Jakarta, Humas LIPI. Sebagai institusi yang melakukan pembinaan para peneliti di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berperan penting dalam menyikapi kegiatan penelitian melalui klirens etik. “Klirens etik penelitian menjadi instrumen kunci untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan”, sebut peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Augustina Situmorang pada acara webinar Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), Rabu (8/7).

WhatsApp_Image_2020-07-08_at_09.27.55.jpeg

“Klirens etik akan melindungi subyek penelitian atau responden dari bahaya fisik (ancaman), psikis (terekam, penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat) dan konsekuensi hukum (dituntut) sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu penelitian”, terang Agustina. Dirinya menjelaskan, status suatu penelitian memerlukan atau dikecualikan dari proses klirens etik akan diputuskan oleh Komisi Klirens Etik, bukan oleh peneliti atau lembaga lainnya. “Semua penelitian sosial yang melibatkan manusia tidak boleh melanggar standar etik yang berlaku universal, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek sosial budaya masyarakat yang diteliti,” sebutnya.

Augustina mengatakan bahwa semua usulan penelitian harus melalui Komisi Klirens Etik, berdasarkan pedoman yang ditetapkan menggunakan kriteria standar dan kategori-kategori. Ada tiga kategori, yaitu (1) ‘Hijau’ tidak ada resiko dengan metode penelitian menggunakan data sekunder, data publik; (2) ‘ Kuning’ usulan minimal atau resiko rendah; (3) ‘Merah’ resiko tinggi. “Proses klirens etik hanya dilakukan terhadap usulan penelitian dengan kategori ‘Kuning’ dan ‘Merah’. Setiap usulan penelitian yang diklasifikasikan sebagai ‘Merah’ harus di review oleh komisi lengkap”, jelas Augustina. Dirinya merinci studi klasifikasi ‘Merah’ melibatkan remaja dibawah 18 tahun; wanita hamil; tingkat sosial ekonomi miskin; Narkoba; HIV dan AIDS; narapidana; keterbelakangan mental dan isu sensitif.

Augustina juga menerangkan, syarat mengajukan usulan penelitian di LIPI diwajibkan mengisi formulir klirens etik. “Proses klirens etik terdiri dari validitas ilmiah, manajemen data, consent (informed consent) berisikan lembar informasi dan kelengkapan lainnya, dan pengelompokan penelitian yang berisiko minimal atau tinggi”, katanya. “Hal yang perlu diperhatikan dalam proses klirens etik adalah mengutamakan nilai sosial, memaksimalkan manfaat dan diseminasi hasil penelitian,” tutup Augustina yang juga Ketua Komisi Klirens Etik bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan LIPI. (mtr)

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait