Hubungan Industrial dan Gerakan Buruh Di Indonesia

 

Persoalan hubungan industrial dan gerakan buruh tidak dapat terpisahkan. Persoalan gerakan buruh dari dahulu masih menjadi bahasan yang menarik. Oleh karena itu dalam hal ini Pusat Penelitian Kependudukan LIPI bekerjasama dengan Trade Union Right Centre (TURC) mengadakan diskusi dengan tema Hubungan Industrial Dan Gerakan Buruh Di Indonesia. Diskusi ini dilaksanakan Senin 30 Oktober 2017 bertempat di ruang seminar Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Dalam seminar tersebut menghadirkan 4 pembicara kunci yaitu Prof. Kosuke Mizuno (Kyoto University), Bima Yudhistira, M.S.c (INDEF), Andriko Otang (TURC), Triyono (LIPI). Seminar ini sendiri dimoderatori oleh  Soewartoyo, MA ketua kluster SDM Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Pada sesi pertama ini menyajikan pembahasan dari Prof. Kosuke Mizuno. Dalam pemaparannya, Prof Mizuno mengatakan gerakan buruh sekarang lemah dan terfragmentasi. Lebih lanjut beliau mengatakan dinamika gerakan buruh berwujud dalam gerakan sosial pada tahun 2009. Pada tahun 2009 tersebut gerakan buruh bertujuan untuk menciptakan dan mendesak pengesahan BPJS. Kemudian pada tahun 2012, gerakan buruh banyak menyuarakan soal outsourcing dan PKWT terutama melalui grebek Pabrik. Gerebek pabrik ini dilakukan di  kawasan industri di Bekasi dan Karawang.

Lebih lanjut dalam pemaparannya Prof Mizuno mengatakan bahwa sistem hubungan industrial di indoensia sangat berbeda dengan di Jerman dan Jepang. Di Jerman memiliki kepastian hukum tinggi. Kemudian di Jepang penyelesaian informal/perdamaian kuat. Sedangkan di Indonesia intervensi negara sangat kuat, sekarang arahnya ke kepastian hukum. Selain itu permasalahan perburuhan yang muncul seperti  putusan PPHI adalah soal PHK dan jumlah pesangon/penghargaan masa kerja/uang penggantian Hak. Jika melihat dari sisi sejarah persoalan intervensi pemerintah sejak tahun 1950.  Upah Minumum di Indonesia selalu naik karena Upah Minimum di Indonesia sangat kecil. Kemudian berbicara perburuhan akan lebih menarik jika melihat analisa dinamika di serikat buruh,  hal ini bisa kerjasama dengan SP dan Perusahaan.

Setelah pemaparan pembicara pertama, maka selanjutnya adalah penyampaian materi dari Bima Yudhistira. Dalam pemarannya Bima lebih menyoroti persoalan kondisi ekonomi saat ini. Dalam pemarannya Bima mengatakan bahwa saat ini daya beli menurun dan stagnan. Hal yang lebih parah lagi adalah  deindustrialisasi dini. Industri pengolahan terus terjun bebas di bawah pertumbuhan ekonomi. Industri dini berakibat pada menurunya tingkat penyerapan tenaga kerja sekotr manufaktur. Porsi industri terhadap PDB terus menghadapi penurunan.

Selain permasalahan deindustrialisasi, industri  kita masih terjebak pada ekspor komoditas mentah. Manufaktur hanya 8 persen, service 11 persen, dan komoditas mentah 79 persen. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan paket ekonomi namun tidak focus.  Kondisi saat ini dibanding era Soeharto yang jumlah paket sedikit tapi fokus implementasi efektif. Disisi lain keberpihakan untuk pengembangan Industri minim. Kemudian Kredit usaha rakyat (KUR) salah sasaran. 66 persen didominasi oleh perdagangan, industri pengolahan hanya 6 persen. Lebih lanjut bima mengatakan berkaitan dengan nasib buruh, maka upah harus dinaikkan untuk mengangkat daya beli masyarakat.

Setelah pembicara sesi pertama dan kedua selesai maka dilanjutkan pembicara ketiga. Dalam pemabahas pembicara ketiga ini lebih ke aspek hukum perburuhan. Sesi ketiga ini disajikan oleh  Andriko Otang. Dalam pemaparannya Andriko mengatakan bahwa harus ada yang menjembatani antara kepentingan pengusaha dan pekerja. Disisi lain serikat buruh/pekerja  sebagai alat perjuangan: membangun kesadaran buruh, mendidik dan mengorganisir buruh, memperjuangkan kepentingannya, dan sebagai sosial kontrol. Namun yang terjadi saat ini SP/SB dianggap menjadi ancaman bagi pengusaha. Bahkan ada beberapa pelemahan yang dilakukan oleh pengusaha: intimidasi, membentuk SP/SB tandingan, dan politik pecah belah. Selain menyoroti permasalahan SB/SB Andriko juga menyoroti permasalahan ketenagakerjaan secara umum seperti besarnya jumlah  pengangguran, tantangan bonus demografi dan ketimpangan upah antar wilayah.

Setelah selesai pemaparan dari Andriko maka selanjutnya Triyono akan memaparkan mengenai tantangan gerakan buruh ke depan. Dalam melihat pergerakan buruh maka kita tidak terlepas dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh. Dalam Pasal 1 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2000 menyatakan Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

 Nah jika melihat dari filosofi dibentuknya SP/SB sudah sangat jelas bahwa tujuannya untuk kesejahteraan. Namun untuk menuju kesejahteraan ada berbagai macam metode bukan hanya demosntrasi berkaitan dengan upah semata. Metode peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) buruh merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini buruh perlu bekerjasama dengan pengusaha dan pemerintah untuk melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena tantangan saat ini sangat besar bagi kaum buruh selain persaingan dengan tenaga kerja asing juga karena adanya fenomena digitalisasi.

Setelah sesi pertama selesai maka selanjutnya adalah sesi diskusi. Dalam sesi diskusi ini ada beberapa pertanyaan yang muncul diantaranya bagaimana cara membangun industri yang sehat. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan daya beli dan peningkatan upah apalagi berkaitan dengan PP Pengupahan No. 78 Tahun 2015. Dalam sesi diskusi ini juga muncul  bahwa fragmentasi gerakan buruh ada andilnya dari ILO yang memberikan support technical support demokratis. Pada akhirnya teman-teman buruh mengintrepretasikan bahwa demokartis berarti banyak membentuk serikat buruh. Kemudian dalam sesi diskusi ini juga muncul ungkapan bahwa perusahaan besar hanya berjumlah kurang lebih 9 persen dari total jumlah perusahaan. Oleh karena itu jika jumlah serikat buruh kecil yang sangat wajar. Keangotaan serikat buruh masih selalu menurun saat ini kurang dari 3 juta anggota.

Kemudian setelah sesi diskusi selesai maka selanjutnya adalah pembicara menanggapi dari apa yang disampaikan oleh para peserta. Pertama moderator mempersilahkan Prof Mizuno untuk menanggapi.  Dalam tanggapannya Prof Mizuno mengungkapkan bahwa keterlibatan Beberapa tokoh buruh ketika terjun ke politik justru tidak menyehatkan organisasi buruh hingga sampai tingkat bawah. Selanjutnya  pembicara kedua Bima mengatakan bahwa permasalahan buruh juga merupakan permasalahan pertumbuhan  perekonomian. Lebih lanjut dia mengungkapkan meningkatkan upah buruh juga menaikan konsumsi juga yang pada akhirnya berdampak industri pengolahan naik.

Lebih lanjut Bima mengatakan Serikat buruh harus dinaikkan kapasitasnya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Serikat buruh harus bicara lebih dari upah. Jika belajar dari Serikat buruh di Inggris mengapa naik daun karena berpikir masa kerja buruh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Kemudian Andriko Otang dalam sesi ini mengatakan bahwa pengusaha lebih besar posisi tawarnya. Sehingga serikat pekerja harus lebih solid. Selain itu pengusaha harus bicara dengan lebih kuat membangun relasi dengan serikat pekerja. Selanjutnya Triyono dalam pemaparan terakhinya mengatakan bahwa perlu adanya peningkatan kapasistas buruh dan serikat buruh. Setelah sesi diskusi ini selesai maka peserta diskusi dilanjutkan mengenai diskusi forum perburuhan.

 

 

Diliput oleh Triyono Peneliti Ketenagakerjaan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

PPK LIPI on Twitter

Go to top

Artikel terkait