah mendengarkan berbagai informasi dari berbagai sektor, diskusi ini dilanjutkan dengan membahas metode untuk selanjutnya dilakukan di KLU. Menurut Deny Hidayati, Kepala Kluster Ekologi Manusia, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah ada perlu adanya metode penyebaran informasi yang terintegrasi. Pendekatan training of trainer (ToT) dapat menjadi alternatif yang baik untuk menyebarkan informasi/edukasi sampai tingkat komunitas. Para trainer harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup terkait sains bahaya gempa serta sains lingkungan sekitar. Di samping itu, tim juga harus bisa mengemas sains menjadi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di Lombok. Risk culture harus bisa dibangun karena ini merupakan bagian dari kearifan lokal dan modal sosial yang harus dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Setelah penjelasan terkait metode oleh Deny Hidayati, Mellia dari Pusat Krisis Universitas Indonesia menambahkan bahwa yang harus diperhatikan dalam penanganan bencana bukan hanya korban, tetapi juga penyuluh/relawan. Kita harus memahami siklus bencana dalam strategi memberikan healing pada masyarakat terdampak, karena hal ini merupakan proses yang membutuhkan cukup waktu.

Dari berbagai pemaparan, dapat disimpulkan bahwa psiko-edukasi melalui diseminasi sains kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Psiko-edukasi bencana berbasis sains dan lifeskills dapat diberikan melalui berbagai pendekatan praktis seperti joyful learning melalui permainan, seni, maupun cerita rakyat untuk membangun risk culture dalam masyarakat. Perlu adanya sinergi antara masyarakat lokal, komunitas relawan (NGO, seniman), media, serta pemerintah baik pemerintah lokal maupun pusat. Jejaring yang sudah terbentuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk bisa membantu kegiatan ini terlaksana.

(Diliput  oleh Dwiyanti Kusumaningrum, peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI)

Go to top

Artikel terkait