Pada tanggal 3 Juli 2018 telah berlangsung diskusi bulanan dari kluster Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja yang mengusung topik “Prospek Politik Buruh 2019”. Diskusi ini diawali dengan presentasi yang dibawakan oleh Triyono dan Fuat Edi Kurniawan selaku peneliti bidang tenaga kerja pada kluster SDM-TK. Pembahas dalam diskusi ini adalah Hafidz Arfandi yang merupakan seorang peneliti sekaligus aktivis perburuhan TURC.

Tahun 2018-2019 digadang-gadang sebagai tahun politik Indonesia. Pada tanggal 27 Juni 2018 lalu, Indonesia melakukan Pilkada serentak yang dilakukan di banyak provinsi di Indonesia. Banyak pemikir dan aktivis yang menyatakan arah politik Indonesia akan tercermin melalui hasil Pilkada 2018 yang telah berlalu kemarin. Hal ini dikarenakan sebagian besar provinsi di Indonesia dengan penduduk terbanyak melakukan pemilihan gubernur dan walikota, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Para pengamat menyatakan arah pemilihan presiden 2019 akan terlihat dari hasil dominasi dari beberapa provinsi besar tersebut.

Diskusi kali ini menjadi penting karena seringkali politik buruh dijadikan sebagai pemanis untuk menarik dukungan pada pemilu. Politik buruh erat kaitannya dengan keberadaan partai politik bukanlah hal yang baru bagi para pemain politik di Indonesia. Sebagai contoh pada tahun terlihat pada polaritas dukungan yang terjadi mulai pilkada 2012, pemilihan Presiden 2014 sampai pilkada gubernur tahun 2016. Serikat buruh dianggap masih memiliki peranan penting bagi aktor politik untuk memanen suara.  

Melalui diskusi ini Triyono menjelaskan bahwa prospek politik buruh pada tahun 2019 memiliki arah yang cenderung sama seperti tahun 2014 yaitu suara dari partai buruh akan diikutkan kepada kandidat presiden yang muncul nanti, serikat buruh tidak akan memunculkan aktor dari serikatnya untuk ikut dalam kontestasi politik. Hal ini dikarenakan mulai rapuhnya solidaritas dalam suara buruh. Kerapuhan solidaritas ini dikarenakan mulai terbentuk fragmentasi di dalam serikat buruh yang akhirnya membuat kubu-kubu kepentingan baru. Ditambah lagi sistem outsource dan pemberlakuan pasar bebas Asia pada tenaga kerja menipiskan bonding pada serikat buruh. Jadi politik buruh akan cenderung bergerak acak mengikuti kepentingan yang dianggap lebih menguntungkan.

Hafidz Arfandi, menyatakan sebelum masuk ke dalam prospek politik buruh 2019, sebaiknya kita melihat peran kekuatan elektoral yang terbentuk melalui konfigurasi dan regim kelas yang terbentuk selama ini. Penting untuk melihat dimana kelas buruh berada dalam konstruksi negara berkembang dan dimanakah union bekerja. Kemudian perlu untuk melihat kemunculan kelas-kelas prekariat yang ikut pula menentukan arah politik buruh 2019. Buruh juga termasuk dalam kelas prekariat yang sebenarnya memiliki jumlah besar namun dalam perkembangan sejarah politik tidak pernah bisa menjadi dominan atau menjadi pemenang dalam arah penentu kebijakan negara. Konfigurasi kelas selalu bergerak pada konflik kaum borjuis dan proletar yang sudah kita ketahui siapa pemenangnya.

Transformasi politik masa kini juga memunculkan ruang-ruang politik yang antagonistik dan hegemonis, sehingga arah-arah politik tidak bisa ditentukan dengan pasti. Maksudnya adalah banyak bermunculan kepentingan-kepentingan baru yang tidak bisa diprediksi dengan pasti oleh pelaku politik yang akan menggunakan suara buruh. Serikat buruh akan selalu terfragmentasi mengikuti unsur kepentingan yang diusungnya. Sebagai contoh dalam Pilkada 2012 di Jakarta terbentuk kotak-kotak antara pendukung Jokowi dan non-jokowi dan tahun 2016 terbentuk kubu ahok dan non-ahok.

Hafidz Arfandi menambahkan, jika menarik sejarah ke belakang, politik buruh akan terbagi dalam tiga opsi yaitu, (1) partai buruh; kemungkinan buruh akan memberikan suaranya pada partai politik yang dibuat oleh para buruh. (2) Afiliasi politik; suara buruh bisa saja pecah terpengaruh oleh kontrak politik yang mereka yakini, misalnya di daerah A jika memilih kandidat B para buruh akan mendapatkan kenaikan UMR. Terakhir yaitu (3) aliansi cair di daerah; maksudnya adalah keberadaan kelompok-kelompok lain yang mungkin dapat dengan mudah mempengaruhi suara politik mereka misalnya agama.

Kesimpulan pada diskusi kali ini adalah prospek politik buruh 2019 secara eksplisit tidak bisa ditentukan arahnya atau belum jelas akan mendukung aktor yang mana, tetapi suara politik buruh bisa bergerak sesuai dengan janji kebijakan yang diberikan di daerahnya. Secara umum, politik buruh bergerak mengikuti kebijakan yang menguntungkan posisi mereka dalam ranah industri. Politik buruh tidak terlalu mempedulikan arah politik dalam skala nasional. Hal yang menjadi konsentrasi politik buruh adalah perwujudan kepentingan yang akan menjamin kesejahteraan buruh di dalam skala regional/ industri.

Diliput oleh Irin Oktaviyani, Kandidat Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Go to top

Artikel terkait