Jakarta, Humas LIPI. Sebagai salah satu upaya menjaga keselamatan guru dan murid selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). PJJ diberlakukan dengan mengedepankan kegiatan belajar mengajar berbasis online. Namun, pelaksanaan PJJ yang sarat akan kebutuhan teknologi dan akses internet yang memadai menemui banyak tantangan, mengingat persebaran infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia. “Sekolah-sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana memadai harus berpikir keras dalam melaksanakan PJJ. Dalam banyak aspek, jika strateginya tidak diubah, PJJ akan cenderung memarginalkan sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses.” ujar Peneliti Pendidikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah, dalam program Indonesia Bicara TVRI pada Senin (13/7).

Screen_Shot_2020-07-16_at_15.47.16.png

Anggi menuturkan, pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk menciptakan strategi pembelajaran pendidikan di tahun ajaran baru agar seluruh masyarakat dapat tetap mendapatkan akses pendidikan yang efektif. “Pemerintah daerah berperan penting untuk memetakan betul sekolah yang benar-benar terdampak PJJ dan tetap menerapkan pembelajaran tatap muka meskipun dalam lingkup yang sangat terbatas,” ujarnya. Pembelajaran tatap muka terpaksa tetap harus dilakukan berkaitan dengan keterbatasan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah.

Menurut Anggi, keberhasilan strategi pendidikan Indonesia selama pandemi membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari banyak pihak. “Ini bukan hanya beban pemerintah. Mengadaptasi pemikiran pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, ada tiga arena penting dalam membangun pendidikan anak yaitu sekolah, orang tua dan komunitas,” ujar Anggi.  Pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan PJJ di sekolah-sekolah selama tiga bulan terakhir, pemerintah daerah harus lebih aktif bergerilya memetakan sekolah dan mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan, serta diperlukan peran komunitas sebagai pemegang kontrol langsung.

“Komunitas harus mau bergerak bersama jangan sampai anak-anak kehilangan hak di bidang pendidikan. Jadi ada kontrol dari komunitas karena banyak anak-anak yang merasa seperti liburan karena sekolah tidak mampu mengakomodasi PJJ,” terang Anggi. Peran komunitas ini sangatlah penting untuk mengetahui seberapa besar partisipasi orang tua sebagai pengganti guru.

Banyak pelajaran yang dapat dipetik dari PJJ yang diselenggarakan sekolah dan guru selama pandemi COVID-19. Pelajaran ini menjadi catatan penting bagi pemerintah yang telah mencanangkan PJJ, “Peran pemerintah daerah dan komunitas perlu lebih didorong sebagai garda terdepan yang dapat mengawasi langsung penerapan pembelajaran pendidikan jarak jauh selama pandemi, pungkasnya. (iz/ed:mtr)

 

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait