Jakarta, Beritasatu.com - Mudik merupakan bagian dari tradisi sosial budaya yang melekat di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menjelang hari raya Idul Fitri khususnya, tradisi mudik menjadi aktivitas yang sangat dinantikan. Namun, kondisi tahun ini yang diliputi pandemi Covid-19 membuat semuanya berbeda. Meski begitu, ternyata masih banyak masyarakat yang bersikukuh akan mudik.

Hal itu ditemui dari hasil kajian Pusat Penelitan Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dari 3.853 responden, sebanyak 43,78% menjawab mereka masih akan mudik meski sadar bahwa kepulangan mereka ke kampung halaman bisa memperluas penularan Covid-19.

Screen_Shot_2020-04-15_at_15.23.15.png

Peneliti Pusat Penelitan Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi mengatakan, mudik bukanlah semata-mata sebagai fenomena ekonomi tapi juga sosial. Dalam kondisi sulit pun orang berusaha untuk pulang. Sebab menurutnya, mudik adalah semacam sebuah panggilan.

"Ada perasaan sangat kuat dari orang yang mudik untuk terhubung kembali dengan masa lalu baik itu lingkungan fisik, suasana desa, keluarga dan ke hidupan di kampung halaman," katanya dalam seminar daring bertajuk "Dilema Pandemi Corona: Mudik atau Tidak?" di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

LIPI dan tim kemudian melakukan survei persepsi masyarakat terhadap mobilitas dan transportasi yang melibatkan masyarakat umum dengan total responden sejumlah 3.853 orang. Rentang usia responden 15–60 tahun ke atas, berjenis kelamin perempuan dan laki-laki.

Rusli yang juga Koordinator Kaji Cepat Ristek-BRIN untuk Covid-19 menyebutkan, sebesar 56,22% responden menjawab tidak akan mudik termasuk di dalamnya 20, 98% yang masih dalam tahap berencana untuk membatalkan mudik.

"Meskipun demikian, persentase masyarakat yang mudik dinilai masih tinggi yakni di angka 43,78%," ucap Rusli.

Hasil survei menunjukkan pergerakan mudik terbesar berasal dari Jawa Barat sebesar 22,94 %, diikuti DKI Jakarta 18,14 %, Jawa Timur 10,55 %, Jawa Tengah 10,02 %, dan Banten 4,68 %.

Di DKI Jakarta sendiri terjadi pergerakan ke hampir seluruh provinsi di Indonesia. Pergerakan terbesar menuju Jawa Tengah, yakni sebesar 24,18 %, lalu 16,01 % menuju Jawa Timur, 14,71 % menuju Jawa Barat, 7,52 % menuju Daerah Istimewa Yogyakarta dan 4,58 % menuju Sumatera Utara.

Rusli pun berharap pemerintah bisa lebih tegas untuk melarang atau mengimbau mudik, seperti yang disampaikan ke ASN dan TNI/Polri. Untuk masyarakat, pemerintah pun harus tegas, sehingga masyarakat bisa memutuskan menunda atau tidak mudik tahun ini.

"Partisipasi publik juga dibutuhkan di sini untuk tidak mudik. Tapi kita butuh kejelasan dari pemerintah seperti apa," ucapnya.

Apalagi saat ini pembatasan sosial skala besar (PSBB) pun sudah diterapkan di Jabodetabek. Hal ini merupakan salah satu cara tegas membatasi pergerakan penduduk.

Sumber: BeritaSatu.com

powered by social2s