Jakarta, Humas LIPI. Sebagai upaya melawan pandemi COVID-19, pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan tingkat mobilitas penduduk dan memayungi masyarakat Indonesia dengan protokol kesehatan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencoba merespon era PSBB dalam kajian sosial melalui Tim Studi Sosial COVID-19. “Untuk menganalisa isu kepatuhan masyarakat Indonesia dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, Tim Studi Sosial LIPI untuk Kebencanaan melakukan studi ke-2 menggunakan studi mobilitas penduduk sebagai dasar analisa,” jelas Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi, dalam acara Science Webinar Talk to Scientists Fenomena PSBB, New Normal dan Mobilitas dalam Kajian Sosial, yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (19/6).

Rusli mengungkapkan partisipasi masyarakat untuk patuh dan disiplin dalam mengikuti aturan dan protokol yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu kunci melawan pandemi COVID-19. Berbagai negara yang dianggap berhasil menangani laju pandemi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat memiliki kontribusi yang sangat besar. “Namun dalam konteks Indonesia, potensi kepatuhan dan keterlibatan masyarakat tersebut dikacaukan oleh narasi yang tidak kompatibel atau bertolak belakang, seperti isu rencana relaksasi.” jelas Rusli.

Menurut Rusli, distribusi spasial COVID-19 bisa dijelaskan dengan baik melalui analisa mobilitas penduduk, bahwa tingginya pergerakan penduduk sangat berpengaruh besar terhadap kecepatan penularan COVID-19. “Upaya untuk membatasi pergerakan penduduk ini yang menjadi dasar kebijakan karantina wilayah, PSBB atau level individu stay at home,” jelas Rusli.

Berbicara mengenai kebijakan publik masa PSBB, Tim Studi Sosial COVID-19 LIPI juga telah melakukan Survei Ketahanan Sosial Masyarakat selama PSBB secara online untuk mengetahui dampak PSBB bagi masyarakat.

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Deny Hidayati, menyebutkan survei tersebut menyasar tiga aspek, yaitu persepsi masyarakat tentang keberhasilan PSBB, dampak PSBB terhadap mata pencaharian (livelihood) masyarakat, dan kemampuan bertahan masyarakat dalam melaksanakan PSBB. “Menurut hasil survei persepsi masyarakat tentang keberhasilan pelaksanaan PSBB, 7 dari 10 responden menyatakan PSBB belum berhasil; 6 dari 10 responden mengatakan kurangnya penegakan hukum/aturan; 4 dari 10 responden menyebut kurangnya sosialisasi; 3 dari 10 responden melihat kurang jelasnya kegiatan PSBB,” terang Deny.

Pelaksanaan PSBB berdampak cukup signifikan terhadap livelihood responden, 4 dari 10 responden kehilangan sebagian besar penghasilannya dan 17,3 % kehilangan pekerjaan. Bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah menjadi penting dan diperlukan agar dapat bertahan,  namun dari 33,1% responden yang mengaku membutuhkan bantuan; 15% telah menerima bantuan

“Pelaksanaan PSBB belum sepenuhnya berhasil, pemerintah diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi PSBB, memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan yang didasarkan pada data faktual  melalui pemutahiran data, memberikan sanksi bagi para pelanggar, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PSBB, dan memberikan insentif bagi warga untuk kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat rumah tangga dan komunitas.” Tutup Deny. (swa,brl/ed:iz)

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait