JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan kota pintar idealnya dilakukan dengan pendekatan regional dalam wilayah Jabodetabek. Ini terutama untuk mengatasi tantangan terkait aspek teknologi, ketenagakerjaan, dan organisasi dalam konteks revolusi industri 4.0 yang sudah tiba. 

Era industri 4.0 dapat dimaknai masa integrasi kemampuan komputasi berteknologi kecerdasan buatan, jaringan virtual, dan proses fisik saling memengaruhi (cyber physical).

Pemerhati masalah perkotaan dan kebijakan publik Khairul Ishak Mahadi, Jumat (5/10/2018), mengatakan, kata kunci untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah kolaborasi.

”Kalau mau menjadikan (sebagai wilayah) smart city, mesti melihat (sebagai) kawasan smart regional. Jangan hanya menjadikan Jakarta lebih maju, tetapi daerah penyangganya sama sekali tidak dikembangkan (dan terdapat) ketimpangan,” ujarnya.

Menurut Khairul, ketimpangan tidak akan merangsang kolaborasi yang dibutuhkan dalam mengatasi tantangan tersebut. Ketimpangan ini bisa berupa kesenjangan kemampuan pendanaan ataupun teknologi.

Dalam mengatasi tantangan di bidang ketenagakerjaan, misalnya, perlu dilakukan kolaborasi terkait kepentingan pelaku industri di Jabodetabek. Selain itu, perlu juga merumuskan model pendidikan yang sesuai untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ketika otomatisasi pekerjaan konvensional banyak dilakukan.

Oleh karena itu, menurut Khairul, perlu pembahasan bersama antara institusi pendidikan tinggi, pihak swasta, dan pemerintah. Salah satu keluarannya, mungkin saja, dengan mengembangkan sejumlah fokus pada pendidikan vokasi.

Sebelumnya, peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Andy Ahmad Zaelany, menjelaskan, sebagian industri otomotif di Jabodetabek mulai mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin dan sistem robotik.

Khairul menambahkan, saat ini dibutuhkan badan koordinasi yang khusus mengorganisasi kepentingan seluruh pihak terkait. Ia berpendapat, Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur) belum memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengembangkan kolaborasi dimaksud.

”Karena menyangkut kawasan-kawasan pemerintah daerah (yang) lintas provinsi, kabupaten, dan kota, (maka) pemerintah pusat diharapkan bisa menjadi inisiator untuk pembaruan (model) kerja sama sehingga bisa mengadopsi pendekatan yang lebih kolaboratif,” tutur Khairul yang juga anggota demisioner Dewan Riset Daerah DKI Jakarta.

Ia menambahkan, pemimpin badan koordinasi khusus itu bisa diambilkan dari seluruh elemen pemangku kepentingan dan tidak melulu hanya dari elemen pejabat pemerintahan.

Khairul menilai, dibutuhkan perubahan paradigma pemerintahan, dari sebelumnya menggunakan pendekatan komando dan tersegmentasi diubah menjadi model kolaboratif.

Kecerdasan buatan

Terkait tantangan teknologi untuk mewujudkan konsep smart city di era revolusi industri 4.0, Khairul menyebutkan, pakar teknis di bidang tersebut penting untuk mengoptimalkan asupan data bagi kebutuhan operasional teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang menurut rencana dipergunakan di Jakarta Smart City tahun depan.

Sebelumnya, Kepala UPT Jakarta Smart City (JSC) Setiaji menyebutkan, salah satu tantangan untuk melangkah ke era industri 4.0, dengan penguasaan dan penggunaan data raksasa dalam konteks operasionalisasi teknologi AI menjadi kuncinya, adalah hal yang terkait dengan relevansi produk. ”Harus bisa memberikan produk AI yang dapat langsung relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk tujuan itulah, aplikasi khusus yang dapat memberikan layanan personal pada warga Jakarta tengah dikembangkan guna melengkapi keberadaan aplikasi lain yang selama ini menyuplai kebutuhan data dari ranah virtual.

Sementara pada dimensi fisik, lanjutnya, sejumlah sensor dan juga keberadaan ribuan CCTV akan semakin dioptimalkan untuk menyediakan data raksasa guna optimalisasi teknologi AI yang direncanakan mulai dipergunakan JSC pada tahun depan.

 

Go to top

Artikel terkait