Merdeka.com - Dampak pandemi virus corona, selain menyasar sektor kesehatan, juga memukul perekonomian. Khususnya keberlangsungan pekerjaan dan pendapatan masyarakat Indonesia.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Ketenagakerjaan, Ngadi, menyebutkan ada sekitar 15,6 persen dari tenaga kerja buruh/karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara daring pada 2.160 responden di periode 24 April - 2 Mei.

"Ada sekitar 15,6 persen karyawan yang terkena PHK. 1,8 persen kena PHK dengan pesangon, sementara 3,8 persen pekerja kena PHK tanpa pesangon," bebernya dalam webinar Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Rabu (20/5).

Dia mengungkapkan sebagian besar PHK terjadi pada pekerja laki-laki sebesar 16,7 persen. Kemudian, sebanyak 14,2 persen terjadi pada pekerja perempuan.

Sementara, dari sektor lapangan kerja, paling banyak atau sebesar 29,3 persen PHK terjadi di sektor konstruksi dan bangunan. Menyusul setelahnya 28,9 persen dari sektor perdagangan, rumah makan, dan akomodasi. Kemudian 28,6 persen berasal dari sektor pertambangan penggalian.

"Kemudian kalau kita lihat yang terendah, yang tidak terlalu banyak PHK, ini adalah di sektor pertanian di 4,1 persen, kemudian ada juga jasa kemasyarakatan ini relatif lebih rendah di banding sektor-sektor yang lain," kata dia.

Sebagai informasi, data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Alasan Pengusaha Terpaksa PHK Karyawan di Tengah Pandemi Corona

terpaksa phk karyawan di tengah pandemi corona

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani mengatakan, ada beberapa alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama masa penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pertama, lemahnya permintaan pasar, termasuk akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Kedua adalah keterbatasan bantuan modal. Ketiga keterbatasan cash-flow terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan," jelas dia kepada Liputan6.com, ditulis Rabu(13/5).

Dia menjelaskan, untuk dunia usaha, opsi non-stimulus yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan efisiensi berbagai post pengeluaran perusahaan yang bersifat non-esensial atau masih bisa ditunda.

"Mencari pinjaman usaha baru/investasi baru dengan penjualan saham/menggadaikan asset perusahaan, restrukturisasi perusahaan dalam skala besar serta melakukan alih produksi dan pasar," imbuhnya.

Namun demikian, tanpa stimulus tambahan dari pemerintah maka cepat atau lambat kinerja perusahaan akan lebih tertekan lagi. "Memang sudah ada beberapa stimulus yang pemerintah keluarkan, hanya saja realisasinya tidak lancar dan diperlukan jumlah stimulus yang lebih besar saat ini," sambungnya.

Kadin sendiri sebelumnya telah memperhitungkan adanya penambahan stimulus sebesar Rp1.600 triliun guna menjaga roda perekonomian. Jumlah tersebut hampir empat kali lebih besar dari nilai anggaran yang pemerintah gelontorkan, yakni Rp405,1 triliun.

"Tidak hanya dari segi demand (market, sektor riil) namun juga memperhatikan stimulus dari segi supply yaitu perbankan, terutama untuk dapat melancarkan penyaluran modal dengan bunga yang rendah bagi sektor-sektor riil yang terdampak," tandasnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait