Liputan Kegiatan Diskusi Bulanan #7 Kelompok Penelitian SDM & Tenaga Kerja

Diskusi “Revolusi Industri 4.0: Dilema, Ketimpangan dan Anomali” ini merupakan media penyampaian pandangan kritis terhadap perkembangan digital dalam Revolusi Industri 4.0. Pembahasan Revolusi Industri 4.0 dilakukan melalui upaya pemahaman kebijakan pemerintah mengenai cetak biru “Making Indonesia 4.0”. Diskusi dimoderatori oleh Vera Bararah Barid (Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI) dengan pemateri utama yaitu Slamet Riyanto (Direktorat Industri, Elektronika dan Informatika - Kementerian Perindustrian) dan penyaji diskusi yaitu Yanti Astrelina Purba, Fuat Edi Kurniawan dan Norman L. Aruan (ketiganya merupakan Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI).

Slamet Riyanto, mengawali pemaparannya tentang Revolusi Industri 4.0 dengan menjelaskan sejarah revolusi industri yang dimulai dengan (i) Industri 1.0 pada tahun 1784 yang ditandai dengan penggunaan mesin uap dalam industri; (ii) Industri 2.0 pada tahun 1870 yang ditandai dengan penggunaan mesin produksi massal tenaga listrik/BBM; (iii) Industri 3.0 pada tahun 1969 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan mesin otomasi; dan (iv) Industri 4.0 pada tahun 2011 yang ditandai dengan mesin terintegrasi jaringan internet (internet of things).

Bersama Inggris dan Amerika, Jerman merupakan pionir dalam implementasi kebijakan Industri 4.0 dan saat ini sudah dapat mengambil manfaatnya. Sedangkan Indonesia, saat ini masih pada level perencanaan kebijakan dan mulai 2018 sudah meluncurkan cetak biru kebijakan berupa inisiatif “Making Indonesia 4.0”. Inisiatif tersebut merupakan roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam memasuki industri 4.0 untuk mencapai sepuluh besar ekonomi teruat dunia di tahun 2013.

Kemudian untuk menuju Industri 4.0, pemerintah sudah menetapkan lima sektor industri prioritas yaitu (i) industri makanan dan minuman; (ii) industri kimia; (iii) industri tekstil dan pakaian jadi; (iv) industri otomotif; dan (v) industri elektronika. Kelima sektor industri tersebut menjadi prioritas karena memberikan kontribusi 12,67% terhadap total PDB atau 70,86% terhadap PDB Industri Pengolahan non migas tahun 2017.

Sebagai penutup, Slamet Riyanto menyampaikan mengenai hal-hal yang harus disiapkan menuju industri 4.0, yaitu (i) budaya kerja industri (presisi, akurat dan tepat waktu); (ii) keterlibatan pada Global Supply Chain; (iii) kesiapan infrastruktur dasar (jaringan listrik yang stabil, jaringan internet yang reliable dan jaringan logistik); serta (iv) kesiapan infrastruktur pendukung (standarisasi kualitas dan dukungan regulasi).

Berikutnya pemaparan pandangan kritis oleh Yanti Astrelina Purba mengenai Dilema Industri Manufaktur di Era Digitalisasi. Dijelaskan oleh Yanti bahwa industri manufaktur pada dasarnya memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Dari sisi ekonomi, industri manufaktur merupakan penyumbang PDB terbesar bagi perekonomian nasional sebesar 20.2% pada tahun 2017, besarannya yaitu Rp 2.739,4 triliun dari total PDB sebesar Rp 13.588,8 triliun. Industri manufaktur juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja, khususnya tenaga kerja di wilayah perkotaan. Industri manufaktur merupakan penyerap tenaga kerja ke-4 setelah sektor pertanian, sektor perdagangan dan sektor jasa.

Selanjutnya, Yanti menjelaskan juga bahwa era digilisasi juga mendorong perkembangan di sektor industri manufaktur. Perkembangan tersebut diantaranya ditandai dengan (i) pemanfaatan kombinasi jaringan teknologi informasi dalam proses produksi; (ii) peningkatan efektivitas dan daya saing industri pasca otomatisasi dan robotisasi; (iii) peningkatan produktivitas dan kualitas produk; dan (iv) mengurangi resiko kecelakaan kerja dan reduksi limbah dan kontaminasi dengan manusia.

Namun, terjadi dilema pada perkembangan industri manufaktur di era digitalisasi. Peningkatan produktivitas dan daya saing industri setelah adanya otomatisasi dan robotisasi dihadapkan pada ancaman pengurangan tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin dan robot. Hal ini menjadi ironi, sektor industri manufaktur yang awalnya diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menyerap tenaga kerja malah pada akhirnya menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup tenaga kerjanya.

Pemaparan dilanjutkan oleh Norman L. Aruan dengan tema Ketimpangan Digital. Secara tegas Norman menyampaikan bahwa terjadi ketimpangan digital di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memang menunjukkan bahwa tren peningkatan pengguna internet di Indonesia selama dua dekade terakhir, akan tetapi apabila dilihat distribusi secara geografis menunjukkan ketimpangan nyata. Pengguna internet terkonsentrasi di Pulau Jawa, mencapai 58% dari total keseluruhan. Ketimpangan digital ini juga dapat dilihat dari persentase area yang dijangkau serat optik, data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2012 menunjukkan bahwa lagi-lagi Pulau Jawa menjadi wilayah yang paling dominan dengan tingkat area keterjangkauan sebesar 99,2%. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara baru sekitar 70% areanya yang terjangkau serat optik, sedang Maluku-Papua malah belum sama sekali terjamah serat optik.

Selanjutnya, menggunakan data BPS tahun 2016 mengenai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Norman menunjukkan bahwa secara nasional terjadi peningkatan IP-TIK pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,34 dari angka di tahun 2015 sebesar 3,88. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IP-TIK tertinggi sebesar 7,41 dan Papua menjadi yang terendah dengan IP-TIK sebesar 2,41. IP-TIK sendiri merupakan ukuran standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah, kesenjangan digital serta potensi pengenmbangan TIK.

Secara konseptual dijelaskan oleh Norman bahwa terdapat tiga level ketimpangan digital, yaitu: (i) ketimpangan dalam hal akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (ii) ketimpangan kemampuan (capabilities) menggunakan TIK; dan (iii) ketimpangan dalam menghasilkan outcome penggunaan TIK (Dewan & Riggins,2005; Wei et al, 2016). Beberapa faktor utama yang meyebabkan terjadinya ketimpangan digital meliputi: (i) faktor lokasi (geografis); (ii) tingkat pendapatan penduduk; (iii) peraturan/regulasi; (iv) ketersediaan infrastruktur TIK; dan (vi) tingkat pendidikan penduduk (Oliviera (2018); Hidayat (2014); Chinn & Fairlie (2007)).

Menutup penjelasannya mengenai ketimpangan digital, Norman menyampaikan bahwa sudah ada upaya Pemerintah untuk menjembatani ketimpangan digital melalui proyek Palapa Ring yang sejalan dengan salah satu agenda prioritas nasional “Making Indonesia 4.0” yaitu membangun infrastruktur digital nasional. Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. Kemudian, dalam implementasi “Making Indonesia 4.0” seyogyanya tidak hanya mendorong peran stakeholder sektro industri semata, tetapi perlu adanya keterlibatan masyarakat secara aktif, khususnya di era ekonomi digital dan persaingan global.

Screen_Shot_2018-08-02_at_14.35.00.png

Selanjutnya penyaji diskusi ketiga, Fuat Edi Kurniawan mengawali pemaparannya tentang Anomali Relasi Kerja dalam Digital Sharing Economy dengan berpijak pada paradigma “fungsi digital” yang melihat persoalan digitalisasi dalam koridor determinisme teknologi. Di Indonesia tren perkembangan ekonomi digital dan artficial intelligent (AI) cenderung menggeser karakteristik investasi ke arah padat modal (capital intensive) dan padat teknologi (technology intensive) daripada padat karya (labor intensive). Anomali ini dimanfaatkan sebagai celah bisnis bagi para pemilik modal untuk menciptakan platform ekonomi digital dan sistem baru yang tidak dapat dipisahkan dengan proses komersialisasi dan massifikasi kapitalisme modern.

Namun, terdapat multiplier effect dari komersialisasi dan massifikasi kapitalisme modern tersebut yaitu terjadinya digital disruption. Meski tidak dipungkiri juga bahwa digitalisasi membuka peluang kerja baru di berbagai sektor, terutama di sektor informal. Kemunculan berbagai platform ekonomi digital, seperti:  aplikasi e-commerce, transportasi berbasis online, dan UMKM berbasis jaringan menandai fenomena tersebut. Sektor informal pada akhirnya menjadi alternatif baru bagi tenaga kerja yang terdampak digital disruption. Tren informalisasi tenaga kerja ini didukung oleh data BPS periode 2015-2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah pekerja sektor informal dari 51,3 juta orang menjadi menjadi 55,7 juta orang.

Anomali lain yang muncul dari perkembangan platform ekonomi digital yang dijelaskan oleh Fuat yaitu lahirnya relasi kerja  yang tidak jelas antara pelaku usaha (pemilik modal) dengan pekerja. Terjadi ilusi relasi kerja (kemitraan) yang mengaburkan hak-hak pekerja. Ilusi relasi kerja tersebut menunjukkan munculnya eksploitasi gaya baru (net slave) terhadap pekerja. Eksploitasi gaya baru ini diistilahkan juga sebagai “gamification of work” (Nastiti, 2017), di mana aktifitas pekerja diibaratkan layaknya permainan (games). Nasib pekerja dipertaruhkan dalam ‘jumlah bintang/rating’ yang diberikan oleh konsumen/pengguna jasa. Yang kemudian sangat disayangkan adalah belum matangnya respon Pemerintah sebagai teknokrat dan regulator dalam menanggapi perubahan sosial tersebut, akibatnya relasi baru yang tercipta dalam ekonomi digital menjadi sangat rapuh (fragile).

Untuk menutup pemaparannya, Fuat tetap menyampaikan optimisme dengan melihat perkembangan ekonomi digital sebagai sebuah peluang dan kesempatan untuk peningkatan ekonomi Nasional. Ekonomi kreatif dan digital sharing economy menjadi salah satu alternatif. PDB ekonomi kreatif menunjukan tren meningkat pada periode 2014-2015 dari Rp 784,82 triliun menjadi Rp 852,24 triliun dan berkontribusi sebesar 7,38% terhadap total perekonomian nasional. Sektor ekonomi kreatif juga menunjukkan peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu dari 13,45 juta pekerja pada tahun 2011 menjadi 15,96 juta pekerja pada 2015. Multiplier effect lain ekonomi kreatif yaitu pada pemanfaatan bahan baku dalam negeri yang mencapai 82,69%. Kemudian, untuk lebih memicu perkembangan ekonomi kreatif diperlukan adanya dukungan pemerintah untuk membuka ekspansi pasar ekonomi kreatif ke luar negeri, di samping itu perlu juga bantuan dalam hal akses kredit dan pinjaman untuk modal. Dari sisi pelaku usaha, perlu ditingkatkan proses riset dan pengembangan usaha sehingga tidak ada kemandekan inovasi dan peningkatan adopsi teknologi.

Dalam upaya melangkah menuju masyarakat informasi berbasis digital, Indonesia harus menentukan konsep teknologi dan masyarakat komunikatif seperti apa yang akan dibangun. Pemerintah harus mampu meraih peluang untuk mengembangkan potensi-potensi lokal agar dapat termanfaatkan dengan baik, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi baru. Di sisi pekerja diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan untuk mempercepat proses penyerapan teknologi. Selain itu, diperlukan juga strategi perlindungan terhadap tenaga kerja perbaikan regulasi, fasilitas, upah, dan kesempatan kerja yang berimbang antar gender.

Hasil diskusi ini juga memunculkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan di Indonesia. Adaptasi dan inovasi dalam sistem dan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pendidikan vokasi, diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) menuju era industri 4.0.

(Diliput oleh Fikri Muslim, Kandidat Peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI)

Go to top

Artikel terkait