Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri di Era Global

Diliput oleh: Anggi Afriansyah*

 

Rabu, 16 November 2016 Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menyelenggarakan kegiatan Seminar Hasil Penelian tahun 2016. Tim pertama mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Kualitas Tenaga Kerja Sektor Industri Dalam Di Era Global: Kasus Industri Di Kota Batam. Ir. Muhammad Iqbal Abbas, MBA Kasubdit Kualitas Tenaga Kerja - Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Bappenas menjadi pembahas hasil penelitian tersebut.

 

20161116 Ketenagakerjaan

Foto: Panel Seminar

Sumber: Tim Website P2K

 

Di awal presentasi Devi menyampaikan bahwa globalisasi ekonomi menuntut SDM dan tenaga kerja berkualitas tinggi yang dapat memproduksi komoditas-komoditas yang diperlukan dalam perdagangan dunia serta pendorong dalam masyarakat industri global. Globalisasi juga mendorong mengalirnya teknologi baru dari negara maju. Dalam proses ini peranan tenaga kerja  berpengetahuan dan terampil tentu sangat diperlukan.

Devi juga mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan klasik ketenagakerjaan yaitu rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja, tingginya tingkat pengangguran, ketidaksesuaian – dengan kebutuhan industri maupun peningkatan kualitas tenaga kerja melalu pendidikan pelatihan dan sertifikasi

Problem lainnya, merujuk pada data dari McKinsey Global Institute (MGI), lanjut Devi, pada tahun 2030 Indonesia akan kekurangan 2 juta tenaga kerja sarjanadi bidang sains dan insinyur. Dampaknya sektor-sektor industri, pertambangan,konstruksi dan jasa profesional akan kesulitan dalam mengisi sekitar 40-50 persen posisi tenaga sarjana yang diperlukan.

Menurut Devi, pemerintah pun sesungguhnya telah melakukan berbagai upaya terutama dalam menghadapi arus bebas tenaga kerja yang terampil diantaranya melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang dilisensi oleh BNSP. Namun dalam realitasnya masih mengalami berbagai kendala dan implementasi yang belum maksimal, terutama  pada tataran pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan yang muncul antara lain tidak berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK) mapunprogram pelatihan dan sertifikasi kompetensi pekerja menggunakan dana IMTA belum maksimal. Selain itu, sertifikasi kompetensi profesi sebagai indikator kualitas tenaga kerja, yang diperoleh tenaga kerja setelah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi belum mendapat pengakuan dari industri pemakai, lanjut Devi.

Ir. Muhammad Iqbal Abbas sebagai pembahas menjelaskan bahwa tenaga kerja yang berkualitas harus disiapkan dengan optimal oleh pemerintah. Guru, dosen dan instruktur di lembaga pendidikan dan pelatihan pun wajib mendapat perhatian khusus.

Pertumbuhan industri dan pertumbuhan tenaga kerja harus sesuai. Pelatihan terhadap tenaga kerja harus sesuai. Jangan sampai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah harus memperhatikan kondisi kebutuhan industri.

Tenaga kerja kita belum memiliki etos kerja, budaya kerja, dan disiplin, juga bahasa. Calon tenaga kerja harus disiapkan agar memiliki etos kerja tersebut. Maka menurut  pembahas, hal tersebut harus dilatihkan mulai dari sekolah, universitas, maupun BLK dan LPK.

 

*Peneliti Ketenagakerjaan, Pusat Penelitian Kependudukan LIPI

Terpopuler

PPK LIPI on Twitter

Go to top

Artikel terkait