Pusat Penelitian Kependudukan LIPI pada tanggal 17-18 Juli 2018 mengadakan Rapat Koordinasi (rakor) di Cisarua, Bogor untuk membahas agenda dan rancangan kerja puslit, terutama rencana strategis tahun 2020-2024. Acara ini diikuti oleh seluruh sivitas puslit kependudukan yang terdiri dari tenaga peneliti dan administrasi.

Rakor kali ini terbagi dalam beberapa agenda besar yaitu (1) Evaluasi hasil kegiatan yang sudah dilakukan pada semester pertama tahun 2018 oleh PME. (2) Pemaparan mengenai peraturan baru jabatan fungsional peneliti dan non-peneliti dari Pusbindiklat LIPI; (3) Pembahasan rencana implementatif Renstra 2020-2024 , hal ini terkait juga dengan kegiatan penelitian di tahun 2019 yang akan berfokus pada penelitian prioritas nasional (PN). Pada tahun 2019, pusat penelitian kependudukan mendapatkan tanggung jawab pada PN Jaminan Sosial dan kegiatan di Papua. Kemudian, (4) Sosialisasi mengenai E-SKP oleh perwakilan dari BOSDM. 

Dalam rakor dilakukan pembahasan posisi kajian puslit terhadap Renstra LIPI. LIPI sendiri sebagai lembaga negara telah menentukan posisi rencana kerja sampai 2045 yang akan berfokus pada kajian Sustainable Development Goals. Terkait dengan butir-butir SDG’s ini, Bappenas telah menyusun RPJMN yang menghasilkan 9 kata kunci utama untuk dijadikan tema penelitian yaitu (1) Pembagunan Wilayah; (2) Pangan dan Gizi; (3) Energi Baru Terbarukan; (4) Lingkungan, Air, dan Kebencanaan; (5) Maritim dan Pariwisata; (6) Politik dan Keamanan; (7) Konektivitas dan Industri; (8) Keanekaragaman Hayati; dan (9) Kesehatan. 

Pada kesempatan kali ini, Profesor Aswatini juga mengungkapkan bahwa penting bagi Pusat Penelitian Kependudukan untuk menunjukan bahwa studi-studi kependudukan penting bagi bangsa. Ditambah lagi dengan adanya bonus demografi maka pembahasan terkait demographic devident menjadi penting dilakukan sebagai bahan masukan bagi pemerintah. Kajian mengenai komposisi penduduk, distribusi dan jumlah penduduk menjadi penting ditambah lagi dengan variabel-variabel menyangkut jumlah masyarakat produktif dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini menjadi peranan penting Pusat Penelitian Kependudukan untuk bisa menyajikan penelitian mengenai potensi masyarakat di masa depan. Kemudian, jika dihubungkan dengan penelitian yang sudah dilakukan dari tahun 2015 -2018 pembahasan mengenai daya saing penduduk menjadi penting untuk menjelaskan kesiapan dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia, apalagi dengan adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean, jangan sampai penduduk Indonesia menjadi tenaga kasar di negara lain dan penduduk asing menduduki jabatan-jabatan tinggi di negeri sendiri. 

Kemudian sesi dilanjutkan dengan pemaparan peraturan baru terkait jabatan fungsional peneliti dan non-peneliti oleh Bapak Martin Hadi sebagai perwakilan dari Pusbindiklat LIPI. Pada kesempatan kali ini Pak Martin menjelaskan perubahan aturan-aturan terkait mekanisme kenaikan jabatan yang baru. Perubahan aturan-aturan yang terjadi ini dikarenakan adanya UU No. 5 tahun 2014 dan PP No. 11 tahun 2017 mengenai Aparatur Sipil Negara. LIPI sendiri mengharapkan peneliti ke depannya bisa lebih berperan aktif mempublikasikan jurnal penelitian dan juga aktif ikut serta dalam seminar dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional.

Agenda dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan pada semester pertama di tahun 2018. Pada kesempatan ini, PME sebagai pembicara utama memaparkan bahwa kegiatan penelitian DIPA sudah dilaksanakan dan masih dilanjutkan dengan kegiatan realisasi penulisan hasil temuan lapangan. PME mengingatkan kembali pelaksanaan dan realisasi output agar sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Kemudian yang tidak kalah penting, PME mengingatkan untuk memulai persiapan kegiatan Seminar Nasional Kependudukan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sesi rakor terakhir adalah sosialisasi E-SKP dari BOSDM, sesi ini sangat penting karena pegawai diharuskan mengisi rencana dan hasil kerjanya dalam sistem berbasis internet yang sejalan dengan rencana reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sosialisasi E-SKP ini direncanakan akan dilanjutkan kepada pelatihan pengisian yang akan segera diagendakan oleh tim dari BOSDM. 

Rapat Koordinasi Pusat Penelitian Kependudukan tahun 2018 ini, secara garis besar berisikan empat rumusan penting yaitu,

  1. Perencanaan Renstra 2020-2024 akan dilaksanakan secara bottom-up dimulai dari paparan ide kluster yang akan dihimpun oleh pusat penelitian yang kemudian disampaikan kepada lembaga. PIC Renstra akan segera dipilih oleh anggota tim yang berisikan para kepala kluster. Terkait dengan penyelesaian RKI, Gusti Ayu Ketut Surtiari terpilih sebagai koodinatornya, Dewi Harfina terpilih sebagai koordinator penelitian tahun 2019.
  2. Diharapkan civitas Pusat Penelitian Kependudukan bisa mempelajari lebih lanjut mengenai jabatan fungsional dan peraturan-peraturan baru terkait UU ASN.
  3. PME mengingatkan mengenai evaluasi kegiatan dan perumusan konsep daya saing penduduk terkait RKI yang sudah berjalan mengenai daya saing penduduk.

Dengan berakhirnya rapat koordinasi tahun 2018, diharapkan pusat penelitian kependudukan bisa terus ikut berperan aktif secara kelembagaan maupun berkontribusi dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

(Diliput oleh Irin Oktaviyani, Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI)

Go to top

Artikel terkait