JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Didik Suhardi, menegaskan, jajarannya masih melakukan peninjauan ulang terhadap kurikulum agar sesuai dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Hal ini membutuhkan waktu, karena perlu sinkronisasi dengan kembalinya pengelolaan pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud.

"Kurikulum tentu akan dikaji. Tentu nanti akan kita sinkronkan, sehingga nanti di PAUD sampai pendidikan tinggi itu clear arahnya. Karena ini kan baru gabung, tentu akan kita clear-kan lagi bahwa dari PAUD sampai pendidikan tinggi itu ada benang merah. Bukan digodog ulang, tapi di-review," ujar Didik Suhardi di Kemendikbud, Jakarta, pada Jumat (1/11).

Dia menjelaskan, Kemendikbud akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengkaji ulang kurikulum, termasuk lembaga-lembaga perguruan tinggi.

Selain meninjau kurikulum, Kemendikbud juga sedang mengidentifikasi prioritas anggaran. Dia tidak mengelaborasi lebih jauh terkait hal ini, namun menegaskan akan sesuai dengan visi dan misi presiden. Tenggat penghitungan anggaran, kata Didik, akan selesai dikaji pada 11 hingga 13 November 2019.

"Itu (anggaran) termasuk yang akan dilihat lagi, disesuaikan dengan renstra Kemendikbud lama, termasuk Dikti-nya. Tentu ini perlu waktu, jadi sabar saja," jelasnya.

"Arahnya mencapai visi-misi yang sudah diarahkan oleh presiden. Kan jelas, wajib belajar 12 tahun, membangun dari pinggiran, menciptakan lapangan kerja, penanaman dan penguatan karakter, kemudian yang revitalisasi vokasi dan kejuruan," kata Didik.

Diketahui sebelumnya, seperti dilansir Antara, Presiden Jokowi meminta Kemendikbud melakukan reformasi besar-besaran. Salah satu poin reformasi yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi untuk memudahkan guru maupun murid dalam kegiatan belajar dan mengajar.

Kurikulum yang dibuat nantinya diharapkan tidak kaku, serta dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan kekinian. "Untuk itu tinjau ulang (review) penyesuaian kurikulum (secara) besar-besaran, harus kita lakukan," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (31/10).

"Karena dunia sudah berubah sangat cepat, ilmu pengetahuan keterampilan sekarang ini mudah sekali usang, sehari dua hari saja sudah usang karena memang berkembangnya sangat cepat. Oleh karena itu harus di-update, harus di-upgrade, jangan terlambat,” sambungnya.

Screenshot_2019-11-01_at_19.11.23.png

Sementara itu, Peneliti pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Anggi Afriansyah, berpendapat perubahan kurikulum yang berorientasi pada penggunaan teknologi tidak akan mudah dilakukan. Masalah timbul karena adanya disparitas sarana teknologi di berbagai daerah.

"Yang sekarang misalnya fokus industri 4.0, cuma juga pemerintah harus menyadari bahwa dalam konteks indonesia yang begitu luas nanti bagaimana implementasinya," kata Anggi kepada Validnews, Jumat (1/11).

Dia mencontohkan pengalamannya saat penelitian di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Bantuan sarana komputer di sana memang sampai ke pelosok daerah, namun pengoperasiannya terkendala masalah listrik yang belum stabil sebab masih menggunakan genset atau panel surya.

Jika pemerintah ingin memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, kata dia, maka sangat perlu ditunjang program kementerian lain seperti Kementerian Informasi dan Komunikasi. Anggi mengingatkan pemerintah agar tak mengasumsikan seluruh daerah di Indonesia memiliki kemampuan adaptasi yang sama dengan Jakarta.

"Soal berubahnya (kurikulum) itu relatif mudah mungkin, tetapi nanti bagaimana soal implementasinya dan bagaimana itu di-deliver ke para guru," ungkap Anggi. (Wandha Nur Hidayat) 

https://www.validnews.id/Kemdikbud-Kaji-Kurikulum-IKb

powered by social2s
Go to top

Artikel terkait